Di tengah dinamika ketidakpastian global, rupiah kini kembali berbalik melemah hingga mendekati ambang batas psikologis di level Rp 18.000 per dolar AS.
28 Sep 2026 07:00 WIB · Ekonomi & Bisnis
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO
JAKARTA, KOMPAS — Kurs rupiah kembali memasuki jalur depresiasi. Dalam jangka pendek, pergerakan nilai tukar rupiah diproyeksikan masih akan bergejolak hingga ke level psikologis Rp 18.000 per dolar AS. Prospek ini dipengaruhi oleh faktor risiko yang muncul, baik dari sisi eksternal maupun domestik.
Dalam sepekan terakhir, nilai tukar rupiah mulai bergerak mendekati level psikologis Rp 18.000 per dolar AS. Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dolar Rate (Jisdor) per 25 September 2026, rupiah ditutup di level Rp 17.917 per dolar AS, melemah sekitar 7,12 persen secara tahun kalender berjalan.
Padahal, sebelumnya, mata uang ”Garuda” mulai menunjukkan tren apresiasi sejak mencatatkan pelemahan terdalamnya sepanjang sejarah di level Rp 18.188 per dolar AS pada 8 Juni 2026. Adapun rupiah sempat menyentuh Rp 17.536 per dolar AS pada 10 September 2026, menguat 3,58 persen dari titik terendahnya.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memproyeksikan, rupiah dalam jangka pendek hingga akhir 2026 masih akan bergejolak dengan kecenderungan berada di level yang relatif lemah, yakni di kisaran Rp 17.800-Rp 18.000 per dolar AS.
”Tekanan utamanya berasal dari kemungkinan kenaikan lanjutan suku bunga bank sentral AS, tingginya imbal hasil surat utang AS, harga minyak yang masih tinggi, dan ketegangan geopolitik,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Minggu (27/9/2026).
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2026/09/23/c674dc945bdcdcff21a9b5b0690125e6-20260923_DMS_Laju_Inflasi_20_26_2_mumed.jpg)
Ia memaparkan, risiko utama yang dihadapi nilai tukar ialah suku bunga AS. Sebelumnya, bank sentral AS, Federal Reserve (The Fed), telah menaikkan suku bunga acuannya 25 basis poin (bps) menjadi 3,75-4 persen dengan kemungkinan adanya kenaikan lanjutan.
Keputusan ini disusul dengan kenaikan imbal hasil surat utang pemerintah AS (US Treasury) tenor 10 tahun mencapai sekitar 5,16 persen, sedangkan Indonesia sekitar 7,1 persen. Akibatnya, kondisi tersebut menahan investasi portofolio menuju negara berkembang dan memperkuat dolar.
Di sisi lain, risiko datang dari melonjaknya harga minyak mentah dunia akibat tensi geopolitik di Timur Tengah yang kembali memanas. Meski sempat menurun, harga minyak mentah Brent hingga saat ini masih berada di atas 100 dolar AS per barel.
Karena itu, prioritas kebijakan, menurut Josua, tidak mempertahankan rupiah pada satu angka tertentu, tetapi mencegah terbentuknya lingkaran pelemahan rupiah, kenaikan inflasi, kenaikan suku bunga, kemudian perlambatan sektor riil.
Selain itu, terdapat pula risiko defisit transaksi berjalan. Apabila impor tetap tinggi, sedangkan ekspor melemah akibat perlambatan global, bertambahnya kebutuhan pembiayaan eksternal akan membuat permintaan terhadap valuta asing akan meningkat.
Meski demikian, Josua memperkirakan, rupiah dalam jangka menengah atau sepanjang 2027 berpeluang menguat ke kisaran Rp 17.700-Rp 17.900 per dolar AS. Proyeksi ini mempertimbangkan asumsi ketegangan Timur Tengah mereda, harga Brent menuju sekitar 80 dolar AS per barel, dan suku bunga global tidak meningkat agresif.
Karena itu, prioritas kebijakan tidak mempertahankan rupiah pada satu angka tertentu, tetapi mencegah terbentuknya lingkaran pelemahan rupiah, kenaikan inflasi, kenaikan suku bunga, kemudian perlambatan sektor riil.
Sebaliknya, apabila harga minyak bertahan di atas 100 dolar AS dan The Fed masih akan memperketat lagi kebijakannya, pergerakan rupiah yang diproyeksikan cenderung menguat pada 2027 tersebut kemungkinan besar dapat tertunda.
:quality(80)/https://kompasmedia.site/images/2026/09/15/9f0243f1ed3c20a1db415d8a336c4e3e-wires_photo.jpg)
Pelemahan nilai tukar akan berdampak terhadap sektor riil. Salah satu jalur yang paling cepat terkena dampak dari pelemahan tersebut ialah biaya impor, terutama bagi perusahaan yang mengandalkan bahan baku serta bahan modal dari luar negeri.
