”Reshuffle” Kabinet untuk Konsolidasi Politik Diprediksi Sering Terjadi hingga 2029

JAKARTA, KOMPAS — Perombakan atau reshuffle kabinet diprediksi sering dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada sisa tiga tahun masa pemerintahannya ke depan. Pergantian para pembantu presiden tersebut lebih didasarkan pada kalkulasi politik, bukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. 

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes, dalam taklimat media di Jakarta, Senin (4/5/2026), menyampaikan, pergantian kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Perombakan kabinet juga dilakukan setiap presiden, baik Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, maupun Prabowo Subianto.

Setiap perombakan kabinet yang dilakukan memiliki pola dan konteksnya masing-masing. Pergantian anggota kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo dalam 1,5 tahun pemerintahannya juga memiliki konteks dan tujuan tersendiri. Di masa awal pemerintahannya sebagai presiden, Prabowo didukung oleh Partai Gerindra yang bukan merupakan partai dengan suara terbanyak di DPR.

”Mungkin hal itu menjelaskan, apa yang membuat Pak Prabowo khawatir sehingga kemudian memperbanyak dukungan politik di DPR, menambah kabinet menjadi lebih dari 150 menteri dan wakil menteri dari sebelumnya hanya 34 karena Gerindra hanya mendapat 86 dari 580 kursi atau 14,83 persen,” kata Arya.

Menurut dia, meski dalam pemilihan presiden lalu raihan suara Prabowo mencapai 58 persen, angka itu tidak banyak berarti jika dukungan partai politik tidak besar. Hal itu menjelaskan alasan di awal pemerintahannya, Prabowo ingin memperbesar kabinet. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan Partai Nasdem pun tidak dinarasikan sebagai partai oposisi meski bukan bagian dari koalisi.

Oleh karena itulah, meski belum genap dua tahun, Prabowo telah melakukan lima kali reshuffle. Perombakan pertama pada 19 Februari 2025 ketika Presiden melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi menggantikan Satryo Brodjonegoro.

Tujuh bulan berikutnya, 8 September 2025, Presiden kembali mengganti empat menteri dan melantik lima pejabat baru. Tak sampai dua minggu berselang, 17 September 2025, Prabowo kembali melakukan perombakan kabinet jilid ketiga. Pada perombakan itu, Djamari Chaniago dipercaya menjadi Menko Polkam dan Erick Thohir menjadi Menpora.

Reshuffle keempat, 8 Oktober 2025, Presiden menambah dua wakil menteri, yakni Wakil Menteri Dalam Negeri dan Wakil Menteri Kesehatan. Reshuffle kelima, 27 April 2026, Presiden mengganti satu menteri, tiga kepala badan/lembaga, serta mengangkat satu wakil menteri dan penasihat khusus.

”Pola reshuffle menunjukkan dua hal, presiden masih mencari format ideal kabinet. Kita sudah masuk tahun kedua, harusnya format ideal itu sudah ditemukan. Kedua, saya melihat meningkatnya peran faksi-faksi di sekitar presiden yang berperan memengaruhi keputusan-keputusan politik presiden dan ini menunjukkan gejala yang cukup menguat belakangan ini,” kata Arya.

Menurut Arya, secara umum, perombakan kabinet yang bertujuan untuk memperkuat dukungan politik dari DPR juga dilakukan dua presiden sebelumnya. Reshuffle juga dilakukan karena tekanan politik atau bisa juga sebagai penyegaran politik di internal partai sebagaimana dilakukan di masa Presiden SBY. Di masa Presiden Jokowi, reshuffle dilakukan sebagai transisi ke pemerintahan baru sekaligus memperkuat kedudukan partai politik pendukung utama.

Jika melihat periode pertama pemerintahan Presiden SBY, selama 2004-2009 hanya dilakukan enam kali reshuffle dengan total 12 orang yang diganti. Saat itu, pergantian kabinet lebih banyak berupa rotasi di internal partai politik pendukung pemerintah. 

