”Reshuffle” Perdana Prabowo, PKB: Penertiban Menteri Sudah Dibuktikan

JAKARTA, KOMPAS — Perombakan posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang sebelumnya dipegang Satryo Soemantri Brodjonegoro dinilai sebagai ajang pembuktian Presiden Prabowo terhadap pembantunya yang berkinerja tidak baik. Hal ini sekaligus menjadi peringatan bagi menteri lain, meski diprediksi dalam waktu dekat perombakan kabinet tidak akan menyasar menteri dari kalangan partai politik demi menjaga stabilitas politik.

Pergantian personel Kabinet Merah Putih untuk kali pertama terjadi pada Rabu (19/2/2025) selepas 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Posisi Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) yang sebelumnya dipegang Satryo Soemantri Brodjonegoro kini diserahkan kepada Brian Yuliarto.

Momentum pergantian Mendiktisaintek Satryo Soemantri ini tak lama setelah protes massa, terutama mahasiswa, yang meluas dengan tagar Indonesia Gelap dan Darurat Pendidikan. Efisiensi anggaran pendidikan tinggi oleh pemerintah dianggap mengancam akses berkuliah anak muda Indonesia karena biaya kuliah yang bisa naik.

Presiden pasti menginginkan orkestra yang terbaik, orang-orang yang terbaik, yang duduk di dalam kabinetnya sebagai pembantu presiden.

Sebelum itu, sekitar akhir Januari 2025 lalu, ada pula kontroversi lain yang melibatkan Satryo, mulai dari didemo pegawainya hingga polemik tunjangan kinerja dosen aparatur sipil negara (ASN).

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (20/2/2025), mengatakan, perombakan posisi Mendiktisaintek ini tak terlepas dari upaya Presiden Prabowo menertibkan para menterinya yang sudah tidak berkinerja baik.

”Yang jelas, Pak Prabowo tidak akan segan-segan melakukan penertiban seperti yang disampaikan setiap kali, ya. Jadi, (reshuffle) kemarin ini saya pikir satu bukti dan salah satu bukti meskipun belum genap 200 hari sudah terjadi reshuffle,” ujar Jazilul.

Menurut Jazilul, reshuffle perdana di pemerintahan Prabowo-Gibran kemarin seharusnya menjadi momentum bagi para menteri untuk berbenah diri. Sebab, jika kemudian hari didapati lagi ada menteri tidak bekerja dengan baik, Presiden Prabowo dipastikan akan menggantinya.

”Jadi, warning juga kepada kita semua, para menteri, kepada masyarakat umum, jika ada kementerian atau pejabat atau pemerintah, eksekutif yang kemudian di situ kurang baik kinerjanya, disampaikan saja kepada Pak Prabowo sebagai pemegang hak prerogatif. Pak Prabowo tidak akan segan-segan untuk mengganti dengan yang lebih baik,” kata Jazilul.

Senada dengan Jazilul, Ketua DPP Partai Golkar Nurul Arifin meyakini perombakan kabinet dilakukan Presiden Prabowo demi tereksekusinya program kerja yang seirama dengan visi misi Presiden.

”Jadi, Presiden pasti menginginkan orkestra yang terbaik, orang-orang yang terbaik, yang duduk di dalam kabinetnya sebagai pembantu presiden. Saya kira posisi Golkar adalah menghargai proses tersebut,” ucap Nurul.

Prinsipnya, lanjut Nurul, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Golkar pun menghargai setiap pergantian menteri yang dilakukan karena status para menteri adalah pembantu presiden.

Secara terpisah, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes berpendapat, reshuffle terjadi karena Presiden Prabowo menghindari kontroversi yang ada di masyarakat.

Dalam hal ini, pergantian Mendiktisaintek dilakukan di tengah berbagai isu yang melanda kementerian ini, mulai dari efisiensi anggaran hingga protes aparatur sipil negara di kementerian itu.

”Kontroversi ini bisa membuat persepsi dan citra pada pemerintah menurun. Dalam kementerian ini, beberapa kebijakannya terlihat menciptakan kontroversi. Apalagi, di tahun pertama pemerintahan, pasti menghindari kontroversi yang berdampak pada konflik atau instabilitas,” kata Arya.

Adanya reshuffle ini juga menciptakan ketidakpastian di level menteri. Menurut Arya, isu-isu yang terjadi di publik akan membuat posisi menteri menjadi tidak nyaman, bahkan bisa membuat goncangan dalam internal kabinet. Apalagi, kabinet baru berjalan selama empat bulan.

Namun, keputusan Presiden dalam mengganti anak buahnya juga bisa dimaklumi. Menurut Arya, Presiden butuh pembantu yang sejalan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang selaras dengan agenda pemerintah.

”Reshuffle itu, kan, kebijakan prerogatif Presiden. Ia butuh untuk memastikan program-programnya bisa dieksekusi dengan baik. Kalau menterinya enggak perform dengan agenda Presiden, ya, berpotensi akan di-reshuffle,” ujar Arya.

Meskipun reshuffle perlu dilakukan, Arya berpendapat, Presiden masih belum akan mengganti menteri dari kalangan elite politik. Hal ini, lanjutnya, dilakukan untuk memastikan koalisi penguasa tetap solid, baik di eksekutif maupun di legislatif.

”Reshuffle itu akan mengganggu soliditas kabinet, terutama dari partai-partai lain. Perkiraan saya, untuk tahun pertama, atau enam bulan pertama, reshuffle dari para elite partai akan dihindari Presiden. Namun, tidak untuk menteri-menteri yang enggak berafiliasi dengan partai,” kata Arya.