Josua menjelaskan, harga biaya itu cenderung akan diteruskan kepada konsumen dan mengakibatkan inflasi meningkat. Jika daya beli konsumen tidak memungkinkan kenaikan harga, perusahaan harus menyerap kenaikan biaya tersebut sehingga margin keuntungan menyempit.
Di sisi lain, pelemahan rupiah juga dapat memicu masalah ekonomi yang lebih luas apabila kenaikan biaya impor berubah menjadi kenaikan harga konsumen. Kondisi ini akan membuat rumah tangga mengurangi belanja yang dapat ditunda, seperti kendaraan, elektronik, wisata, perabot, dan sebagian kebutuhan gaya hidup.
”Karena itu, prioritas kebijakan menurut saya bukan mempertahankan rupiah pada satu angka tertentu, melainkan mencegah terbentuknya lingkaran pelemahan rupiah, kenaikan inflasi, kenaikan suku bunga, kemudian perlambatan sektor riil,” ujar Josua.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2026/09/23/6d67d84789d7f2fe878cdf0fc387e9db-20260609AGS03.JPG)
Dalam hal ini, Bank Indonesia (BI) dalam jangka pendek sebaiknya menjaga kecukupan perbedaan imbal hasil, meredam gejolak valas, dan memperkuat insentif. Di sisi lain, pemerintah perlu menjaga kredibilitas fiskal serta mengendalikan dampak kenaikan energi dan pangan terhadap daya beli.
Dihubungi secara terpisah, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi berpendapat, pelemahan rupiah akan menekan sektor riil melalui tiga jalur utama, yakni biaya impor, neraca perusahaan, dan suku bunga.
”Jika perusahaan meneruskan kenaikan biaya ke harga jual, inflasi meningkat dan daya beli melemah. Sebaliknya, jika perusahaan menahan harga, margin laba menyusut. Perusahaan dengan utang valas tanpa lindung nilai juga menghadapi beban pembayaran yang lebih besar,” tuturnya.
Dengan demikian, risiko terbesar bukan sekadar rupiah melemah, melainkan pelemahan yang berlangsung lama dan mengubah keputusan investasi, produksi, dan perekrutan tenaga kerja. Maka, BI sebaiknya mempertahankan kebijakan moneter lebih ketat untuk menjaga stabilitas.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2026/06/18/a39443131655039d48029bb264bedd15-20260618_H01_NNN_BI_Rate_mumed.png)
Sebelumnya, BI memutuskan untuk tetap mempertahankan suku bunga acuannya di level 5,75 persen. Keputusan ini diambil demi menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi sekaligus mendorong pertumbuhan di tengah tekanan eksternal.
Dalam rangka memperkuat stabilitas, BI turut menggelontorkan insentif Swap Beli Lindung Nilai Konvensional dan Domestic Non-deliverable Forward (DNDF) untuk transaksi underlying pendanaan luar negeri, meliputi transaksi portofolio, pinjaman luar negeri oleh bank, dan investasi langsung.
Syafruddin menilai, keputusan BI untuk menahan suku bunga acuannya di level 5,75 persen memang dapat menjaga daya tarik aset rupiah. Namun, rupiah masih menghadapi tekanan dari imbal hasil dolar, harga minyak, kebutuhan impor, serta sentimen investor terhadap defisit fiskal dan transaksi berjalan.
”Swap dapat memperbaiki komposisi dan tenor inflow, tetapi tidak dapat menutup shock fundamental jika dolar menguat tajam atau premi risiko Indonesia meningkat. Kebijakan ini paling efektif bila dipadukan dengan inflasi terjaga, kredibilitas fiskal, cadangan devisa kuat, dan pendalaman pasar valas,” ujarnya.
Untuk mendorong masuknya aliran modal asing, nah, ini kita coba sinergikan, termasuk kebijakan kita terkait insentif yang kita berikan untuk biaya ’hedging’, untuk dana yang masuk ke asing, dan asing yang masuk ke pasar domestik kita.
Di sisi lain, Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, BI bersama Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) secara rutin terus melakukan uji stres terkait berbagai skenario perkembangan dinamika global, termasuk dampaknya terhadap nilai tukar dan imbal hasil surat berharga.
”Untuk mendorong masuknya aliran modal asing, nah, ini kita coba sinergikan, termasuk kebijakan kita terkait insentif yang kita berikan untuk biaya hedging, untuk dana yang masuk ke asing, dan asing yang masuk ke pasar domestik kita,” katanya dalam konferensi pers di BI, Kamis (24/9/2026).
Adapun insentif yang diberikan berupa pengurangan premi secara berjenjang. Dalam hal ini, semakin lama dana ditempatkan, semakin besar insentif yang diberikan oleh BI. Untuk lindung nilai DNDF, misalnya, pengurangan premi 25 persen untuk tenor enam bulan dan 30 persen untuk tenor setahun.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://kompasmedia.site/images/2026/09/24/5c04d577eda7a7dcc52883f3c76902ac-20260924RZF08.JPG)
Penulis:
Agustinus Yoga PrimantoroEditor:
Budi SuwarnaPenyelaras Bahasa:
Yuliana Karim