Ribuan Kader PDI-P Kembali Konsolidasi di  Bali

JAKARTA, KOMPAS — Para anggota DPR, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota dari seluruh Indonesia yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P mulai berdatangan ke Bali, Selasa (29/7/2025), untuk mengikuti bimbingan teknis. Agenda penting ini disebut sebagai ajang konsolidasi partai menjelang digelarnya Kongres VI PDI-P.

Sekitar 3.000 kader PDI-P dijadwalkan mengikuti bimbingan teknis (bimtek) di Hotel The Meru Sanur, Bali, mulai Rabu (30/7/2025) besok. Kegiatan ini direncanakan berlangsung selama tiga hari.

Bimtek tersebut digelar di tengah menguatnya isu rencana Kongres PDI-P yang telah beberapa kali tertunda sejak April 2025. Terlebih, para peserta yang hadir merupakan pemegang hak suara dalam kongres.

Wakil Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan Wanto Sugito mengonfirmasi bahwa dirinya sudah berada di Bali dan siap mengikuti kegiatan tersebut. Bimtek ini, kata dia, merupakan forum konsolidasi nasional bagi seluruh kader legislatif PDI-P.

”Kami hadir tidak hanya untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman legislasi, tapi juga untuk menyatukan gerak dan langkah politik di tengah dinamika nasional,” ujar Wanto, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Menurut Ketua DPC PDI-P Kota Tangerang Selatan ini, bimtek juga menjadi ikhtiar partai untuk menjaga marwah ideologi, memperkuat fungsi pengawasan, serta memastikan setiap kader tetap berpijak pada kepentingan rakyat. ”Ini bagian dari komitmen kami untuk memastikan seluruh kader legislatif bergerak sesuai garis partai,” ucapnya.

Terkait rencana pembukaan bimtek oleh Ketua Umum PDI-P, Wanto membenarkan agenda tersebut. ”Iya, tetapi lebih lengkapnya bisa dikonfirmasi ke DPP,” ujarnya.

Sementara mengenai isu penyelenggaraan Kongres PDI-P yang disebut-sebut akan dilangsungkan setelah bimtek, Wanto menegaskan hal itu sepenuhnya kewenangan DPP. ”Konfirmasi ke DPP saja, saya sebagai kader standby perintah partai kapan pun,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Yasonna Laoly menyebut Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri telah tiba di Bali untuk menghadiri agenda penting partai tersebut. ”Maka kami mohon maaf, Ibu (Megawati) kebetulan sudah sampai di Bali karena ada agenda partai yang penting,” tuturnya seusai melayat Kwik Kian Gie di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Kongres PDI-P dinantikan publik karena disebut-sebut akan menjadi momentum penting bagi partai tersebut. Megawati dikabarkan akan memanfaatkannya untuk menentukan sikap PDI-P terhadap pemerintahan Prabowo Subianto.

Dengan PDI-P mengambil jalan oposisi yang notabene bagian dari DNA PDI-P, tentu merupakan oase publik di tengah keringnya fatsun politik.

Peneliti senior dari Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menilai terdapat sinyal bahwa PDI-P akan mengambil posisi sebagai ”mitra strategis” pemerintahan tanpa harus bergabung secara formal dalam kabinet. Pilihan tetap berada di luar pemerintahan akan menjadi angin segar bagi masyarakat sipil dan pegiat demokrasi.

”Dengan sikap seperti ini, tentu akan melegakan kalangan civil society dan pegiat demokrasi. Bisa jadi juga akan didukung oleh para kader PDI-P di tingkat akar rumput,” ujarnya.

Ia menekankan, langkah PDI-P mengambil peran oposisi memiliki arti penting bagi kehidupan demokrasi. Selain menjaga mekanisme checks and balances untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tidak menyimpang dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, keputusan itu juga akan menjadi contoh fatsun politik di tengah pragmatisme dan oportunisme elite.

”Publik kecewa dengan sikap elite seperti itu. Nah, dengan PDI-P mengambil jalan oposisi yang notabene bagian dari DNA PDI-P, tentu merupakan oase publik di tengah keringnya fatsun politik,” kata Lili.

Meski demikian, publik disebut masih menanti sikap tegas PDI-P dengan rasa harap-harap cemas. Menurut Lili, dinamika internal partai menjadi salah satu penyebabnya. ”Di internal PDI-P masih terbelah antara yang ingin bergabung dan ingin tetap di luar pemerintahan menjadi oposisi. Apalagi fakta hubungan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo cukup baik sehingga kecemasan itu muncul,” ujarnya.

Lili menambahkan, publik berharap hubungan baik antara Megawati dan Presiden Prabowo tidak otomatis berujung pada kerja sama politik di pemerintahan. ”Persahabatan tetap dijaga dengan baik, tetapi tidak harus bergabung dalam pemerintahan,” katanya.

Ia menegaskan, partai politik merupakan instrumen penting dalam menegakkan dan mengawal demokrasi. Karena itu, publik berharap PDI-P mengambil peran tersebut secara konsisten. ”Jika itu dilakukan, sejarah akan mencatatnya dengan tinta emas bahwa PDI-P tetap teguh dan konsisten meski ada godaan kekuasaan,” ujar Lili.