Ribuan Sarjana Dilatih TNI untuk Urus Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah akan mengoptimalkan lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk menjalankan program makan bergizi gratis. Mereka bertanggung jawab memastikan setiap anak sekolah mendapatkan makanan yang bergizi, aman, dan tepat waktu setiap hari.

Hal ini diungkapkan Staf Ahli Kepala Badan Gizi Nasional, Ikeu Tanziha, yang menjelaskan bahwa para sarjana ini akan dibagi per kelompok untuk bertugas di unit layanan makan bergizi gratis. Satu kelompok terdiri atas tiga orang, yakni manajer, akuntan, dan ahli gizi. Mereka bertugas memastikan keamanan pangan dan standar gizi yang ditentukan dalam setiap menu makan bergizi gratis.

SPPI merupakan para sarjana dari berbagai perguruan tinggi yang mendapatkan Pendidikan Dasar dan Latihan Militer (Diksarmil) oleh TNI. Total ada 1.063 sarjana yang tengah mengikuti program ini di Pusat Pendidikan Infanteri (Pusdikif), Cipatat, Bandung, sejak September 2024. Mereka akan dicetak menjadi kader bangsa yang tangguh, profesional, dan berwawasan kebangsaan.

”SPPI inilah yang akan mengoperasikan unit layanan tersebut, terdiri atas tiga orang, satu manajer, satu akuntan, dan satu tenaga gizi. Jadi, setiap unit pelayanan akan ada satu tenaga gizi yang memastikan semuanya sesuai dengan kebutuhan anak-anak,” kata Ikeu dalam diskusi FMB9 secara daring, Senin (4/11/2024).

Selama masa uji coba yang berlangsung beberapa bulan terakhir, operasionalisasi masih dijalankan oleh TNI melalui 50 komando distrik militer (kodim) di Pulau Jawa dan 32 kodim di luar Jawa. Makanannya akan dibuat oleh kelompok masyarakat dan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah sekitar.

Kita impor tepung susu, kan tidak memungkinkan impor susu segar, dibarengi dengan impor sapi sebanyak 2 juta ekor.

Selain itu, tenaga kesehatan di puskesmas dan para guru juga akan dilibatkan untuk memantau perkembangan kesehatan fisik dan otak anak setiap dua bulan sekali untuk memantau efektivitas program makan bergizi gratis. Jika tidak sesuai dengan target, ahli gizi diminta untuk memperbaiki menunya.

Ikeu memastikan, program makan bergizi gratis akan dimulai pada Januari 2025 dengan target 19,47 juta orang, bukan hanya anak-anak sekolah dasar dan menengah, melainkan juga ibu hamil dan anak balita. Anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program ini Rp 71 triliun.

”Kita menginginkan daerah prioritas yang stunting-nya tinggi, tetapi kita melihat kesiapan unit pelayanannya dulu, sehingga dana-dana tersebut memang diupayakan kepada sekolah-sekolah daerah di kabupaten, tidak tertutup kemungkinan juga di kota-kota,” ungkap Ikeu.

Kepala Biro Pelayanan Kesehatan Terpadu Universitas Gadjah Mada Andreasta Meliala menilai, program ini akan sangat baik bagi kesehatan anak-anak, tidak hanya di daerah terpencil, tetapi juga di perkotaan, jika diimplementasikan dengan serius.

Makanan yang diberikan pun tidak boleh seragam dari Sabang sampai Merauke, tetapi harus disesuaikan dengan budaya makanan masyarakat yang berbeda-beda. Ini juga demi menguatkan pangan lokal agar tetap lestari. Sinergi dengan para ahli setempat sangat dibutuhkan agar sesuai dengan kebutuhan gizi masyarakat daerah masing-masing.

”Untuk perkotaan, makanan bergizi gratis bisa mengendalikan agar makanan olahan jangan sampai dikonsumsi anak-anak, dan untuk di daerah terpencil, mereka bisa mendapatkan makanan dengan komposisi gizi yang lengkap,” kata Andreasta.

Terkait hal ini, Ikeu mencontohkan, program makan bergizi gratis di Papua akan mengutamakan sumber daya pangan lokal dan untuk operasionalisasinya masih akan menggunakan tenaga aparat keamanan. Para petani yang menanam tanaman lokal didorong untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan produksinya demi mendukung program makan bergizi gratis.

”Kita tidak akan memberikan makanan olahan seperti nugget. Memang sudah ada perusahaan-perusahaan yang mau ikut berkontribusi, tetapi makanan olahan jadi sementara tidak dulu, kecuali saat bencana,” tutur Ikeu.

Berbeda halnya dengan penyediaan menu susu. Ikeu mengungkapkan bahwa pemerintah akan mengimpor susu karena, menurut rencana, menu susu ini akan diberikan setiap hari dalam paket makan bergizi gratis. Impor terpaksa dilakukan karena produksi susu segar di Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan program makan bergizi gratis.

”Kita impor tepung susu, kan tidak memungkinkan impor susu segar, dibarengi dengan impor sapi sebanyak 2 juta ekor. Roadmap-nya ini sampai lima tahun, jadi impor tepung susunya dikurangi perlahan dan susu segarnya akan digunakan karena budidaya sapinya sudah ada,” ujarnya.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menambahkan, pemerintah tengah berkoordinasi untuk mengatur kolaborasi antarkementerian dan lembaga untuk program makan bergizi gratis ini. Kementerian Sosial sendiri tengah fokus mengintegrasikan data kemiskinan yang selama ini dimiliki oleh setiap instansi pemerintah untuk menjadi satu data.

Dengan integrasi satu data kemiskinan, diharapkan program-program kesejahteraan sosial, termasuk makan bergizi gratis, mengacu pada data yang sama agar tepat sasaran. Perbaikan data ini ditargetkan rampung dalam 100 hari kerja pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

”Ini yang sedang dipercepat integrasi data antarkementerian dan lembaga karena semua program harus berangkatnya dari situ, jadi Pak Prabowo menegaskan, data ini dibereskan dulu,” kata Agus.

Kemensos pun telah memiliki program serupa makan bergizi gratis, yakni permakanan bagi warga lansia tunggal dan penyandang disabilitas. Dalam tiga tahun terakhir, program ini telah menjangkau 100.000 warga lansia tunggal dan 33.774 penyandang disabilitas di seluruh Tanah Air. Sebanyak dua kali sehari mereka mendapatkan makanan untuk menjaga asupan gizinya.

Tiap-tiap porsi bernilai Rp 15.000 dengan menu nasi atau makanan sejenis, lauk pauk, sayur, buah potong, dan air mineral. Anggaran bantuan permakanan untuk warga lansia pada tahun 2024 adalah Rp 912 miliar dan untuk difabel Rp 314,28 miliar.