Redaksi Yth: Tanggapan atas Tajuk Rencana ”Negosiasi yang Tidak Adil bagi Ukraina”

Kami mencermati editorial berjudul ”Negosiasi yang Tidak Adil bagi Ukraina” pada edisi Selasa (8/4/2025)  di Harian  Kompas  yang sangat kami hormati karena profesionalismenya. Artikel itu membahas isu keadilan dalam penyelesaian konflik di Ukraina.

Namun, kami merasa perlu menyampaikan tanggapan atas narasi yang disampaikan oleh Redaksi Kompas dalam artikel tersebut. Pandangan yang menyalahkan Federasi Rusia secara sepihak atas kegagalan proses negosiasi, serta penggambaran Ukraina semata-mata sebagai pihak korban atau dalam posisi lemah, menimbulkan sejumlah pertanyaan. Kesan yang muncul adalah artikel tersebut disusun seolah-olah mengikuti arahan resmi dari pihak Kiev, mengingat bagaimana artikel tersebut  disusun berdasarkan sudut pandang tunggal terhadap situasi yang sedang berlangsung.

Pertama-tama, hal ini berkaitan dengan tuduhan bahwa Rusia diduga mengulur-ulur proses negosiasi mengenai gencatan senjata. Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov telah berulang kali menekankan, untuk mencapai kesepakatan seperti itu diperlukan pembahasan atas sejumlah isu mendasar, serta waktu dan langkah-langkah praktis yang konkret.

Bagi pihak Rusia, prioritas utama adalah penetapan komitmen hukum internasional yang mengikat guna mencegah pemulihan dan penguatan kembali kemampuan tempur angkatan bersenjata Ukraina, termasuk penghentian mobilisasi paksa, penghentian suplai dan pengiriman senjata ke Ukraina, serta penghentian penyediaan data intelijen.

Selain itu, tidak boleh diabaikan fakta bahwa hingga saat ini Vladimir Zelensky belum mencabut larangan yang ditetapkan secara legislatif terhadap pelaksanaan perundingan damai dengan Rusia.

Di sisi lain, situasi terkait pelaksanaan moratorium yang diusulkan oleh Rusia pada tanggal 18 Maret mengenai penghentian saling serang terhadap infrastruktur energi selama 30 hari patut menjadi perhatian. Angkatan Bersenjata Rusia secara konsisten mematuhi moratorium itu. Setelah menerima perintah dari Panglima Tertinggi Federasi Rusia, sistem pertahanan udara dan pesawat tempur kami menembak jatuh tujuh pesawat nirawak Rusia di udara yang sedang menuju fasilitas energi di Oblast Nikolaev, yang terkait dengan kompleks industri militer Ukraina. Setelah insiden itu, tidak ada lagi serangan dari pihak kami.

Namun, dalam kurun waktu dua minggu lebih, rezim Kiev, dengan dukungan para pembimbingnya dari Barat, telah melakukan sekitar 30 serangan terhadap obyek-obyek dalam kompleks bahan bakar dan energi negara kami. Serangan-serangan ini bersifat sistematis, terencana, dan secara langsung bertentangan dengan kesepakatan yang telah dicapai.

Rezim Kiev tampaknya secara sengaja menggagalkan pelaksanaan moratorium atau memang tidak memiliki kendali atas formasi bersenjata paramiliter dan tentara bayaran asing. Perlu kami ingatkan bahwa unit-unit semacam itu memiliki persenjataan buatan negara-negara anggota NATO, termasuk senjata jarak jauh, yang penggunaannya tidak mungkin tanpa keterlibatan langsung personel militer asing yang sangat terlatih, serta tanpa dukungan data intelijen satelit. Rezim Kiev sendiri secara faktual tidak memiliki sumber daya semacam itu.

Hanya dalam pekan lalu, akibat serangan yang dilancarkan oleh kelompok paramiliter Ukraina terhadap wilayah-wilayah Rusia, sedikitnya 118 warga sipil menjadi korban—14 orang di antaranya tewas, 104 orang luka-luka, tiga orang dari mereka adalah anak-anak.

Dan akhirnya, sejumlah negara Eropa, khususnya Inggris dan Perancis, menyuarakan dukungan atas penempatan apa yang disebut ”kontingen penjaga perdamaian NATO” di zona konflik. Langkah semacam ini sama sekali tidak dapat diterima Federasi Rusia. Sesuai dengan Piagam PBB, setiap operasi penjaga perdamaian harus memperoleh persetujuan dan mandat yang jelas dari Dewan Keamanan PBB.

Kami menegaskan kembali komitmen prinsipil kami terhadap penyelesaian konflik Ukraina melalui jalur politik dan diplomatik, yang harus bersifat berkelanjutan dan jangka panjang, mempertimbangkan kepentingan sah Federasi Rusia, serta berdasarkan pada penghapusan akar penyebab krisis yang sedang berlangsung.

Sergei Gennadievich Tolchenov

Duta Besar Federasi Rusia untuk Republik Indonesia

Terima kasih atas tanggapan Anda - Redaksi