RI Nego Penurunan Tarif Sejumlah Komoditas dan Kantongi Lima Komitmen Investasi AS

JAKARTA, KOMPAS — Indonesia tengah bernegosiasi dengan Amerika Serikat untuk mendapatkan tarif di bawah 19 persen bagi sejumlah komoditas. Di sisi lain, dalam negosiasi tersebut, Indonesia juga telah mendapatkan komitmen investasi dari Amerika Serikat.

Pemerintah Indonesia juga tetap optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 bisa sebesar 5,2 persen. Ini mengingat pemerintah telah memiliki sejumlah strategi untuk mencapai target tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah poin itu dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis (24/7/2025). Langkah ini dalam konteks menanggapi Pemerintah Amerika Serikat (AS) yang telah merilis pernyataan bersama (joint statement) tentang Kerangka Kerja Perjanjian Perdagangan Resiprokal (Timbal Balik) AS-RI.

Dalam pernyataan bersama itu, AS menyetujui penurunan tarif resiprokal (bea masuk impor timbal balik) yang dikenakan kepada RI, dari 32 persen menjadi 19 persen. AS juga mengungkap komitmen Indonesia terhadap AS di bidang perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, ekonomi digital, dan keamanan ekonomi.

Dalam negosiasi lanjutan itu, Indonesia akan menyampaikan sejumlah kepentingan Indonesia kepada AS dan melanjutkan pembahasan komitmen kedua negara.

Airlangga mengakui, pernyataan bersama AS-RI tersebut disepakati kedua negara. Dalam pernyataan bersama itu, AS ingin menunjukkan sejumlah komitmen Indonesia terhadap AS untuk menurunkan tarif resiprokal awal yang sebesar 32 persen.

Kendati, sudah ada pernyataan bersama, negosiasi Indonesia dan AS masih berlanjut. Dalam negosiasi lanjutan, Indonesia akan menyampaikan sejumlah kepentingan Indonesia kepada AS dan melanjutkan pembahasan komitmen kedua negara.

”Nanti, komitmen-komitmen AS dan Indonesia yang lebih detail dan konkret akan dituangkan dalam Perjanjian Perdagangan Resiprokral AS-RI,” kata Airlangga.

Airlangga juga menjelaskan, Pemerintah RI tengah mendorong sejumlah komoditas ekspor Indonesia mendapatkan tarif di bawah 19 persen. Sejumlah komoditas itu antara lain minyak kelapa sawit mentah dan produk turunannya, kopi, kakao, mineral kritis, komponen pesawat terbang, serta produk industri di kawasan industri khusus, seperti zona perdagangan bebas.

Komoditas-komoditas itu dimungkinkan mendapatkan tarif impor lebih rendah dari 19 persen. Bahkan, dimungkinkan pula memperoleh tarif mendekati 0 persen.

Menurut Airlangga, pemerintah optimistis AS menyetujui penurunan tarif bagi sejumlah komoditas itu. Ini berkaca pada hasil negosiasi Perjanjian Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU CEPA). Salah satu hasil perundingan itu adalah UE memberikan tarif impor 0 persen terhadap CPO Indonesia.

”AS juga membutuhkan mineral kritis beserta produk olahannya dari Indonesia. Saat ini, Indonesia telah mampu mengolah konsentrat tembaga menjadi anoda tembaga,” katanya.

Selain itu, Airlangga juga menjelaskan sejumlah komitmen Indonesia dalam pernyataan bersama tentang Kerangka Kerja Perjanjian Perdagangan Resiprokal AS-RI. Komitmen itu antara lain mencakup kebijakan Indonesia tentang neraca komoditas, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), sertifikasi, dan perlindungan data pribadi.

Terkait neraca komoditas, misalnya. Airlangga menyatakan, RI telah menyampaikan kepada AS bahwa neraca komoditas bukan pembatasan impor. Neraca tersebut merupakan basis data yang memuat informasi tentang jumlah komoditas yang tersedia (penawaran) dan kebutuhan akan komoditas tersebut (permintaan).

Perihal TKDN, kebijakan itu tidak berlaku untuk seluruh produk AS. Persyaratan bebas TKDN ini hanya terbatas pada produk teknologi informasi dan komunikasi (ICT), pusat data, serta komponen alat kesehatan.

”Namun, produk-produk itu tetap harus memenuhi peraturan impor yang ditetapkan kementerian teknis serta mengacu pada pengakuan sertifikasi dari otoritas kesehatan, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA),” katanya.

Adapun terkait data pribadi, Airlangga melanjutkan, Indonesia sudah memiliki regulasi pelindungan data pribadi. Dengan demikian, AS hanya ikut protokol yang disiapkan oleh Indonesia. Kesepakatan antara RI dan AS adalah membuat protokol sehingga ada pijakan hukum yang sah, aman, dan terukur untuk tata kelola lalu lintas data pribadi antarnegara.

Dalam negosiasi dengan AS, Pemerintah RI juga mendorong AS untuk berinvestasi di Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa negosiasi Indonesia dengan AS tidak hanya untuk menyeimbangkan neraca perdagangan, tetapi juga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Menurut Airlangga, pada 2024, AS merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, dengan pangsa sebesar 11,22 persen dari total ekspor Indonesia. AS juga menempati posisi ke-5 negara asal penanaman modal asing di Indonesia dengan total investasi senilai 3,7 miliar dollar AS.

Oleh karena itu, Pemerintah RI meminta AS melanjutkan komitmen investasi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia telah mendapatkan setidaknya lima komitmen investasi dari sejumlah perusahaan AS.

