Revolusi Kota Perlu Dimulai dari Kota-kota Kecil

Kawasan berbukit-bukit rimbun memikat mata dari balik jendela pesawat sesaat sebelum mendarat di Bandara Djalaluddin, Gorontalo. Jalanan aspal lurus membelah perbukitan yang sebagian di antaranya dilapisi pepohonan kelapa dan sawah padi, menjadi akses menuju Kota Gorontalo. Sepanjang sekitar 30 menit melaju, hanya sesekali berpapasan dengan kendaraan lain.

Langit bersih, suhu serasa memanggang kulit, tetapi suasana terasa segar. Ritme kehidupan bergulir jauh lebih pelan dibandingkan rutinitas riuh dan padatnya Jakarta dan sekitarnya. Memasuki kota, di beberapa lahan kosong, mulai terlihat tumpukan kecil sampah walau tentu saja bukan tandingan gunungan serupa di Tangerang Raya, Bandung, Surabaya, Surakarta, dan banyak kota lain di Pulau Jawa.

Gorontalo merupakan provinsi pemekaran Sulawesi Utara lebih dari 20 tahun lalu. Luas wilayahnya sekitar 12.025 kilometer persegi atau hampir 19 kali Provinsi Jakarta. Namun, jumlah penduduknya sekitar 1,25 juta jiwa pada 2024/2025, atau sekitar sepersepuluh populasi Jakarta. Kota Gorontalo sebagai ibu kota dihuni sekitar 200.000 jiwa saja. Skala ini menempatkannya jauh dari tekanan kota metropolitan meskipun tantangan tetap ada.

Struktur ekonomi daerah bertumpu pada sektor agraris. Ada jagung, kelapa, perikanan, serta pertambangan, di antaranya emas. Di sisi lain, tingkat kemiskinan relatif tinggi, sekitar 13,87 persen per September 2024 sesuai Badan Pusat Statistik. Angka itu menempatkan Gorontalo dalam kelompok provinsi dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata nasional.

Akan tetapi, dalam Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan 2021, Gorontalo mencatat skor 74,77, di atas nilai rata-rata nasional. Dimensi yang diukur mencakup kepuasan hidup, perasaan sehari-hari, dan makna hidup.

Kombinasi kepadatan rendah, relasi sosial yang kuat, serta lingkungan yang masih relatif terjaga disebut menumbuhkan rasa bahagia warganya. Uang bukan penentu segalanya, terasa di sini. Sebuah modal sosial yang amat penting dan sangat dibutuhkan dalam penataan kawasan karena dapat memperkuat partisipasi publik.

Namun, modal sosial itu tidak otomatis mengubah nasib kawasan seperti Gorontalo, apalagi menjamin masa depannya. Indikasi pertumbuhan tanpa arah yang terdeteksi di Gorontalo dan hampir di semua kawasan serupa di Indonesia berisiko menggerus kualitas hidup.

Observasi singkat di lapangan memunculkan beberapa temuan. Angkutan umum sangat terbatas. Mobilitas warga bergantung pada kendaraan pribadi, bentor (becak motor) sebagai moda khas lokal, serta ojek online. Lalu lintas belum padat, tetapi ketergantungan pada moda individual berpotensi meningkatkan biaya hidup. Data pemerintah daerah sebelumnya menunjukkan porsi pengeluaran transportasi rumah tangga berkisar 20–25 persen, lebih tinggi daripada kisaran umum nasional.

Persoalan lain mulai terlihat pada pengelolaan sampah, khususnya di kawasan kota. Situasi ini menunjukkan fase awal persoalan urban, di mana sebenarnya intervensi yang tidak terlalu keras dan rumit masih bisa dilakukan dengan biaya rendah, tetapi berdampak signifikan. Sebuah kondisi yang masih cukup ideal untuk memitigasi permasalahan besar yang akan muncul pada saat sebuah kota menjadi besar dan padat.

Kota dengan skala seperti Gorontalo tidak membutuhkan sistem besar yang kompleks. Pendekatan yang lebih relevan adalah sistem yang sesuai dengan ukuran.

Di bidang transportasi, penguatan paratransit dengan tetap mempertahankan serta meningkatkan kualias bentor dapat menjadi solusi yang efisien. Inisiasi dini integrasi rute, tarif, penerapan standar minimum pelayanan, dan adopsi kemajuan digital dalam pengelolaan transportasi publik bakal lebih mudah dilakukan. Pembangunan trotoar, khususnya di kota, tentunya akan lebih mudah dilakukan sehingga sejak awal terbangun kota dengan prinsip mobilitas manusia yang menempatkan pejalan kaki dan angkutan umum sebagai prioritas.

