Ratusan Siswa Batal Masuk Sekolah Rakyat

JAKARTA, KOMPAS — Sebanyak 115 calon siswa memilih untuk membatalkan rencananya masuk ke Sekolah Rakyat. Pemerintah juga tidak mau memaksa mereka ikut program sekolah berasrama bagi anak dari keluarga tidak mampu yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan, jumlah calon siswa yang batal bergabung tidak terlalu signifikan, yakni hanya 1,4 persen dari total 9.705 siswa. Mereka seharusnya bergabung pada penyelengaraan 100 Sekolah Rakyat tahap pertama.

Pemerintah menghormati keputusan dari para siswa dan orangtuanya meski saat proses penerimaan siswa baru sudah ada pernyataan kesediaan untuk masuk Sekolah Rakyat.

”Namun, setelah masuk, mereka nyatakan tak bersedia. Tentu kita hargai karena kita tidak bisa memaksa,” kata Saifullah dalam keterangan pers, Jumat (1/8/2025).

Para siswa yang batal bergabung Sekolah Rakyat tersebar di sejumlah wilayah, yaitu 10 siswa di Kalimantan, 26 siswa di Sumatera, 35 siswa di Sulawesi, 35 siswa di Jawa, di Maluku sebanyak 5 siswa serta di Bali dan Nusa Tenggara ada 4 siswa yang mengundurkan diri.

Alasan mereka batal menjadi siswa di antaranya siswa memilih bersekolah di sekolah reguler; siswa tidak betah di asrama; merasa tidak bisa jauh dari orangtua atau keluarga; dan sebagian ingin menjaga orangtua tunggal yang tinggal di rumah.

”Sebanyak 115 siswa yang batal menjadi siswa Sekolah Rakyat telah digantikan oleh calon siswa yang layak,” ungkapnya.

Sangat disayangkan, Sekolah Rakyat seharusnya menjadi tempat anak-anak merajut masa depan.

Saifullah menekankan bahwa seluruh anak dari keluarga miskin yang masuk ke sekolah rakyat akan mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) mulai 1 Agustus 2025. Tak hanya siswanya, seluruh keluarga intinya juga dapat.

Dari total 9.705 siswa Sekolah Rakyat tahap pertama, sebanyak 2.007 anak belum memiliki jaminan kesehatan. Mereka yang pertama kali akan mendapatkan PBI-JK dari pemerintah berkat Sekolah Rakyat.

Adapun total dukungan bantuan penerima PBI-JK dari 2.007 siswa Sekolah Rakyat sebanyak 8.067 orang (keluarga siswa). Semua datanya telah dipastikan dan verifikasi lapangan berada pada desil 1 dan 2 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

”Mereka ini akan otomatis mendapatkan PBI-JK per Agustus tahun 2025,” tutur Saifullah.

Terkait hasil cek kesehatan siswa, sebanyak 7.000 lebih siswa sudah dicek kesehatannya dan sisanya masih berproses. Bila ada yang perlu ditindaklanjuti, dilakukan pemeriksaan lanjutan dan perawatan.

Dia mencontohkan, bila ada gigi anak yang berlubang, mereka akan ditindaklanjuti. Termasuk juga mungkin bila ada anak yang kekurangan vitamin, mereka akan dikonsultasikan dengan dokter.

”Kalau yang ditolak bersekolah karena kesehatan tidak ada. Kalau ada yang sakit, kami akan bawa ke rumah sakit atau puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat sampai sembuh. Setelah itu, baru gabung ke sekolah,” katanya.

Selain siswa, sebanyak 143 dari 1.469 guru (9,7 persen) yang dinyatakan lolos seleksi calon guru sekolah rakyat mengundurkan diri. Kebanyakan dari mereka sudah diterima pada penempatan formasi guru di daerah, yang sebelumnya merupakan peserta dari formasi guru di daerah yang belum memiliki penempatan tetap.

Selain itu, banyak pula guru yang merasa tidak cocok ditempatkan di Sekolah Rakyat yang jauh dari tempat tinggalnya. Penempatan itu ditentukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB).

Sebagian besar guru yang tidak memenuhi panggilan berasal dari 23 lokasi Sekolah Rakyat yang belum beroperasi. ”Jadi dapat dipastikan (guru yang mundur) tidak mengganggu proses MPLS, matrikulasi, dan belajar mengajar di Sekolah Rakyat,” ujar Saifullah.

Lebih lanjut, Kementerian Sosial tengah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mencari guru pengganti. Dia mengklaim masih ada 50.000 guru yang dalam proses pendidikan profesi guru (PPG) yang mengantre untuk penempatan mengajar.

Dihubungi terpisah, pengamat pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah, menilai mundurnya siswa dan guru Sekolah Rakyat merupakan hal yang awam terjadi di sekolah-sekolah pada umumnya, terlebih pada sekolah berasarama. Orangtua dan guru memiliki alasan tersendiri demi yang terbaik bagi mereka.

”Namun, ini sangat disayangkan karena Sekolah Rakyat seharusnya menjadi tempat anak-anak merajut masa depan yang sukses dan gemilang,” kata Jejen.

Karena itu, dia mendorong pemerintah untuk mengevaluasi pendampingan calon siswa dari saat proses penerimaan siswa. Selain itu, kepala sekolah, pengurus asrama, hingga guru harus bisa menguatkan mental anak-anak untuk bertahan dalam situasi baru.

”Yang penting adalah substansi bahwa ada keberpihakan negara terhadap mereka untuk mendapatkan pendidikan berkualitas,” kata Jejen.

Hal ini harus dipertimbangkan pemerintah karena 37 titik baru Sekolah Rakyat akan beroperasi pada Agustus 2025. Penambahan ini melengkapi 63 titik yang lebih dahulu berjalan sebagai Sekolah Rakyat tahap pertama.

Sementara, 59 titik berikutnya ditargetkan beroperasi pada September 2025. Dengan begitu, total 159 Sekolah Rakyat akan beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026 yang dapat menampung sekitar 15.370 siswa.