Respons Survei Litbang ”Kompas”, PDI-P Antisipasi Pengaruh Prabowo-Jokowi di Pilkada Jateng

JAKARTA, KOMPAS — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengantisipasi kuatnya pengaruh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam memengaruhi pilihan pemilih di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Tengah. Terlebih, Minggu (3/11/2024), keduanya bertemu dengan calon gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, yang diusung Partai Gerindra, partai yang dipimpin Prabowo.

Mengacu hasil survei Litbang Kompas yang diselenggarakan pada 15-20 Oktober 2024, dukungan dari Jokowi kepada calon gubernur Jateng tertentu menjadi salah satu pertimbangan pemilih dalam memilih di Pilkada Jateng. Sebanyak 43,9 persen responden mempertimbangkan dukungan Jokowi atau lebih banyak dari yang tak mempertimbangkan pilihan Jokowi (42,4 persen responden).

Selain Jokowi, ada 41,2 persen responden yang mempertimbangkan memilih cagub Jateng yang didukung Presiden Prabowo dan ada 35,2 persen responden yang mempertimbangkan memilih cagub Jateng yang didukung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Di luar itu, ada 34,7 persen responden yang mempertimbangkan dukungan mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus kader PDI-P, Ganjar Pranowo. Adapun dukungan dari Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dipertimbangkan 26,5 persen responden.

Namun, berbeda dengan Jokowi, lebih banyak responden yang tak mempertimbangkan dukungan dari Prabowo, Gibran, Ganjar, dan Megawati. Jumlah responden yang tak mempertimbangkan dukungan dari Prabowo sebesar 44,7 persen, Gibran 47,7 persen, Ganjar 50 persen, dan Megawati 57,1 persen. Sisanya, 13,7-17,1 persen, menjawab tidak tahu atau memilih tidak menjawab.

Di Pilkada Jateng 2024, Prabowo dan Gerindra mengusung pasangan calon Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen bersama partai-partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), partai pengusung Prabowo-Gibran di Pemilihan Presiden 2024. Selain itu, ada pula sejumlah partai di luar KIM, seperti Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Adapun PDI-P mengusung pasangan calon Andika Perkasa-Hendrar Prihadi atau kerap disingkat Andika-Hendi.

Tiga pekan menjelang waktu pemungutan suara Pilkada 2024, pada 27 November mendatang, Ahmad Luthfi terlihat bertemu Prabowo dan Jokowi. Pertemuan saat Prabowo dan Jokowi makan malam bersama di salah satu restoran di Surakarta, Minggu (3/11/2024) malam. Beberapa hari sebelumnya, Luthfi bersama Taj Yasin juga bertemu Jokowi.

Meski demikian, Prabowo menampik pertemuan semalam membahas soal Pilkada Jateng. Adapun Jokowi tidak memberikan jawaban saat ditanya apakah pertemuan membahas soal Pilkada Jateng. Ahmad Luthfi juga memilih bergegas memasuki mobil dan pergi dari lokasi tanpa mengeluarkan kata-kata. Dalam pertemuan beberapa hari sebelumnya, Ahmad Luthfi mengaku memeroleh wejangan dari Jokowi untuk melakukan percepatan pembangunan ekonomi.

Ketua DPP PDI-P Deddy Yevri Sitorus, saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (3/11/2024), mengatakan, partainya telah mengambil sejumlah langkah antisipasi untuk menangkal pengaruh Jokowi ataupun Prabowo agar tak menggerus elektabilitas Andika-Hendi. Salah satunya ikut turunnya Megawati Soekarnoputri untuk membantu pemenangan Andika-Hendi di Pilkada Jateng.

Pada Jumat (25/10/2024), Megawati memimpin langsung konsolidasi PDI-P menghadapi Pilkada Jateng di kantor Dewan Pimpinan Daerah PDI-P Jateng. Megawati meminta seluruh kader bekerja keras untuk memenangkan seluruh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Jateng yang diusung oleh PDI-P. Hal itu penting untuk mempertahankan Jateng sebagai ”kandang banteng” atau basis utama pemilih PDI-P.

Di pemilihan calon anggota DPRD Jateng pada pemilu lalu, PDI-P memperoleh 5.270.261 suara dari total suara sah 19.823.032 atau 26,59 persen, disusul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan suara 3.036.464 atau 15,32 persen. Adapun Gerindra di urutan ketiga dengan 2.592.886 suara atau 13,08 persen. Begitu pula di pemilihan calon anggota DPR, PDI-P menjadi partai dengan suara terbanyak, yakni 5.191.487 suara, serta unggul di delapan daerah pemilihan atau dapil Jateng. Dengan suara itu, PDI-P meraih 23 kursi.

