Reaksi Dunia atas Serangan AS, Venezuela Desak PBB Gelar Rapat Darurat

CARACAS, SABTU — Serangan militer Amerika Serikat ke wilayah Venezuela, Sabtu (3/1/2026), memicu gelombang reaksi internasional, mulai dari kecaman keras, seruan penghentian eskalasi, hingga tawaran mediasi diplomatik.

Pemerintah Venezuela secara resmi meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menggelar rapat darurat untuk membahas serangan AS ke negaranya.

”Menghadapi agresi kriminal yang dilakukan oleh Pemerintah AS terhadap tanah air kami, kami telah meminta pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB, yang bertanggung jawab menegakkan hukum internasional,” tulis Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil melalui pesan Telegram, Sabtu, beberapa jam setelah serangan.

Dalam pernyataan resmi yang diunggah melalui X, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyerukan kepada semua pihak terkait untuk mengedepankan penyelesaian damai. Indonesia mendorong de-eskalasi dan dialog serta mengutamakan perlindungan untuk warga sipil.

”Indonesia menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB,” tulis Kemlu RI dalam platform X.

Terkait serangan tersebut, Pemerintah Indonesia, sebut Kemlu RI, mengimbau agar WNI di Venezuela untuk tetap tenang namun tetap waspada. WNI juga diimbau untuk terus menjalin komunikasi dengan KBRI Caracas.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengecam langkah Washington. Moskwa menyebut AS telah melakukan tindakan agresi bersenjata terhadap Venezuela yang dinilai sangat mengkhawatirkan dan patut dikecam. Moskwa juga mendesak agar AS segera membebaskan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro dan istrinya yang ditahan AS. Mereka diculik saat AS menyerang Venezuela.

Rusia menilai dalih yang digunakan untuk membenarkan serangan tersebut tidak berdasar. Dalam pernyataannya, Kemenlu Rusia menyebut permusuhan ideologis telah mengalahkan pragmatisme diplomasi serta kemauan membangun hubungan internasional yang dilandasi kepercayaan dan kepastian.

Moskwa juga menegaskan bahwa Amerika Latin telah mendeklarasikan diri sebagai zona damai sejak 2014. Rusia menilai Venezuela harus dijamin haknya untuk menentukan masa depannya sendiri tanpa campur tangan destruktif dari luar. Terlebih melalui intervensi militer.

Rusia menyatakan dukungan terhadap seruan Pemerintah Venezuela dan para pemimpin negara Amerika Latin untuk segera menggelar pertemuan Dewan Keamanan PBB. Rusia juga menyerukan deeskalasi.

”Dalam situasi saat ini, yang terpenting adalah mencegah eskalasi lebih lanjut dan fokus pada upaya mencari jalan keluar melalui dialog,” demikian pernyataan Rusia.

Dalam situasi saat ini, yang terpenting adalah mencegah eskalasi lebih lanjut dan fokus pada upaya mencari jalan keluar melalui dialog.

Kecaman paling keras datang dari Iran. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan, ketika suatu bangsa menyadari adanya upaya pemaksaan secara arogan oleh musuh, maka perlawanan harus dilakukan tanpa menyerah. ”Kami tidak akan tunduk kepada musuh,” kata Khamenei.

Ia menegaskan keyakinannya bahwa dengan kepercayaan kepada Tuhan dan dukungan rakyat, musuh pada akhirnya akan dapat dipatahkan.

Kedekatan Iran dan Venezuela di sektor energi juga menjadi latar ketegangan. Pada Desember 2025, kurang dari sebulan sebelum serangan AS ke Venezuela, Washington menyita sebuah tanker bermuatan minyak Venezuela di lepas pantai Venezuela.

Laporan Reuters menyebutkan, operasi itu menargetkan jaringan kapal armada bayangan (armada yang berlayar tanpa menghidupkan pelacak lokasi) yang digunakan untuk mengangkut minyak yang dikenai sanksi AS.

Salah satu tanker yang disita diketahui terkait dengan pengiriman minyak Iran beberapa tahun lalu. Langkah itu dipandang sebagai tekanan ekonomi dan politik pada Caracas dan Teheran.

Spanyol mengambil pendekatan diplomatik dengan menekankan pentingnya moderasi dan kepatuhan terhadap hukum internasional. Kemenlu Spanyol menyerukan deeskalasi serta menegaskan bahwa setiap tindakan harus sejalan dengan prinsip-prinsip Piagam PBB.

Madrid juga menyatakan siap menjadi mediator. ”Spanyol siap menawarkan jasa baiknya untuk mencapai solusi damai dan ternegosiasi atas krisis yang sedang berlangsung,” demikian pernyataan resmi Pemerintah Spanyol.

Sikap serupa disampaikan Uni Eropa. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas menyerukan semua pihak untuk menahan diri. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga negara Uni Eropa yang berada di Venezuela menjadi prioritas utama Brussels.

Dari kawasan Karibia, Perdana Menteri Trinidad dan Tobago Kamla Persad-Bissessar menyatakan bahwa negaranya tidak terlibat dalam operasi militer AS di Venezuela. Ia menyampaikan, Trinidad dan Tobago tetap menjaga hubungan damai dengan rakyat Venezuela.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia mengatakan terus memantau perkembangan situasi di Venezuela, khususnya untuk memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang berada di negara tersebut.

Juru Bicara Kemenlu RI Yvonne Mewengkang menegaskan, Indonesia menyeru kepada semua pihak untuk mengedepankan penyelesaian damai melalui deeskalasi dan dialog dengan tetap memprioritaskan perlindungan warga sipil. ”Indonesia juga menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip Piagam PBB,” ujarnya.

Di tengah reaksi internasional tersebut, Pemerintah Venezuela juga menuduh AS menyerang kawasan permukiman warga. Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez menyatakan bahwa serangan pada Sabtu dini hari itu menghantam area sipil dengan rudal dan roket yang ditembakkan dari helikopter tempur.

Sejumlah wilayah permukiman terdampak, antara lain pemukiman di sekitar Fuerte Tiuna, kompleks militer terbesar Venezuela di selatan Caracas. Selain itu, permukiman di Negara Bagian Miranda, Aragua, dan La Guaira.

Ledakan terdengar di sejumlah wilayah Caracas sekitar pukul 02.00 waktu setempat. Ledakan itu mengguncang bangunan dan menyebabkan pemadaman listrik di sejumlah kawasan.

Padrino Lopez menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.

Ia mengumumkan pengerahan besar-besaran kekuatan darat, udara, laut, dan sistem rudal untuk pertahanan menyeluruh. Saat ini, Venezuela masih mengumpulkan data korban luka dan tewas. (REUTERS/AFP/AP)