Ritel Lesu, Insentif Temporer Bukan Solusi Jangka Panjang

JAKARTA, KOMPAS – Ragam insentif yang digelontorkan pemerintah pada masa puncak liburan dinilai tidak berdampak signifikan dalam mengerek daya beli masyarakat. Di sektor ritel, pertumbuhan sepanjang 2025 diperkirakan tetap di bawah 5 persen. Idealnya, pertumbuhan penjualan melampaui laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Pemerintah mulai gencar menggelontorkan berbagai insentif menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Namun, pelaku usaha menilai dampaknya tetap terbatas karena insentif bersifat temporer. Stimulus juga hanya diberikan pada periode tertentu.

Insentif yang diberikan pemerintah masih bersifat sporadis dan tidak menjawab persoalan secara jangka panjang atau berkelanjutan. Itulah yang kini dirasakan pelaku usaha. “Menutup 2025, saya kira tetap akan ada pertumbuhan, tetapi tidak akan terlalu signifikan,” tutur Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja dalam konferensi pers program Belanja di Indonesia Aja (Bina) di Kementerian Pariwisata, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Dalam konteks ritel, Alphonzus memprediksi pertumbuhan sepanjang 2025 masih di bawah 5 persen. Idealnya, angka tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi Indonesia yang pada triwulan III-2025 tercatat tumbuh 5,04 persen secara tahunan.

Padahal, Alphonzus melanjutkan, masalah utama adalah rendahnya daya beli masyarakat yang masih rendah. Isu ini perlu dituntaskan dengan program-program berkesinambungan dalam jangka panjang.

“Ini saya kira akan sangat mempengaruhi nanti pada 2026, karena memang sampai dengan saat ini masih belum terlihat program-program pemerintah yang betul-betul jitu, betul-betul bisa menyelesaikan masalah daya beli ini secara berkelanjutan,” ujar Alphonzus.

Hal ini tecermin dari pola perilaku masyarakat ketika berbelanja ke mal. Daya beli masyarakat kelas menengah bawah menyusut, sehingga mereka cenderung belanja produk dengan harga satuannya rendah.

“Nah, justru toko-toko ataupun retailer yang menjual kategori barang-barang produk harga satuan kecil ini, itu mereka tumbuh. Uang yang dipegang, kan, sedikit. Jadi cenderung mereka tetap belanja, tetapi belanja ke harga satuan yang murah,” kata Alphonzus.

Meski demikian, toko-toko yang menjual produk satuan harga lebih tinggi cenderung menutup gerai, bahkan usahanya. Alhasil, memang sejumlah jenama menutup dan membuka gerainya, bergantung karakteristiknya.

Pemerintah perlu menciptakan program-program stimulus yang berkelanjutan dan berjangka panjang. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, merupakan program yang cukup efektif untuk mengatasi daya beli karena dapat menggerakkan usaha rakyat. Namun, program itu hingga kini belum bisa menggerakkan usaha rakyat, sehingga MBG perlu dikembalikan ke jalur yang benar untuk menaikkan daya beli masyarakat. Sebab, ketika dieksekusi dengan tepat, efek penggandanya besar.

“Seharusnya program yang didorong Menteri Keuangan mengarah ke penciptaan demand. Jadi, sampai sekarang belum terlalu efektif karena kelihatannya orientasinya lebih pada penciptaan supply,” katanya.

Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah tak menampik bahwa sebagian gerai tutup. Namun, gerai-gerai yang buka juga tetap ada.

“Artinya, kalau kami cek anggota, enggak sampai bangkrut tuh, enggak. Hanya pindah tempat, pindah ke online. 30 persen ke online sekarang,” kata Budihardjo.

Berbeda dengan Alphonzus, Budiharjo mengatakan, gerai-gerai kelas menengah atas justru kekurangna tempat untuk berekspansi. Kondisi mal yang kurang mendukung untuk memperluas usahanya.

Para pengusaha ritel dan pusat perbelanjaan di Indonesia memberlakukan pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) atau VAT refund 11 persen pada turis asing (WNA) yang berbelanja di Indonesia. Potongan harga itu di luar potongan harga yang diberikan tiap retail yang banyak ditemui saat musim puncak berlibur (peak season).