Sedangkan pada periode kedua pemerintahannya, Presiden SBY dengan didukung 26,4 persen kursi di parlemen tampak lebih percaya diri untuk melakukan reshuffle meski tidak banyak. Saat itu, dukungan partai politik di parlemen naik menjadi 75,5 persen meski, di sisi lain, partai oposisi juga bertambah, yakni Partai Gerindra dan Partai Hanura.

Saya melihat meningkatnya peran faksi-faksi di sekitar presiden yang berperan memengaruhi keputusan-keputusan politik presiden dan ini menunjukkan gejala yang cukup menguat belakangan ini

Sementara itu, Presiden Jokowi pada periode pertamanya tampak percaya diri sehingga membangun kabinet hanya dari partai politik pengusungnya. Namun, berkaca dari kemungkinan pemakzulan, Presiden Jokowi meningkatkan dukungan dari parlemen sehingga pada 2016 Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) berbalik mendukung pemerintah. Total terjadi reshuffle lima kali dengan total 27 orang yang diganti.

Pada periode kedua, situasi mulai berubah karena perbedaan antara Presiden Jokowi dan PDI Perjuangan sebagai partai pendukung. Pada periode tersebut, Presiden Jokowi berupaya mengakumulasi dukungan politik secara besar-besaran. Pada 2024, dukungan membesar dengan masuknya Partai Demokrat dan hanya menyisakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di luar pemerintahan. Total terjadi 11 kali reshuffle dan pengangkatan 17 wakil menteri.

Namun, dengan melihat pola 1,5 tahun terakhir, menurut Arya, pola reshuffle yang dilakukan adalah untuk menguatkan dukungan politik kepada presiden. Dari pola tersebut, kemungkinan tiga tahun mendatang sampai 2029, reshuffle akan tetap sering terjadi dengan tujuan yang sama.

”Dari reshuffle sebelumnya, hampir selalu motifnya adalah kalkulasi politik, jarang yang ditujukan untuk tujuan kinerja pemerintahan. Dan, tingkat kepuasan menentukan positioning partai,” ujarnya.

Di sisi lain, kata Arya, situasi domestik dan global masih akan menantang untuk beberapa tahun ke depan. Dengan pola pergantian anggota kabinet yang masih bernuansa politis, target untuk mencapai Indonesia Emas 2045 dinilai berat sekali. Ia pun berharap agar ke depan format kabinet dapat lebih ideal.

Dari ”reshuffle” sebelumnya, hampir selalu motifnya adalah kalkulasi politik, jarang yang ditujukan untuk tujuan kinerja pemerintahan. Dan tingkat kepuasan menentukan ”positioning” partai.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno berpandangan, reshuffle kabinet yang baru-baru ini dilakukan Presiden Prabowo tampak dilakukan untuk memperkuat komunikasi politik pemerintah. Hal itu tampak dari penunjukan Dudung Abdurachman dari Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Muhammad Qodari Adapun Qodari digeser menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom).

Selain itu, Hasan Nasbi kembali dijadikan Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. ”Ini bisa jadi indikasi pemerintah ingin memperbaiki komunikasi publiknya yang selama ini kerap dikritik,” kata Adi.

Dari li,a kali reshuffle selama 1,5 tahun ini, Presiden Prabowo tampak bermaksud untuk mengonsolidasi semua kekuatan politik ke dalam kabinetnya. Hal itu terlihat dari banyaknya unsur yang ada di dalam pemerintahan saat ini.

Salah satunya, kata Adi, adalah pelantikan Jumhur Hidayat menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Penunjukan itu merupakan bagian dari langkah Presiden untuk memperkuat konsolidasi dengan merangkul tokoh dari kalangan buruh. 

Menurut Adi, apa yang dilakukan Presiden adalah politik konsolidasi. Ke depan, hal itu mesti dibuktikan dengan kerja-kerja yang terukur.