Rayuan Bos-bos Raksasa Teknologi pada Trump

Lobi-lobi politik tingkat tinggi para pemimpin perusahaan raksasa teknologi Amerika Serikat pada Donald Trump semakin kencang, mendekati masa pelantikannya sebagai Presiden AS. Mereka menyusul CEO Tesla Elon Musk yang memang sudah menyatakan dukungan pada Trump sejak masa kampanye pemilu.

Padahal, sebelumnya, kecuali Musk, bos-bos perusahaan teknologi itu menjaga jarak dari Trump, bahkan mengkritiknya. Setelah Trump memenangi pilpres, mereka berubah haluan.

Apa kepentingan dan harapan mereka di balik perubahan haluan itu?

Trump akan resmi dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari 2025. Semakin dekat masa jabatan itu, semakin rapat pula para bos perusahaan teknologi mendekati Trump.

Serangkaian kunjungan dan makan malam digelar selain panggilan via telepon, janji-janji uang, dan pendekatan melalui media sosial dari para pemimpin perusahaan teknologi AS kepada Trump.

Satu demi satu, antara lain Tim Cook (Apple), Sam Altman (OpenAI), Mark Zuckerberg (Meta), Masayoshi Son (SoftBank), dan Jeff Bezos (Amazon), berusaha merangkul Trump dengan cara masing-masing.

Para pemimpin perusahaan teknologi itu tak segan menggelontorkan jutaan dollar AS untuk dana pelantikan Trump. Jumlahnya meningkat tajam dibandingkan dengan sumbangan pada pelantikan presiden-presiden sebelumnya.

Altman, Amazon, dan Meta telah berjanji menyumbangkan masing-masing 1 juta dollar AS untuk dana pelantikan Trump. Zuckerberg dan Bezos, yang dulu sangat kritis pada Trump di periode pertama kepresidenan (2017-2021), juga telah melontarkan puja-puji sejak awal 2024.

Pada masa jabatan pertama (saya), semua orang menentang saya. Pada masa jabatan (kedua) ini, semua orang ingin menjadi teman saya. (Donald Trump)

Trump pun merasakan ”hangatnya” perubahan haluan para bos teknologi itu. ”Pada masa jabatan pertama (saya), semua orang menentang saya. Pada masa jabatan (kedua) ini, semua orang ingin menjadi teman saya,” kata Trump dalam sambutannya di Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida, AS, Rabu (18/12/2024).

CEO pelantar Salesforce Marc Benioff mengatakan, pemerintahan Trump tampaknya akan lebih banyak membahas isu-isu yang penting bagi industri teknologi daripada pemerintahan Biden.

”Kesampingkan semua politik, semua orang ingin memulai ulang,” kata Benioff. Bos pemilik majalah Time ini menekankan bahwa dirinya berusaha untuk tetap bersikap nonpartisan.

Menurut Benioff, AS tengah berada pada momentum yang sangat menarik. Sebuah babak baru bagi Amerika.

”Menurut saya, kita semua harus memiliki niat terbaik untuk maju. Banyak orang menyadari bahwa ada banyak orang hebat seperti Elon Musk di industri teknologi dan komunitas bisnis. Jika kekuatan dan keahlian orang-orang terbaik di Amerika digunakan untuk menjadikan Amerika yang terbaik, itu adalah visi yang hebat,” kata Benioff.

Benioff mengatakan, ia tidak menyumbangkan uang untuk pelantikan Trump terkait hubungannya dengan majalah Time. Meski demikian, di bawah kepemilikan Benioff, Time menobatkan Trump sebagai ”Person of the Year” tahun 2024. Ini gelar prestisius yang di masa lalu diberikan kepada orang-orang yang berjasa besar pada kesejahteraan masyarakat secara luas.

Keputusan memberikan gelar terhormat itu membuat foto Trump terpampang di sampul majalah tersebut. ”Kami baru saja menyumbangkan foto itu. Ia dapat menggunakan sampul majalah Time secara gratis,” ujar Benioff sambil terkekeh.

Namun, kata-kata Benioff soal memajukan AS itu tentu tak bisa ditelan mentah-mentah. Petunjuk awal tentang kepentingan industri teknologi merapat ke Trump itu muncul beberapa hari sebelum hari pemilihan umum, 5 November 2024.

Saat itu para eksekutif Microsoft bergabung dengan sekutu dekat Trump, pemodal ventura Marc Andreessen. Mereka bekerja sama menerbitkan artikel blog yang menguraikan pendekatan terhadap kebijakan kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI).

Hal ini cukup mengherankan. Kebanyakan pejabat Microsoft biasanya berusaha bipartisan dan menunjukkan sikap netral di politik.

Kajian yang ditandatangani para petinggi perusahaan Microsoft mengungkap beberapa hal terkait pengembangan AI. ”Peraturan harus diterapkan hanya jika manfaatnya lebih besar daripada biayanya,” sebut dokumen yang ditandatangani oleh Andreessen dan mitra bisnisnya, Ben Horowitz serta CEO Microsoft Satya Nadella dan Presiden perusahaan Microsoft Brad Smith.