Di bidang pengelolaan sampah, kota kecil memiliki keunggulan karena sistem masih bisa dirintis dengan anggaran sesuai kemampuan daerah dan tetap dapat melayani kebutuhan warga yang memang masih sedikit. Model ekonomi sirkular berbasis komunitas, seperti bank sampah, pemilahan dari sumber, dan pengolahan organik skala rumah tangga, bakal lebih mudah dikoordinasikan dan diawasi.

Jika dilihat secara nasional, posisi Gorontalo mencerminkan mayoritas kota di Indonesia. Dari sekitar 98 kota administratif, hanya sebagian kecil yang masuk kategori metropolitan. Klasifikasi berbasis jumlah penduduk yang digunakan BPS membagi kota menjadi metropolitan (di atas 1 juta jiwa), kota besar, kota sedang, dan kota kecil. Mayoritas kota berada pada kategori kecil dan menengah dengan penduduk di bawah 500.000 jiwa.

Artinya, arah urbanisasi Indonesia banyak ditentukan oleh kota-kota dengan skala kecil-sedang ini. Tekanan pembangunan belum terlalu tinggi, harga lahan masih relatif terjangkau, dan konflik tata ruang belum kompleks. Kondisi tersebut memberi ruang bagi perencanaan yang lebih rasional dan berjangka panjang.

Literatur perencanaan kota mendukung pentingnya fase ini. Edward Glaeser dalam Triumph of the City menekankan bahwa kualitas kota sangat ditentukan cara mengelola pertumbuhan sejak awal. Richard Florida melalui The New Urban Crisis menunjukkan, banyak persoalan kota besar muncul karena keterlambatan intervensi pada tahap awal perkembangan.

Laporan UN-Habitat juga menempatkan kota kecil dan menengah sebagai ruang utama pertumbuhan urban global ke depan. Tanpa perencanaan memadai, kota-kota ini berisiko mengulang pola yang sama, yaitu kemacetan, tekanan lingkungan, dan ketimpangan layanan dasar.

Kerangka nasional sebenarnya sudah tersedia melalui Kebijakan Perkotaan Nasional 2045 yang disusun Bappenas. Dokumen ini menekankan sistem perkotaan yang lebih seimbang, kota yang layak huni, serta pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Fokusnya tidak hanya pada metropolitan, tetapi juga kota kecil dan menengah yang selama ini tertinggal dalam layanan dasar.

Tantangan implementasi tetap besar. Kapasitas fiskal daerah terbatas, dengan pendapatan asli daerah rata-rata masih rendah dibandingkan kebutuhan pembangunan. Di sisi lain, kapasitas perencanaan di banyak daerah belum merata. Tanpa dukungan pusat dalam bentuk pendanaan, asistensi teknis, dan regulasi yang adaptif, berbagai rencana akan sulit terealisasi.

Untuk konteks seperti Gorontalo, beberapa langkah menjadi kunci. Penguatan kapasitas perencanaan kota perlu diprioritaskan, termasuk penyediaan tenaga profesional di tingkat daerah. Sistem transportasi lokal perlu diintegrasikan tanpa menghilangkan karakter yang sudah ada. Pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular perlu didorong sejak awal dengan insentif yang jelas.

Di tingkat daerah, keputusan mengenai tata ruang menjadi faktor penentu. Perlindungan lahan pertanian, sempadan pantai, dan ruang terbuka perlu ditetapkan sebelum tekanan investasi meningkat. Keputusan yang diambil pada fase awal akan menentukan struktur kota dalam jangka panjang.

Jika puluhan kota kecil dan menengah di Indonesia bergerak dalam arah yang sama, memperbaiki layanan dasar, membangun sistem transportasi yang sesuai skala, dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan, dampaknya akan melampaui batas wilayah masing-masing. Struktur urban nasional akan terbentuk lebih seimbang, tekanan terhadap kota besar berkurang, dan kualitas hidup meningkat secara lebih merata.

Kesempatan emas itu tidak akan selalu terbuka. Perlu cepat dan tepat menentukan kebijakan dari pusat ataupun daerah dan merangkul warga. Revolusi penataan perkotaan sungguh perlu terjadi dan bakal berdampak besar jika dimulai dari kota-kota kecil, seperti Gorontalo.