“Rencana kami pada Desember ini, anggota akan memberikan diskon 20-80 persen. Dengan adanya VAT refund ini, anggota akan memberi diskon tambahan 11 persen. Jadi, saat turis memperlihatkan paspor pada anggota retailer dan seluruh mal yang bergabung, mereka dapat tambahan diskon 11 persen,” ujar Budihardjo.

Serupa dengan negara-negara lain yang telah melakukan pengembalian pajak, turis asing yang berkunjung ke Indonesia dapat membeli berbagai barang. Ketika membayar di kasir, mereka perlu menunjukkan paspor agar mendapatkan pengembalian pajak.

Setelahnya, setruk (invoice) belanja barang-barang tersebut dapat menjadi bukti klaim di bandara untuk mendapatkan pengembalian pajak yang telah diakumulasi. Pajak tersebut akan dikembalikan dalam bentuk uang.

Meski demikian, VAT refund ini baru berlaku di bandara. Waktu lebih banyak dibutuhkan guna mengoordinasikan hal ini agar para turis asing dapat langsung menikmati pengembalian PPN, ketika berbelanja di berbagai pusat perbelanjaan.

Dalam program Bina yang diadakan 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, transaksi ditargetkan mencapai Rp 30 triliun. Sasaran ini meningkat sekitar 5-10 persen dibanding tahun lalu dalam periode yang sama.

Alphonzus menambahkan, momentum libur Natal dan Tahun Baru ini perlu dimanfaatkan sebagai puncak kedua penjualan. Sebab, masa berlibur akhir tahun ini terjadi setelah puncak pertamanya pada masa Ramadhan dan Idulfitri.

“Karena ini adalah kesempatan terakhir bagi kami di industri retail untuk bisa mendapatkan penjualan, agar kinerja pada 2025 bisa maksimal,” kata Alphonzus.

Penjualan Ramadhan dan Idulfitri lalu, transaksi retal di Indonesia tetap tumbuh tetapi kurang maksimal. Hal itu ditengarai masalah daya beli masyarakat kelas menengah bawah yang rendah.

APPBI pun mengoptimalkan momen ini dengan menyelenggarakan kegiatan Indonesia Retail 2025 yang tersebar di 411 pusat perbelanjaan di seantero nusantara. Tiap daerah memiliki program masing-masing. Bali, misalnya, disokong dengan program Bali Retail yang dimulai Desember 2025 hingga Januari 2026.

Alphonzus berharap, bidang retail akan bergeliat pada triwulan IV-2025 yang berlanjut terus meningkat pada triwulan I-2026 karena didorong ragam hari besar. Beberapa di antaranya tahun baru, Imlek, Ramadhan, dan Idulfitri.

“Kalau triwulan I-2026 itu membuka (tahun) karena akan menentukan juga kinerja 2026 secara keseluruhan. Sebab, triwulan I-2026 adalah puncak retail di Indonesia, yaitu Ramadhan dan Idulfitri,” ujarnya.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengemukakan, belanja merupakan salah satu motivasi berwisata yang penting guna menarik wisatawan mancanegara atau wisman. Berbelanja juga upaya untuk mendorong pergerakan wisatawan domestik.

Berdasarkan data 2024, rata-rata pengeluaran wisman sebesar 1.391 dollar AS per orang. Nominal itu setara Rp 23,26 juta dengan kurs Rp 16.719 per dollar AS. Dari jumlah itu, sebanyak 11,4 persen digunakan untuk belanja cinderamata. Di Bali, misalnya, terjadi peningkatan belanja terutama dari wisatawan India. Sementara itu, 27 persen wisatawan domestik berwisata untuk berbelanja.

“Bersama dengan program Bina ini, pemerintah juga meluncurkan sejumlah program lainnya untuk mendorong perjalanan wisatawan nusantara (domestik) pada akhir tahun,” kata Widiyanti.

Selain kampanye besar untuk berbelanja di dalam negeri, Kemenpar telah bekerja sama dengan para pemangku kepentingan lain untuk memberikan paket-paket wisata spesial Natal. Ada pula kerja sama terpadu bersama agen perjalanan daring (OTA) untuk mendorong penjualan paket wisata dan minat berwisata dalam negeri.