”Reshuffle” Momentum Menumbuhkan Optimisme Publik

JAKARTA, KOMPAS — Reshuffle atau perombakan kabinet dapat menjadi langkah konkret Presiden untuk menumbuhkan optimisme publik. Pergantian menteri menandakan pemerintah serius menjawab tuntutan rakyat di tengah gelombang demonstrasi. Usia Kabinet Merah Putih yang hampir setahun menjadi momentum mengevaluasi kinerja para pembantu Presiden.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro mengatakan, reshuffle atau perombakan kabinet di tengah gelombang demonstrasi diyakini dapat meredam gejolak publik. Reshuffle akan memberikan pesan bahwa Presiden Prabowo Subianto serius melakukan perbaikan sesuai aspirasi rakyat.

Konsolidasi Presiden dengan pimpinan partai politik, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta audiensi dengan tokoh agama dan mahasiswa, menurut dia, belum cukup menjawab tuntutan rakyat. Publik menunggu respons konkret Presiden terhadap persoalan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Oleh karena itu, Presiden perlu menunjukkan respons tegas terhadap tuntutan tersebut. Reshuffle dapat menjadi salah satu solusi jangka pendek dan menengah untuk menunjukkan keseriusan pemerintah menindaklanjuti berbagai aspirasi rakyat.

”Momen reshuffle sedikit banyak dapat meredam sekaligus memberikan pesan optimisme kepada publik bahwa pemerintah cukup serius membenahi sektor ekonomi yang kurang baik,” kata Agung saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Ia menilai, tiga alasan yang biasanya menjadi pertimbangan reshuffle, yakni teknokratis, yuridis, dan politis, telah terpenuhi. Dari sisi teknokratis, usia Kabinet Merah Putih yang hampir setahun menjadi alasan kuat bagi Presiden untuk mengevaluasi kinerja menteri. Publik pun menanti pembenahan tim ekonomi yang diharapkan lebih tangkas merespons keluhan masyarakat.

”Saya kira dimensi teknokratis itulah yang akan mengemuka untuk me-reshuffle kabinet ketika ada protes besar publik terhadap pemerintah. Walaupun sasaran utamanya ke legislatif, tetapi residunya sampai ke eksekutif,” tuturnya.

Dari sisi yuridis, penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi semakin membuka peluang reshuffle. Posisi itu perlu segera diisi karena persoalan di sektor ketenagakerjaan masih menumpuk, termasuk ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang juga menjadi tuntutan demonstran.

Adapun dari dimensi politis, Agung melihat PDI-P mulai menunjukkan arah lebih mendekat ke pemerintah. Meskipun menegaskan berada di posisi penyeimbang, PDI-P semakin sering sejalan dengan kebijakan Presiden Prabowo. Kehadiran Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan pimpinan parpol di Istana beberapa hari lalu kian menegaskan kedekatan itu.

”Pelantikan Menteri Haji dan Umrah yang dasar hukumnya baru saja disahkan bisa menjadi momentum untuk sekaligus me-reshuffle menteri-menteri yang lain,” ucap Agung.

Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, reshuffle memang akan membuat situasi politik lebih stabil sekaligus mengurangi tensi politik di masyarakat. Momentum setahun kabinet dan situasi gelombang demonstrasi dapat menjadi alasan kuat bagi Presiden untuk merombak kabinetnya.

’Reshuffle’ yang dilakukan saat situasi politik belum stabil akan memicu instabilitas internal pemerintahan. Jadi, Presiden harus betul-betul memiliki perhitungan yang matang agar tidak kontraproduktif.

Meski demikian, Presiden perlu berhati-hati dalam memilih pengganti dan waktu dalam melakukan reshuffle menteri. Sebab, reshuffle yang dilakukan di tengah gejolak publik dikhawatirkan tidak dapat menyelesaikan seluruh permasalahan. Presiden harus memiliki kalkulasi matang agar reshuffle berdampak positif bagi kinerja pemerintahan.

”Reshuffle yang dilakukan saat situasi politik belum stabil akan memicu instabilitas internal pemerintahan. Jadi, Presiden harus betul-betul memiliki perhitungan yang matang agar tidak kontraproduktif,” kata Arya.

Peneliti di Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Wasisto Raharjo Jati, menuturkan, reshuffle pun harus diikuti dengan penyelesaian berbagai problem yang menjadi tuntutan publik. Tuntutan pembukaan lapangan kerja baru, partisipasi inklusif bagi publik dalam proses pembuatan kebijakan, serta komunikasi intensif antara pemerintah dan rakyatnya secara langsung harus ditunjukkan pemerintah.

Di sisi lain, implementasi program-program unggulan perlu dievaluasi. Kalaupun akan diteruskan, pemerintah harus memperkuat pendampingan agar pelaksanaannya sesuai dengan yang diharapkan.

”Presiden jangan sekadar menerima laporan dari bawahan, tetapi juga perlu mengecek langsung ke lapangan,” tutur Wasisto.