Rupiah Anjlok dan Harga Bahan Makanan Melonjak, Mahasiswa Bandung Serukan Reformasi

BANDUNG, KOMPAS — Mahasiswa menggelar unjuk rasa di Kota Bandung, Selasa (9/6/2026), menuntut reformasi total di bidang ekonomi. Mereka mendesak pemerintah segera memulihkan nilai tukar rupiah dan mengatasi lonjakan harga bahan kebutuhan pokok.

Unjuk rasa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bandung berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB di depan Kantor BI Perwakilan Jabar, Jalan Braga, Babakan Ciamis.

Mahasiswa menutup sebagian jalan tersebut saat unjuk rasa. Arus lalu lintas berjalan normal meski kecepatan kendaraan sedikit melambat saat melalui ruas jalan tersebut.

Sejumlah mahasiswa membawa spanduk bertuliskan sejumlah pesan, di antaranya bertuliskan ”Darurat Ekonomi Nasional” dan ”Delegitimasi Kepemimpinan Inkompeten”.

Ridwan Effendi, perwakilan PMII Bandung, mengatakan, aksi itu dilakukan merespons situasi ekonomi yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mahasiswa menuntut upaya cepat dari pemerintah. ”Kami meminta pemerintah segera melakukan reformasi total untuk mengatasi masalah ini,” katanya.

Perwakilan mahasiswa berorasi di atas mobil. Mereka meminta pertanggungjawaban pemerintah atas situasi ekonomi saat ini. Aparat dari Polrestabes Bandung pun berjaga di depan Kantor BI.

Nilai tukar rupiah terus tergerus selama beberapa pekan terakhir. Mengutip data Bloomberg hingga Selasa ini pukul 15.00 WIB, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan melemah ke level Rp 18.058.

Sementara harga bahan kebutuhan pokok dengan bahan baku impor mulai merangkak naik. Misalnya di Pasar Kosambi, Bandung, harga terigu naik dari Rp 11.000 menjadi Rp 12.500 hingga Rp 13.000.

Sementara minyak goreng per liter kini dijual seharga Rp 21.000 hingga Rp 24.000. Harga ini jauh di atas harga eceran tertinggi minyak goreng per liter, yakni Rp 15.700.

Kami meminta pemerintah segera melakukan reformasi total untuk mengatasi masalah ini.

Ridwan menuntut, pemerintah segera mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih yang rawan bermasalah. Pemerintah diharapkan lebih fokus untuk menstabilkan harga bahan makanan pokok dan bahan bakar minyak.

”Masyarakat kecil hingga pelaku UMKM terdampak dengan kenaikan harga bapok (bahan pokok). Saatnya pemerintah fokus kebijakan yang pro rakyat,” tuturnya.

Sementara itu, Ainul Mardhyah selaku Koordinator Front Mahasiswa Nasional (FMN) Bandung Raya menegaskan, pihaknya bersama organisasi mahasiswa di sejumlah perguruan tinggi sudah berkonsolidasi untuk melakukan aksi unjuk rasa menuntut reformasi.

”Organisasi mahasiswa di Universitas Padjajaran dan Universitas Pendidikan Indonesia sudah mulai konsolidasi untuk berunjuk rasa. Anjloknya nilai tukar rupiah menjadi topik utama tuntutan dalam aksi,” ucapnya.

Ia menambahkan, evaluasi program MBG hingga Kopdes Merah Putih yang menyedot anggaran negara dan rawan korupsi juga menjadi salah satu yang disuarakan mahasiswa.

Ketua Paguyuban Perajin Tempe dan Tahu Jawa Barat Muhammad Zamaludin menyatakan, para perajin tahu Cibuntu di Kota Bandung akan mogok berproduksi. Jumlah mereka sebanyak 120 pelaku usaha.

Mogok ditempuh jika tidak ada upaya mengatasi harga kedelai yang terus melonjak akibat lemahnya nilai tukar rupiah.

Saat ini harga kedelai yang diimpor perajin tahu di Jabar dari Kanada dan Amerika Serikat telah menyentuh Rp 11.000 per kilogram. Padahal, awal tahun ini, harga kedelai hanya Rp 8.000 per kg.

”Kami tidak bisa berjualan jika harga kedelai tidak stabil. Pemerintah harus turun tangan untuk mengatasi masalah ini,” ucapnya.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengakui fenomena kenaikan harga pangan memang menakutkan sekali. Kota Bandung saat ini tingkat inflasinya tertinggi di Jawa Barat, yaitu 0,3 persen.

”Inflasi dipicu permintaan yang sangat tinggi, baik dari warga setempat maupun pengunjung ke Kota Bandung. Salah satunya dari bisnis kuliner,” kata Farhan.

Ia menegaskan, Pemkot Bandung memastikan distribusi bahan pangan bisa bertambah secara signifikan. Upaya ini untuk menormalisasikan harga.

”Kami juga sedang melakukan peninjauan agar dipastikan tidak ada penimbunan di gudang-gudang bahan pangan, khususnya beras dan kedelai,” ucapnya.