Rupiah Berisiko Terjerembap Lebih Dalam

JAKARTA, KOMPAS — Nilai tukar rupiah berisiko mengalami depresiasi lebih dalam seiring dengan rapuhnya ketahanan eksternal menghadapi tekanan gejolak global. Di sisi lain, lonjakan harga minyak mentah dunia pun menuntut penyesuaian alokasi anggaran pemerintah.

Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) pada Senin (9/3/2026), nilai tukar rupiah ditutup di level Rp 16.974 per dolar AS. Dengan demikian, rupiah telah terdepresiasi sebesar 1,51 persen secara tahun kalender berjalan.

Ekonom dari Bright Institute, Awalil Rizky, berpendapat, pergerakan kurs rupiah terhadap dolar AS dipengaruhi oleh aspek fundamental dan teknikal. Fundamental rupiah ini tecermin dari dinamika permintaan dan penawaran atas dolar dalam neraca pembayaran.

”Pada 2025 neraca pembayaran telah defisit. Lebih banyak keluar dibanding masuk atau mengurangi devisa. Artinya, sebelum ada perang pun, modal keluar telah mulai terjadi, meski masih dalam nilai relatif kecil,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Senin (9/3/2026).

Mengutip laporan Bank Indonesia (BI), Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada 2025 berbalik defisit setelah pada 2024 mencatatkan surplus 7,2 miliar dolar AS. Bahkan, defisit 2025 ini telah mematahkan tren surplus NPI secara beruntun dalam enam tahun terakhir.

Adapun sepanjang 2025, arus modal keluar investasi asing di pasar keuangan domestik mencapai Rp 125,1 triliun. Ini terdiri dari jual neto sebesar Rp 17 triliun di pasar saham dan Rp 110,11 triliun di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), serta beli neto sebesar Rp 2,01 triliun di pasar surat berharga negara (SBN).

Di sisi lain, pergerakan rupiah secara teknikal juga dipengaruhi oleh faktor sentimen, persepsi, dan spekulasi. Kemunculan isu negatif secara berkepanjangan berisiko membuat rupiah bukan melemah secara perlahan, melainkan bisa juga mendadak dengan tingkat fluktuasi yang tinggi.

Daya tahan eksternal Indonesia sedang tidak kuat. Ketika aspek fundamental memburuk ditimpali aspek teknikal yang berkepanjangan dalam artian sentimen negatif, risiko ’crash’ meningkat.

Menurut Awalil, kondisi global saat ini berisiko mengakibatkan arus modal keluar lebih besar. Ditambah lagi, penilaian dari berbagai lembaga pemeringkat, baik di pasar modal oleh MSCI maupun pasar surat utang oleh Moody’s Ratings dan Fitch Rating’s kian memperburuk risiko tersebut.

”Daya tahan eksternal Indonesia sedang tidak kuat. Ketika aspek fundamental memburuk ditimpali aspek teknikal yang berkepanjangan dalam artian sentimen negatif, risiko crash meningkat,” ujarnya.

Ia memperkirakan, kurs rupiah masih akan cenderung melemah dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Namun, bila arus modal asing terus keluar dalam tempo waktu yang singkat, nilai tukar dikhawatirkan mengalami depresiasi secara drastis hingga akhir tahun.

Maka dari itu, ketahanan eksternal domestik harus diperkuat sebagai mitigasi risiko, antara lain dengan pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter secara lebih disiplin (prudent). Tanpa adanya antisipasi tersebut, operasi pasar oleh BI pun justru akan semakin menguras cadangan devisa.

Per Februari 2026, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar 151,9 miliar dolar AS, turun 2,7 miliar dolar AS dibandingkan pada bulan lalu. Penurunan ini dipengaruhi oleh penerimaan pajak, jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah.

”Tanpa ada perubahan mendasar dalam kebijakan fiskal pemerintah, seperti impor pikap, alutsista, pemborosan MBG, serta kebijakan moneter, terutama operasi pasar valas, akan ada risiko crash nilai tukar pada semester II-2026. Bukan pelemahan alamiah kisaran Rp 17.000, melainkan di atas Rp 20.000,” tutur Awalil.

Pelemahan nilai tukar ini terjadi akibat meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Kondisi tersebut tecermin dari melonjaknya harga minyak mentah Brent yang sempat menyentuh 114 dolar AS per barel. Kini, harga minyak mentah Brent berada di kisaran 106 dolar AS per barel.