Dokumen tersebut juga mendesak agar Pemerintah AS tidak mengutak-atik atau memperketat undang-undang perlindungan hak cipta. Selama ini, tuduhan pelanggaran hak cipta merupakan ganjalan pengembangan AI.

Gugatan hukum pelanggaran hak cipta ini telah diajukan sejumlah penulis dan perusahaan pers pada perusahaan pengembang AI, salah satu yang terbesar adalahThe New York Times.

Salah satu koran paling berpengaruh di AS itu mengajukan gugatan hukum terhadap Microsoft dan OpenAI terkait penggunaan materinya untuk melatih mesin AI yang dikembangkan dua perusahaan teknologi itu.

Dokumen tersebut mengindikasikan perusahaan ingin bebas menggunakan data yang tersedia untuk umum guna melatih sistem AI mereka. Selain itu, juga untuk mempermudah penjualan teknologi ke pemerintah.

”Pemerintah harus memeriksa aturan pengadaan barang dan jasa agar perusahaan rintisan semakin mudah menjual teknologi kepada pemerintah,” demikian tercantum dalam pernyataan tersebut.

Trump telah berjanji untuk mencabut perintah eksekutif Presiden Joe Biden untuk menyisir AI. Tujuannya adalah melindungi hak warga dan keselamatan orang tanpa menghambat inovasi di bidang itu.

Trump belum menentukan pengganti aturan tersebut. Tim kampanye Trump mengatakan, pengembangan AI harus berakar pada kebebasan berpendapat dan kemakmuran umat manusia.

Selain soal hak cipta, kebijakan energi untuk pusat data juga menjadi kepentingan besar bagi perusahaan-perusahaan teknologi di AS.

Gubernur Dakota Utara Doug Burgum, yang telah dipilih Trump sebagai Menteri Dalam Negeri AS, menegaskan perlunya meningkatkan produksi listrik guna memenuhi peningkatan kebutuhan akan pusat data dan pengembangan AI.

Menurut Burgum, pertempuran AI telah memengaruhi segala bidang kehidupan masyarakat. ”Pertempuran AI memengaruhi segalanya mulai dari pertahanan hingga perawatan kesehatan, pendidikan, hingga produktivitas sebagai sebuah negara,” kata Burgum pada 15 November 2024.

Burgum memprediksi, dalam 18 bulan ke depan, perkembangan AI akan sangat revolusioner. Pernyataan Burgum itu menjadi indikasi bakal ada urgensi dalam pemerintahan Trump untuk mengatasi kesulitan pengembangan AI.

Kebutuhan akan pusat data membengkak dalam beberapa tahun terakhir karena pertumbuhan komputasi awan dan AI yang pesat. Hal ini diikuti persaingan di kalangan pemerintah-pemerintah daerah di AS untuk mendapatkan kesepakatan yang menguntungkan dengan perusahaan teknologi besar.

Namun, ketika pusat data mulai menyedot sumber daya begitu besar, timbul penolakan penduduk. Warga khawatir kehadiran perusahaan-perusahaan paling kuat di dunia itu merusak kesehatan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Selain itu, juga ada masalah monopoli. Pemerintahan Presiden Joe Biden sangat tegas menindak perusahaan raksasa teknologi terkait praktik monopoli.

Selama beberapa tahun terakhir raksasa-raksasa teknologi telah banyak dijerat kasus hukum dengan tuduhan melakukan monopoli. Google, Apple, dan Meta sudah menghadapi lebih dari satu kasus hukum terkait pelanggaran antimonopoli di AS.

Kasus monopoli yang menjerat Google dan Facebook memang bergulir sejak periode pertama Trump. Namun, gugatan demi gugatan soal monopoli semakin banyak menjerat mereka pada era Biden.

Pengacara antimonopoli untuk firma hukum Holland & Hart, Paul Swanson, menganjurkan perusahaan-perusahaan teknologi besar itu untuk bernegosiasi dengan pemerintah.

”Saya tidak kaget jika mereka akhirnya menemukan cara untuk mencapai kesepakatan dan akhirnya ada resolusi yang dinegosiasikan dan keputusan persetujuan,” ujar Swanson, mengomentari merapatnya para bos raksasa teknologi ke Trump.

Sebagian besar pakar memperkirakan pemerintahan Trump yang kedua akan melonggarkan aturan antimonopoli itu. Pakar juga memprediksi Trump 2.0 akan lebih lunak soal merger perusahaan teknologi.

Google diperkirakan akan lebih diuntungkan pada era Trump 2.0. Hal ini didasarkan pada komentar Trump saat kampanye yang mengatakan, pemecahan Google tak sesuai dengan kepentingan nasional AS. Komentar itu ia nyatakan setelah hakim menyatakan mesin pencari Google sebagai monopoli ilegal.

Namun, hal ini tak berarti Google akan sepenuhnya lepas dari tanggung jawab. Tim transisi Trump rupanya menominasikan pihak yang lebih menguntungkan bagi orang yang kritis terhadap perusahaan big tech.