Pertama, ExxonMobil tengah menjajaki pembangunan penangkap dan penyimpan karbon (carbon capture and storage) senilai 10 miliar dollar AS. Kedua, perusahaan teknologi, Oracle, berencana menggulirkan investasi senilai 6 miliar dollar AS untuk membangun pusat data di Batam.

Ketiga, Microsoft akan membangun infrastruktur teknologi awan (cloud) dan kecerdasan buatan (AI) senilai 1,7 miliar dollar AS. Keempat, Amazon Web Service (AWS) akan memperkuat pengembangan teknologi awan dan AI dengan investasi senilai 5 miliar dollar AS.

Kelima, kolaborasi General Electric (GE) Healthcare dengan PT Kalbe Farma. Kedua perusahaan tersebut akan membuat pabrik Computerized Tomography (CT) Scan pertama di Jawa Barat dengan investasi tahap awal sebesar 178 miliar dollar AS.

”Melalui sejumlah komitmen itu, Indonesia dan AS saling menjaga keseimbangan internal dan eksternal agar neraca perdagangan terjaga serta momentum ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bisa terjamin,” katanya.

Airlangga berharap kesepakatan yang bakal tertuang dalam Perjanjian Perdagangan Resiprokral AS-RI juga dapat meningkatkan daya saing dan inovasi, riset dan pengembangan, serta pembangunan kapasitas sumber daya manusia. Ia juga berharap perjanjian tersebut dapat mendorong perkembangan ekonomi digital, serta peningkatan perdagangan dan logistik.

Sejumlah lembaga riset dan think thank menyebutkan, implementasi tarif resiprokal Trump berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kantor Riset Makroekonomi ASEAN (AMRO), misalnya, meramal ekonomi RI tumbuh 4,8 persen pada 2025 dan 4,7 persen pada 2026.

Sebelumnya, AMRO meramal ekonomi RI tumbuh 5 persen pada 2025 dan 5,1 persen pada 2026. Sementara Pemerintah RI memperkirakan ekonomi RI pada 2025 tumbuh 5,2 persen. Pada 2026, pemerintah menargetkan 5,2-5,8 persen (Kompas, 23/7/2025).

Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi  Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, menyebutkan, pemberlakuan tarif respirokal Trump sebesar 19 persen berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,0031 persen. Artinya, jika retata pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 persen, realisasinya diperkirakan 4,9 persen.

Ia bahkan menyatakan, meskipun Indonesia dikenai tarif resiprokal oleh AS yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN, belum tentu menjamin ekspor Indonesia aman. Alasannya, biaya produksi di Indonesia bisa jadi lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di ASEAN.

”Tingginya biaya produksi tersebut membuat produk ekspor Indonesia kalah bersaing dengan negara lain di ASEAN yang tarif resiprokalnya lebih tinggi dari Indonesia,” katanya.

Selain itu, Heri melanjutkan, investasi Indonesia juga diperkirakan turun. Hasil simulasi Indef di sektor padat karya, seperti alas kaki, menunjukkan, investasi sektor tersebut berpotensi turun hingga -2,06 persen.

Meskipun Indonesia dikenai tarif resiprokal oleh AS yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN, belum tentu menjamin ekspor Indonesia aman.

Sementara itu, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia (BI) Firman Mochtar menuturkan, ketidakpastian global masih tinggi. Salah satunya dipengaruhi perkembangan tarif resiprokal AS.

BI senantiasa terus mencermati perkembangan tersebut dengan melakukan perhitungan atau asesmen mengenai dampaknya terhadap perekonomian. Namun, BI secara khusus belum sempat melakukan kalkulasi atau asesmen lebih lanjut terkait penurunan tarif dari 32 persen ke 19 persen.

”Kendati begitu, kami menilai penurunan tarif itu setidaknya lebih baik sehingga Indonesia masih bisa mendorong ekspor ke AS,” katanya.

Dari sisi impor, Firman melanjutkan, ada beberapa produk impor dari AS yang bisa mendorong kegiatan ekonomi domestik. Dengan menggeliatnya kegiatan ekonomi domestik, pertumbuhan ekonomi nasional pasti akan terjaga.

Selain itu, beberapa negara selain Indonesia juga telah membuahkan kesepakatan tarif resiprokal baru dengan AS. Ini akan membuat sentimen pelaku pasar keuangan global mulai membaik sehingga dapat berdampak positif terhadap arus modal keluar dari Indonesia dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Firman juga menyatakan, dengan dinamika ketidakpastian global dan geopolitik, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi global masih belum kuat, yakni sekitar 3 persen. Ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi global pada 2024 yang mencapai 3,3 persen.

”Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan dalam rentang 4,6-5,4 persen pada 2025. Ini juga direvisi ke bawah, dari sebelumnya diperkirakan 4,7-5,5 persen,” katanya.

Sementara, Airlangga optimistis ekonomi Indonesia pada 2025 dapat tumbuh sesuai target, yakni 5,2 persen. Pemerintah akan menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan III dan IV 2025.

Saat ini, sejumlah kementerian sedang mempersiapkan beberapa strategi untuk mendorong laju ekonomi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, misalnya, sedang meninjau ulang paket stimulus ekonomi yang selama ini berlaku untuk mengoptimalkan lagi implementasinya.

Beberapa paket stimulus yang tengah dikaji antara lain program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan pembangunan 350.000 rumah dan skema pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) untuk pembangunan 450.000 rumah. Kedua program itu bisa mendorong sektor konstruksi dan menyerap banyak tenaga kerja.

Airlangga menambahkan, pemerintah juga akan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, terutama pada masa liburan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Presiden Prabowo Subianto telah meminta bandara dan pelabuhan berbenah sehingga turis-turis internasional bisa mengakses wilayah wisata dengan mudah.