Dinamika tersebut pun mendorong penguatan dolar AS, tecermin dari indeks dolar AS terhadap mata uang utama dunia (DXY) yang mencapai level 99,32. Angka ini meningkat 1,73 sejak perang di Timur Tengah meletus pada 28 Februari lalu.

Head of Macro, Finance, and Political Economy Research Group dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Jahen Fachrul Rezki berpendapat, lonjakan harga minyak dunia akan mendorong inflasi melalui kenaikan harga logistik, distribusi pangan, dan biaya produksi sektor industri.

”Kenaikan harga minyak dunia juga dapat memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Hal ini terjadi karena naiknya impor minyak meningkatkan kebutuhan valuta asing, khususnya dolar AS, untuk membayar impor tersebut,” ujarnya.

Jadi, kami punya pengalaman mengatasi itu. Kalau memang anggarannya enggak kuat sekali, enggak ada jalan lain, ya, kami ’share’ dengan masyarakat sebagian. Artinya, ada kenaikan harga BBM kalau emang harganya tinggi sekali.

Di tengah eskalasi ketidakpastian global, investor akan mencari kelas aset yang lebih aman (safe haven). Dalam beberapa episode krisis energi global, kenaikan harga komoditas dapat meningkatkan penerimaan ekspor dan sebagian mengimbangi tekanan dari kenaikan impor energi.  

Selain itu, lonjakan harga minyak dapat memperbesar nilai impor energi Indonesia sehingga berpotensi menekan neraca transaksi berjalan. Pada 2025 neraca transaksi berjalan Indonesia mencatatkan defisit 1,5 miliar dolar AS atau 0,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Jahen menambahkan, pemerintah kini juga menghadapi dilema, antara mempertahankan subsidi dan kompensasi energi yang lebih besar atau menyesuaikan harga domestik yang berisiko meningkatkan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.

Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, pemerintah membuka kemungkinan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jika harga minyak dunia terus meningkat akibat konflik antara Amerika Serikat-Israel dan Iran.

Menurut dia, kenaikan harga BBM bisa menjadi opsi bila lonjakan harga minyak semakin membebani subsidi energi dalam APBN. Kini, pemerintah mempertimbangkan berbagai skenario untuk mencegah defisit anggaran melampaui batas yang ditetapkan, yaitu 3 persen dari PDB.

Sebagaimana diketahui, asumsi rata-rata harga minyak dalam APBN sepanjang tahun 2026 berada di kisaran 70 dolar AS per barel. Perubahan harga minyak global sangat memengaruhi besarnya anggaran subsidi yang harus disiapkan pemerintah untuk menjaga harga BBM tetap terjangkau bagi masyarakat.

Meski begitu, Purbaya mengatakan, pemerintah telah melakukan sejumlah kajian untuk mengantisipasi kondisi apabila harga minyak naik hingga rata-rata mencapai 92 dolar AS per barel sepanjang tahun ini.

Ia juga menilai, lonjakan harga minyak tidak serta-merta mengguncang perekonomian nasional. Indonesia, menurut dia, pernah menghadapi situasi ketika harga minyak dunia melonjak hingga sekitar 150 dolar AS per barel.

”Jadi, kami punya pengalaman mengatasi itu. Kalau memang anggarannya enggak kuat sekali, enggak ada jalan lain, ya, kami share dengan masyarakat sebagian. Artinya, ada kenaikan harga BBM kalau emang harganya tinggi sekali,” terang Purbaya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, akhir pekan lalu.

Sayangnya, ia belum menjelaskan secara detail pada level harga minyak berapa pemerintah akan benar-benar mengambil langkah menaikkan harga BBM. Namun yang pasti, lanjut Purbaya, Kementerian Keuangan telah selesai menggodok angka perhitungan tersebut dan berjanji akan segera membagikannya kepada awak media di pekan ini.

Purbaya juga menegaskan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah penyesuaian agar defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melakukan penyesuaian atau efisiensi belanja negara.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan pemerintah, defisit APBN berpotensi meningkat hingga berkisar 3,6 persen –3,7 persen jika harga minyak rata-rata mencapai 92 dolar AS per barel sepanjang tahun dan mendorong kenaikan belanja subsidi energi.

”Kami sudah exercise, kalau harganya 92 dolar AS selama setahun rata-rata, kan, APBN setahun, maka defisit (APBN) jadi 3,6 persen lebih. Nah, kalau itu, kami akan melakukan langkah-langkah supaya itu tidak terjadi. Bisa penghematan anggaran yang lain,” kata Purbaya.