Israel Bangun Batas Wilayah Baru, Warga Gaza Kian Terjepit

DEIR AL-BALAH, SABTU — Pasukan Pertahanan Israel mulai menentukan ”garis kuning” sebagai pembatas wilayah di Jalur Gaza. Israel menanam balok-balok beton raksasa berwarna kuning cerah dengan tiang penunjuk arah dan bendera kuning.

Penetapan batas wilayah ini bagian dari fase pertama rencana perdamaian yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Rencana ini telah diterima Israel dan Hamas pada 9 Oktober 2025.

Meski demikian, garis kuning ini justru membingungkan karena warga tidak bisa pulang ke rumah mereka dan menggarap lahan pertaniannya. Warga sipil menjadi lebih sering terpapar insiden tembakan langsung.

Pembatas garis kuning itu secara kasar digambar dalam peta yang diunggah oleh akun Gedung Putih di X sejak akhir September lalu. Trump lalu mengunggah peta lain pada 4 Oktober 2025.

Sesuai kesepakatan pula, pasukan Israel harus ditarik ke luar wilayah garis kuning yang mencakup sekitar 53 persen wilayah Jalur Gaza. Media France 24, Jumat (31/10/2025), melaporkan, sejumlah lembaga swadaya masyarakat memprotes ketidakjelasan lokasi garis batas itu.

Pada praktiknya, peta garis kuning tidak menunjukkan secara pasti di mana garis berada. Lantaran tidak jelas, menurut Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia, pada 10-15 Oktober lalu, tentara Israel menembak dan menewaskan 15 warga Palestina yang disebut berada di dekat garis kuning.

Pada 17 Oktober, ada 11 warga sipil, termasuk anak-anak, yang tewas ditembak. Tentara Israel beralasan mereka menembak ”kendaraan mencurigakan” yang terlalu dekat dengan garis kuning.

Masalahnya, Badan Kementerian Pertahanan Israel (COGAT) yang bertugas mengawasi kebijakan sipil di wilayah Palestina mengunggah peta yang berbeda dengan garis kuning dari Trump. Israel mengimbau warga Gaza untuk tidak mendekati Beit Hanoun, Beit Lahiya, Shujaiya, dan zona-zona pasukan Israel sesuai garis kuning pada peta.

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, di X, 17 Oktober lalu, mengumumkan, siapa pun yang melewati garis akan dibalas dengan tembakan.

Profesor madya di King’s College London, Andreas Krieg, kepada BBC, mengatakan, Israel mungkin hendak membangun zona penyangga. Wilayah itu seperti tanah tak bertuan yang bukan milik siapa pun dan Israel cenderung mengambil wilayah itu dari wilayah lawan, bukan wilayahnya sendiri.

Juru bicara LSM Gisha di Israel, Shai Grunberg, mengungkapkan fakta bahwa batas ini tidak jelas dan tidak konsisten. Akibatnya, orang tidak yakin apakah mereka berada di dalam area yang berbahaya atau tidak. Ratusan ribu pengungsi belum bisa sampai ke rumah atau tanah mereka yang disebut berada di belakang garis kuning.

”Kami tetap tidak bisa pulang karena rumah kami katanya ada di luar garis kuning. Kami baru bisa pulang kalau Israel betul-betul keluar dari Gaza dan itu tidak tahu kapan,” kata Akram Abu Khoussa, yang tinggal di kamp pengungsi di Nuseirat.

Warga Gaza yang sudah telanjur kembali ke rumahnya di dekat garis kuning, seperti di Khan Younis, malah digusur lagi oleh Israel. Tentara Israel menyebarkan pamflet yang meminta warga meninggalkan daerah itu.

”Demi keamanan Anda, jauhi garis kuning. Siapa pun yang melewati garis tersebut berada dalam bahaya,” demikian isi pamflet.

