Raungan Klakson dan Kekecewaan Warga pada Pemerintahnya

Riuh bunyi klakson memekak di Jalan Pahlawan, tepatnya di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Kamis (11/6/2026) malam. Pengendara yang melintas ramai-ramai membunyikannya sebagai bentuk protes kepada pemerintah. Warga desak perubahan.

Suara klakson dibunyikan panjang-panjang oleh para pelintas. Di jalan itu terbentang poster bertuliskan ”klakson jika muak dengan pemerintah”.

Ririn (25) salah satu yang ikut serta. Ketika ia melintas di Jalan Pahlawan selepas pulang kerja, tampak sekumpulan pemuda membentangkan poster di pinggir jalan. Perempuan itu lantas memelankan laju kendaraannya sambil mencoba membaca tulisan pada poster tersebut. Jempol kirinya pun langsung bereaksi. ”Tiiinnnnn.” Klakson motornya meraung panjang. Meski hanya berlangsung beberapa detik, Ririn merasa lega setelah melakukan tindakan itu.

”Saya merasa muak dengan pemerintah. Di era yang sulit seperti ini, pemerintah justru membuat hidup rakyat makin sulit. Ekonomi lesu, gaji kita enggak naik, tetapi barang-barang serba mahal. Saya kesal,” kata Ririn.

Dari sejumlah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, Ririn paling kesal dengan kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Menurut dia, kenaikan harga hampir Rp 4.000 per liter tidak manusiawi di tengah kondisi perekonomian masyarakat yang sedang lesu. Apalagi, kenaikan harga itu seperti dilakukan tanpa aba-aba.

Saya merasa muak dengan pemerintah. Di era yang sulit seperti ini, pemerintah justru membuat hidup rakyat makin sulit.

Di tengah situasi itu, Ririn mengaku gamang. Ia bingung di antara dua pilihan: beralih ke BBM subsidi yang kualitasnya lebih rendah dan berpotensi membuat kondisi kendaraannya menurun atau tetap menggunakan BBM nonsubsidi tetapi kantongnya jebol.

Untuk sementara waktu, Ririn bertekad mengurangi mobilitasnya menggunakan sepeda motor sebagai bagian dari upaya menghemat BBM dan menekan pengeluaran.

Ririn berharap, aksi-aksi di masyarakat sebagai bentuk protes harus ditanggapi serius oleh pemerintah, di antaranya dengan mengkaji ulang kebijakan terkait kenaikan harga BBM nonsubsidi. Sebab, kebijakan itu dinilai Ririn berpotensi membuat para pengguna BBM nonsubsidi beralih ke BBM subsidi.

Penambahan jumlah konsumsi BBM subsidi dikhawatirkan mengakibatkan timbulnya kelangkaan. Jika sudah seperti itu, kenaikan harga BBM subsidi bakal terjadi juga. Apabila dibiarkan, kondisi itu bakal memicu kenaikan harga, khususnya barang kebutuhan pokok.

”Pemerintah perlu berkaca, berintrospeksi diri. Di tengah situasi seperti ini, lihat lagi kebijakan apa yang bisa membantu meringankan beban masyarakat, bukan malah memberatkan,” ucapnya.

Tak hanya Ririn, Hadmono (55), seorang pedagang cilok, juga mengaku kesal dengan pemerintah. Kamis malam, pria perantau asal Purbalingga itu memencet terompet klakson pada gerobaknya seusai membaca poster di pinggir Jalan Pahlawan.

Kekecewaan Hadmono timbul salah satunya lantaran adanya kebijakan kenaikan BBM nonsubdisi. Kondisi itu dikhawatirkan Hadmono membuat daya beli masyarakat semakin menurun.

Pemerintah perlu berkaca, berintrospeksi diri. Di tengah situasi seperti ini, lihat lagi kebijakan apa yang bisa membantu meringankan beban masyarakat bukan malah memberatkan.

Sudah beberapa bulan terakhir, pendapatan Hadmono merosot karena sepi pembeli. Di tengah situasi yang tidak menentu, ia pun mengurangi jumlah produksi cilok. Jika biasanya memproduksi 1.000 butir cilok dalam sehari, kini ia hanya memproduksi paling banyak 800 butir dalam sehari.

”Sekarang yang beli cilok sedikit. Kondisinya itu jauh lebih parah dari saat korona (pandemi Covid-19). Saat itu, saya cuma enggak boleh masuk ke kampung-kampung, cuma menunggu di pinggir jalan, tapi ada saja yang beli. Sekarang sudah masuk ke kampung-kampung pun yang beli kadang tidak ada,” ucap Hadmono.

