Rusia Keluarkan Naskah Tandingan Perdamaian Gaza

NEW YORK, JUMAT — Rusia mengeluarkan naskah rancangan perdamaian di Jalur Gaza, Palestina. Naskah itu merupakan tandingan dari berkas yang dibuat oleh Amerika Serikat. Versi Rusia tidak menyebut perlunya keberadaan dewan pemerintahan Palestina.

Naskah dari Rusia dikeluarkan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, AS, Kamis (13/11/2025) waktu setempat atau Jumat (14/11/2025) waktu Indonesia. Adapun naskah buatan AS dikeluarkan sehari sebelumnya.

Kedua negara sama-sama meminta para anggota DK PBB untuk membaca dan menilai naskah-naskah itu. DK PBB terdiri dari lima anggota tetap, yaitu Rusia, AS, China, Inggris, dan Perancis. Juga ada 10 anggota bergilir yang saat ini antara lain Denmark, Yunani, Pakistan, dan Guyana.

Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB menyerahkan naskah versi mereka kepada DK PBB. Mereka mengatakan, naskah itu terinspirasi naskah AS yang sudah dibenahi sesuai kebutuhan Palestina, kawasan, dan dunia.

”Tujuan kami supaya DK PBB bisa memiliki pandangan dan pendekatan yang adil serta tindakan kompak untuk mencapai perdamaian berkelanjutan di Gaza,” demikian bunyi keterangan Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB New York.

Menurut Moskwa, Sekretaris Jenderal PBB yang harus menentukan daftar pilihan untuk menurunkan pasukan penjaga perdamaian di Gaza dan bentuk misi yang sesuai. Naskah dari Rusia sama sekali tidak menyebut soal dewan pemerintahan peralihan. Pesannya ialah kemerdekaan Palestina ditentukan oleh rakyatnya sendiri.

Dalam naskah rancangan pertama dari AS disebutkan perlu adanya mandat DK PBB untuk menempatkan pasukan perdamaian di Gaza. Selain itu, AS mengusulkan perlu dibentuk dewan pemerintahan sementara Palestina. 

Dewan ini rencananya berfungsi selama dua tahun mengawal peralihan ke pemerintahan Palestina bersatu. Palestina terbagi dalam dua wilayah, yaitu Tepi Barat tempat Otoritas Palestina berada dan Jalur Gaza. Gaza sebelumnya dikuasai oleh Hamas dan terlibat perang dengan Israel sejak Oktober 2023 sampai akhirnya tercapai gencatan senjata per Oktober 2025.

Niat membuat dewan pemerintahan sementara belum bisa diterima oleh negara-negara lain. Naskah dari AS berasal dari pemikiran Presiden Donald Trump. Sejak awal membuat rancangan perdamaian di Gaza, Trump sudah mendorong pembentukan dewan pemerintahan sementara.

Awalnya, anggota dewan mencakup Trump dan Perdana Menteri Inggris 1997-2007 Tony Blair. Namun, Blair ditentang oleh banyak pihak karena ia mendukung invasi ke Irak pada 2003 sehingga bukan dianggap sebagai sahabat kawasan Timur Tengah.

Trump kemudian mengatakan, pengampu dewan tidak harus Blair. Negara-negara lain tetap tidak setuju. Alasannya, di dalam penjabaran tugas dan fungsi dewan tidak disebut keterlibatan Otoritas Palestina atau perwakilan sipil Palestina mana pun. Dewan ini dianggap tidak memberi kemerdekaan kepada rakyat Palestina.

Rusia dan China di DK PBB meminta pasal mengenai dewan pemerintahan dihapus dari naskah AS. AS tidak melakukannya. AS hanya menambahkan kalimat bahwa tujuan dewan ialah berkomitmen kepada kemerdekaan Palestina. Negara-negara lain melihat AS tidak berniat mengubah pendekatan.

”Kita membuang-buang waktu mencapai perdamaian di Palestina jika terus-terusan mempermasalahkan kata-kata di naskah,” kata Perwakilan Tetap AS untuk PBB New York dalam keterangan tertulis.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelum berangkat ke pertemuan tujuh negara terkaya dunia (G7) di Kanada mengatakan, ia optimistis DK PBB akan mengesahkan naskah buatan AS. 

Kecuali soal keberadaan dewan pemerintahan peralihan Palestina, naskah dari AS dinilai cukup komprehensif. Turut disebut mengenai penarikan pasukan Israel dari wilayah Palestina dan pembangunan Palestina untuk kesejahteraan rakyatnya serta keamanan kawasan Timur Tengah.

Gencatan senjata masih berlangsung di Gaza. Gencatan senjata ini dalam proses menyelesaikan tahap kedua, yakni bagi Hamas memulangkan semua sandera, termasuk yang sudah meninggal. Militer Israel juga memulangkan para tahanan politik Palestina.

Hamas harus mencari-cari jasad para sandera di antara puing-puing dan terowongan di Gaza. Gencatan senjata sempat terancam gagal ketika PM Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan menyerang Gaza dengan dalih Hamas salah kirim jasad. 

Israel menyerang Gaza pada 29 Oktober 2025. Rakyat Israel marah atas keputusan pemerintah mereka. Rakyat menuduh Netanyahu sengaja mengulur-ulur pertempuran supaya ia tidak disidang untuk kasus korupsi. Trump kemudian berusaha memediasi supaya pertempuran berhenti.

Tahap kedua gencatan senjata mencakup menentukan ”garis kuning”. Ini adalah batasan wilayah yang diduduki oleh militer Israel sambil mereka mundur secara teratur.

Al Jazeera melaporkan, pada Rabu (12/11/2025), tentara Israel di Khan Younis, Gaza, menembak mati seorang warga Palestina. Menurut Israel, laki-laki itu melanggar garis kuning dan mendekati pasukan Israel.

Israel masih meluncurkan serangan udara di wilayah utara Gaza. Di Tepi Barat, warga pendudukan Israel menjarah dan menghancurkan tempat-tempat permukiman warga Palestina.

Mereka membakar masjid. Dalam rangkaian peristiwa kekerasan, seorang anak kecil tewas. Kekerasan oleh warga pendudukan Israel ini dikecam oleh dunia, tetapi Pemerintah Israel bergeming. (AP/REUTERS)