”Itu juga menunjukkan bahwa bonding atau ikatan antara pemilih dan partai itu cukup kuat. Jawa Tengah adalah basis ’Sukarnois’ yang cukup besar di Indonesia. Jadi, pengaruh Ibu Mega tentu sangat besar di sana. Kami juga memegang kabupaten/kota terbanyak di antara partai-partai lain di Jawa Tengah,” ujarnya.

Meskipun begitu, kehadiran Megawati juga berkaitan dengan indikasi kecurangan jelang pemungutan suara di Jateng. PDI-P mendengar dan menemukan adanya mobilisasi aparatur sipil negara, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, termasuk kepala desa untuk mendukung kandidat tertentu.

”Nah, ini persoalan yang kami dapat terutama di Jawa Tengah. Itu kenapa Ibu Megawati sendiri harus turun tangan ke Jawa Tengah,” katanya.

Selain Jawa Tengah, PDI-P pun menemukan indikasi kecurangan di Pemilihan Gubernur Sumatera Utara, Banten, dan Sulawesi Utara. Deddy pun mengungkit soal kepentingan Jokowi di sejumlah daerah tersebut, antara lain, menantunya, Bobby Nasution, yang maju sebagai calon gubernur Sumut.

Sementara di Jawa Tengah, Ahmad Luthfi-Taj Yasin merupakan pasangan yang didukung oleh Jokowi. Deddy menduga Jokowi sedang menjaga ”kerajaannya” mengingat Jawa Tengah merupakan domisili terkini ayah Wapres Gibran itu.

”Ya sehingga mungkin dia (Jokowi) karena dia bukan lagi kader PDI-P, dia merasa perlu untuk menunjukkan bahwa dia itu masih punya pengaruh yang signifikan,” katanya.

Jokowi, kata Deddy, masih menggunakan pengaruhnya lewat penjabat kepala daerah yang dipilih saat ia masih menjabat presiden. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P itu berharap Jokowi membiarkan proses demokrasi berjalan dengan sehat. ”Bahkan, anaknya sudah wakil presiden, apalagi sih yang mau dikejar gitu loh,” tuturnya.

Deddy pun berharap Prabowo menunaikan janjinya yang disampaikan lewat berbagai pidato politik, yakni tidak akan campur tangan dalam kontestasi pilkada. Walakin, kebenaran dari ucapan Prabowo perlu dilihat nanti. ”Apakah itu hanya omon-omon atau tidak, nanti akan terbukti. Apakah memang Pak Prabowo itu orang yang satu kata dengan perbuatan. Atau, sama dengan yang dulu, hari ini A, besok B. Hari ini kedelai, besok tempe, kan gitu,” katanya.

Terlepas dari itu, untuk mengantisipasi kecurangan di pilkada, PDI-P telah membentuk tim advokasi di semua daerah untuk mencatat, mendokumentasikan tindakan penyalahgunaan kekuasaan pada pilkada berbagai tingkatan, khususnya di Jateng. Ini bisa menjadi bahan untuk menggugat hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi kelak.

Sekretaris Jenderal Projo, kelompok sukarelawan pendukung Jokowi, Handoko, menilai, tudingan Jokowi mobilisasi atau memengaruhi aparatur negara tidak masuk akal. Sebab, Jokowi kini tidak lagi mengemban jabatan presiden. Lagi pula, sebagai warga sipil, Jokowi bebas menentukan dukungannya.

”Kalau soal pengaruh, tentu sangat berpengaruh. Pak Jokowi itu populer, sangat dicintai rakyat. Endorsement Pak Jokowi pasti berpengaruh besar. Kan sudah terbukti kemarin pemilihan presiden (pilpres),” ujarnya.

Sebagai pendukung Jokowi, Projo pun sudah koordinasi dan konsolidasi untuk memenangkan Ahmad Luthfi-Taj Yasin.

Terkait sikap Prabowo, Handoko pun meyakini sebagai presiden, Prabowo tidak akan mencampuri urusan pilkada. Meskipun demikian, tafsir politik dari berbagai pihak tidak bisa dikendalikan.

Contohnya, saat Prabowo menemui Ridwan Kamil, calon gubernur DKI Jakarta. Begitu pula ketika Prabowo bertemu dengan Ahmad Luthfi atau Taj Yasin. Orang bisa menafsirkan pertemuan sebagai bentuk dukungan di pilkada walau aslinya pembicaraan diyakini tak melulu soal pilkada.

”Kan presiden bertemu orang itu belum tentu urusannya elektoral, misalnya kan bisa diskusi, diskusi urusan lain,” ujarnya.

=============================================================

Kompas mengajak Anda untuk bergabung dalam Whatsapp Group Politik & Hukum ”Survei Pilkada Serentak 2024”. Melalui grup tersebut, Kompas akan mengirimkan rekomendasi bacaan terkait Survei Pilkada Serentak 2024. Klik di sini untuk mendaftar dan bergabung.