Sama dengan Ririn, Hadmono juga berharap pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Ia juga berharap pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang bermanfaat untuk mendongkrak perekonomian masyarakat.

Aksi memegang poster permintaan klakson bagi pengendara yang kesal dengan kinerja pemerintah itu merupakan bagian dari Aksi Kamisan yang rutin digelar aliansi masyarakat sipil di Kota Semarang. Saat sebagian orang memegang poster, sebagian peserta lain berorasi, menyuarakan keresahannya atas kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Selama sekitar 20 menit berdiri memegang poster, Kevin Kurnia (20), salah satu peserta aksi, mengaku mendapatkan klakson dari ratusan kendaraan yang melintas. Kevin menyebut, para pengendara yang memberi klakson panjang cukup beragam, mulai dari pengguna sepeda, sepeda motor, hingga pengendara mobil mewah. Bahkan, para pejalan kaki atau pelari yang melintas juga disebut Kevin sempat berhenti untuk berteriak meluapkan kekesalan mereka di sekitar titik aksi.

”Jadi yang klakson tidak hanya masyarakat ekonomi menengah ke bawah yang rentan secara ekonomi, tapi juga masyarakat ekonomi menengah ke atas. Terbukti dari beberapa mobil mewah yang melintas ikut mengklakson. Memang pada dasarnya semua orang saat ini sedang muak dengan bagaimana pemerintah mengelola pemerintahannya,” ujar Kevin.

Kevin menyebut, aksi yang dijalankan oleh warga sipil tersebut merupakan aksi sederhana sebagai bentuk tamparan bagi pemerintah untuk berbenah.

Sementara itu, Septia Linasari dari Aksi Kamisan Semarang mengatakan, kegiatan pada Kamis malam diikuti oleh puluhan orang yang berasal dari berbagai latar belakang, seperti mahasiswa, pekerja, dan aktivis. Beragamnya massa yang terlibat dalam aksi itu dinilai Septia menggambarkan bahwa keresahan tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa, tetapi juga masyarakat secara umum.

”Yang klakson hari ini juga beragam. Ini membuktikan bahwa yang lelah atau muak tidak hanya segelintir orang, tetapi masyarakat secara umum. Apalagi BBM naik. Sekarang mungkin Pertamax yang harganya jadi Rp 16.250 per liter, tidak tertutup kemungkinan nanti Pertalite yang ketersediaannya menipis juga akan naik, menimbulkan efek domino dalam perekonomian masyarakat,” katanya.

Menurut Septia, saat ini masyarakat perlu bersatu padu untuk menentang kebijakan-kebijakan yang membuat ekonomi semakin melemah. Pemerintah yang selama ini menilai ekonomi Indonesia baik-baik saja, disebut Septia, perlu segera disadarkan.

”Pemerintah mengatakan bahwa ekonomi kita stabil dan segala macamnya, tapi klaim itu dipatahkan oleh para pakar, akademisi, dan ahli ekonomi. Itu sudah menjadi salah satu indikator bahwa pemerintah hanya menenangkan kita dengan dalih-dalih mereka agar kita tidak melawan,” ucap Septia.

Septia menyebut, aksi yang berakhir pada Kamis malam tidak akan berhenti. Jika tak ada perbaikan dari pemerintah, ia menyebut, aksi-aksi serupa bakal kembali digelar. Tidak hanya di Jateng, tetapi juga di seluruh Indonesia.

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menyebut, kenaikan harga BBM menjadi perhatian pemerintah daerah karena berpotensi memengaruhi biaya distribusi barang dan jasa. Untuk itu, pihaknya menyebut bakal menyiapkan langkah-langkah antisipasi.

Sejauh ini, Luthfi mengklaim belum ada kenaikan harga bahan kebutuhan pokok penting di daerahnya. Pemerintah Provinsi Jateng disebutnya telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia, badan usaha milik daerah (BUMD), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan pemantauan intensif.

”Stabilitas harga pangan menjadi perhatian utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan laju inflasi. Untuk itu, TPID bersama BUMD provinsi dan kabupaten/kota disiapkan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga,” ujar Luthfi.

Luthfi mengimbau, jika ditemukan gejolak harga di wilayahnya, Pemprov Jateng bakal mengoptimalkan peran BUMD melalui operasi pasar dan intervensi proses distribusi untuk memastikan pasokan tetap tersedia dan harga tetap terkendali.

Selain menjaga pasokan, Luthfi juga meminta pihak-pihak terkait mewaspadai praktik spekulasi yang dapat memperburuk kondisi pasar. Pengawasan distribusi dan harga akan diperkuat agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan berlebihan di tengah kebutuhan masyarakat.