Upaya mendekati Trump juga bisa melindungi raksasa-raksasa teknologi dari tekanan Uni Eropa (UE). Apple, misalnya, telah lama bermasalah dengan UE. Putusan tahun 2016 dari Brussels dalam kasus pajak memojokkan Apple.

Cook mengecam keputusan UE yang mewajibkan Apple membayar pajak terutang Irlandia sekitar 13 miliar euro (13,7 miliar dollar AS). Ia bahkan menyebutnya sebagai omong kosong politik.

Trump, yang saat itu menjabat sebagai presiden untuk pertama kalinya, membela Apple. Terkait kasus itu, Trump menyebut seseorang yang sangat membenci AS. Ia menceritakannya dalam sebuah siniar (podcast) pada Oktober 2024. 

Trump merujuk pada Komisaris Eropa Margrethe Vestager yang memelopori kesepakatan pajak khusus dan tindakan keras terhadap perusahaan-perusahaan big tech. Brussels akhirnya terbukti benar.

Pengadilan tinggi UE menolak banding Apple tahun 2024 ini. Cook dikabarkan menelepon Trump untuk mengadu.

Tak hanya itu, sebagian besar pemilik raksasa teknologi itu juga pernah bersikap keras pada Trump. Pendekatan akhir-akhir ini yang berkebalikan dengan sikap mereka di masa lalu ibaratnya menghapus dosa.

Selama masa jabatan pertamanya, Trump pernah mengkritik Amazon dan mengecam liputan politik di koran The Washington Post, yang dimiliki Bezos.

Sementara Bezos pun tak segan mengkritik beberapa retorika Trump di masa lalu. Pada tahun 2019, Amazon melontarkan argumen menyalahkan Trump dalam sebuah kasus di pengadilan.

Argumen Amazon itu menyebutkan bias Trump terhadap perusahaan tersebut turut andil merusak peluang Amazon untuk memenangi kontrak Pentagon senilai 10 miliar dollar AS.

Semua kritik Bezos itu lenyap. Baru-baru ini, Bezos menggunakan nada yang lebih lunak terhadap Trump. Bahkan, di acara buku DealBook Summit The New York Times di New York, ia menyatakan optimistis pada masa jabatan kedua Trump ke depan. Ia juga mendukung rencana Trump untuk memangkas regulasi.

Adapun Meta pernah melarang Trump di media sosialnya, Facebook dan Instagram. Namun, akhir Oktober 2024, Mark Zuckerberg datang ke Mar-a-Lago untuk makan malam bersama Trump, tepat di malam Thanksgiving. Sumbangan dari Meta pun mengucur setelah pertemuan itu.

Selama kampanye 2024, Zuckerberg tidak mendukung kandidat presiden mana pun. Tetapi, ia sudah menyuarakan sikap yang lebih positif terhadap Trump.

Awal tahun ini, Zuckerberg memuji respons Trump terhadap upaya pembunuhan pertamanya. Namun, Trump dalam beberapa bulan terakhir terus menyerang Zuckerberg di depan umum.

Sementara Altman dari ChatGPT saat ini juga tengah dalam sengketa hukum dengan Musk, rivalnya di bidang AI yang juga sekutu dekat Trump. Namun, Altman mengatakan tidak terlalu khawatir tentang pengaruh CEO Tesla itu dalam pemerintahan yang akan datang.

Musk adalah investor awal OpenAI dan anggota dewan perusahaan itu. Tetapi, pada awal 2024, Musk menggugat OpenAI. Ia menuduh pembuat ChatGPT mengkhianati tujuan awal pembuatan AI generatif itu, yaitu untuk memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak mengejar keuntungan. Musk mengecam saat OpenAI mengeluarkan ChatGPT berbayar.

”Kita memiliki dua multi-miliarder, Musk dan Vivek Ramaswamy, yang bertugas memangkas beberapa triliun dollar AS dari anggaran federal, mengurangi pegawai negeri dan tenaga kerja,” kata Rob Lalka, seorang profesor bisnis di Universitas Tulane.

Menurut Lalka, dengan kedekatan pada Trump itu, Musk punya akses ke Gedung Putih yang hanya dimiliki segelintir orang. Akses ini memungkinkan Musk memengaruhi berbagai bidang kebijakan, termasuk kebijakan luar negeri, kebijakan otomotif dan energi melalui kendaraan listrik, dan kebijakan teknologi terkait AI.

”Elon Musk mengunggah foto dia di wastafel di kantor pusat X dan berkata, ’Renungkanlah’,” kata Lalka.

”Selanjutnya, ia mengunggah foto dia dengan wastafel di Ruang Oval di Gedung Putih dan berkata, ’Renungkanlah’,” lanjut Lalka.

Pesan terselubung Musk dalam dua unggahan itu mungkin benar-benar direnungkan koleganya. Para elite di perusahaan teknologi harus berkompromi dan mendekat ke Trump demi keselamatan bisnis mereka. (AP/Reuters)