Rupiah Anjlok Tembus Rp 18.000, Pelaku Usaha di Jawa Barat Terpukul

BANDUNG, KOMPAS — Nilai tukar rupiah terus melemah hingga menembus batas psikologis di level Rp 18.000 per dolar AS hingga Kamis (4/6/2026). Kondisi ini mengakibatkan pelaku usaha jasa transportasi hingga barang kebutuhan pokok terdampak.

Mengutip data Bloomberg hingga pukul 15.00 WIB, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Kamis pagi melemah ke level Rp 18.049. Lemahnya nilai tukar rupiah berdampak signifikan bagi pelaku usaha khususnya di Jawa Barat karena selama ini mengimpor bahan baku dan peralatan.

Sekretaris Ikatan Perusahaan Otobus Pariwisata (Ipoba) Jabar Herdis Subarja di Bandung, Kamis (4/6/2026), mengatakan, melemahnya nilai rupiah atas dolar AS berdampak sangat besar bagi pelaku usaha bus pariwisata di Jabar.

Hal ini disebabkan tingginya kenaikan biaya operasional. Ia memaparkan, minyak pelumas, komponen suku cadang untuk bus, hingga ban mengalami peningkatan harga paling mahal. Harga minyak pelumas naik 30-40 persen.

Harga oli, misalnya, untuk merek Meditran SC 15W-40 per liter kini mencapai Rp 87.000-Rp 95.000. Adapun kapasitas oli mesin untuk bus pariwisata berkisar 12 liter hingga 30 liter, sangat bergantung pada merek dan tipe sasis yang digunakan.

Sementara harga ban kendaraan mengalami kenaikan 10-20 persen. Komponen suku cadang mesin bus melonjak mencapai 10-15 persen.

”Kenaikan harga oli dan komponen suku cadang menggerus biaya operasional perusahaan bus pariwisata. Kami terpukul dengan kondisi ini,” ucapnya.

Herdis mengatakan, kenaikan harga komponen suku cadang dan oli terjadi di tengah kondisi pendapatan yang menurun tajam. Dengan kondisi minimnya pesanan, para pengusaha pun tak bisa menaikkan harga sewa bus.

Penyebab minimnya juga diakibatkan kebijakan pemerintah. Salah satunya ketika Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melarang kegiatan tur studi sekolah pada tahun 2025.

Adapun 15 persen dari 50 perusahaan otobus pariwisata telah berhenti beroperasi dalam sebulan terakhir. Penyebabnya, perusahaan-perusahaan tidak memiliki uang untuk membeli suku cadang dan oli.

”Sebanyak 2.552 pekerja otobus pariwisata diberhentikan tahun lalu. Tahun ini, jumlah pekerja yang dipecat melonjak hingga 50 persen dari tahun lalu,” ujarnya.

Ia berharap, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk menyelamatkan para pelaku usaha otobus pariwisata. Kebijakan itu antara lain penghapusan sementara pajak untuk barang tertentu seperti suku cadang bus dan penghapusan pajak kendaraan angkutan umum.

”Jika pemerintah tidak melakukan tindakan taktis, para pelaku usaha sektor ini akan ambruk seperti yang terjadi saat krisis ekonomi tahun 1998,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Paguyuban Perajin Tempe dan Tahu Jabar Muhammad Zamaludin menyatakan khawatir karena nilai rupiah terus anjlok. Sebab, harga kedelai yang diimpor dari Kanada dan Amerika Serikat telah menyentuh Rp 11.000 per kilogram. Padahal, awal tahun ini, harga kedelai Rp 8.000 per kilogram.

Ia meminta pemerintah harus segera mengambil langkah cepat untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Hal itu untuk mencegah harga barang kebutuhan pokok yang diimpor dari luar negeri tidak terus melonjak.

”Pihak distributor terpaksa menaikkan harga kedelai karena biaya pengiriman dari luar negeri terus melonjak. Sejumlah rekan kami telah berhenti berjualan karena tingginya biaya operasional,” ucapnya.

Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan, Bandung, Acuviarta Kartabi, berpendapat, nilai tukar rupiah hingga Rp 18.000 per dolar AS sudah melampaui asumsi dasar ekonomi makro nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Nilai asumsi yang dipatok pemerintah senilai Rp 16.500-Rp 16.900 per dolar AS.

”Dampaknya, belanja dan pendapatan mengalami perubahan drastis. Hal ini memberatkan kondisi anggaran, baik fiskal maupun sektor usaha dan sektor riil,” kata Acuviarta.

Menurut dia, masyarakat akan terdampak besar karena harga komoditas seperti plastik, komponen suku cadang mesin, minyak, kedelai, dan terigu akan melonjak drastis.

Ia berharap, pemerintah segera menempuh langkah taktis untuk efisiensi anggaran bagi program yang menyedot banyak anggaran negara, misalnya program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih.

”Dengan efisiensi anggaran, pemerintah lebih fokus untuk menstabilkan harga barang kebutuhan pokok dan bantuan sosial bagi masyarakat,” ujarnya.