Grunberg mengatakan, bukan hanya rumah warga yang berada di belakang zona garis kuning, melainkan juga gudang logistik bantuan kemanusiaan dan aset layanan publik yang digunakan oleh PBB dan LSM lainnya. Ada pula insfrastruktur air dan sanitasi serta lokasi pembuangan limbah padat. Area ini penting bagi operasi kemanusiaan karena mereka butuh akses ke semua perbatasan ke Jalur Gaza.

Sebelum perang, sekitar 41 persen lahan Jalur Gaza digunakan untuk pertanian. Sebagian besar berada di tepi utara dan timur dan kini berada di luar garis kuning. Jika warga tak bisa menggarap lahan pertaniannya, krisis pangan akan semakin panjang.

Batas garis kuning seharusnya bersifat sementara. Pada 29 September 2025, akun Gedung Putih di X membagikan peta yang menunjukkan tiga garis gelombang penarikan pasukan Israel secara berurutan. Ini bagian dari rencana tiga langkah usulan Trump.

Pada tahap kedua gencatan senjata, tentara Israel harus mundur lebih jauh. Pada tahap ketiga, tentara Israel dijadwalkan mundur ke zona penyangga di sekitar perbatasan. Namun, belum ada kepastian waktu untuk langkah-langkah selanjutnya.

Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan, Jumat, menyuarakan kekhawatiran mengenai kelanjutan gencatan senjata di Gaza. Untuk membahas kelanjutan gencatan senjata, para menteri luar negeri dari Turki, Qatar, Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab, Jordania, Pakistan, dan Indonesia akan bertemu di Istanbul, Senin pekan depan.

Pembicaraan fokus pada tahap kedua gencatan senjata, khususnya tentang penempatan pasukan internasional. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, pekan lalu, mengisyaratkan ketidaksetujuan pada peran apa pun bagi pasukan keamanan Turki di Jalur Gaza sebagai bagian dari misi untuk memantau gencatan senjata.

Fidan menuduh Netanyahu mencari dalih untuk melanggar gencatan senjata dan melancarkan kembali genosida di Gaza. Turki mengirim tim tanggap bencana beranggotakan 81 orang ke Gaza, pekan lalu, untuk membantu operasi pencarian dan penyelamatan. Namun, Turki masih menunggu persetujuan Israel di perbatasan untuk memasuki Palestina.

Turki sedang membahas kemungkinan bergabung dengan pasukan internasional untuk mengawasi gencatan senjata. Namun, Menlu Israel Gideon Saar mengatakan, tidak masuk akal bagi mereka untuk membiarkan Turki berpartisipasi karena ”pendekatan permusuhan” mereka terhadap Israel.

”Kami tidak akan menyetujuinya dan kami telah mengatakannya kepada teman-teman Amerika kami,” ujarnya.

Harian The Guardian, 26 Oktober 2025, menyebutkan, kendala politik untuk mencapai fase kedua gencatan senjata masih sangat besar. Ini karena fase kedua melibatkan pelucutan senjata Hamas dan digantikan oleh pasukan stabilisasi multinasional serta penarikan pasukan Israel ke dekat perbatasan Israel-Gaza. Kelompok sayap kanan koalisi pemerintahan Israel menentang keras masalah ini.

Karena kemungkinan akan buntu, garis kuning dikhawatirkan akan menjadi permanen. Bahkan, media Israel sering menyebut garis kuning itu sebagai ”perbatasan baru”.

Jika ini terjadi, Israel bisa memperluas pembangunan permukiman Israel di balik garis kuning. ”Ini malah jadi seperti aneksasi Gaza secara perlahan,” kata Presiden Kelompok Advokasi Refugees International AS Jeremy Konyndyk.

Dari hasil analisis satelit BBC terhadap garis kuning, terlihat Israel memasang beton pembatas beberapa ratus meter di luar garis yang diusulkan. Tidak ada penjelasan dari Israel.

Hanya disebutkan mereka sudah membangun tiang beton dicat kuning setinggi 3,5 meter. Tujuannya, untuk menciptakan kejelasan taktis di lapangan.

Yang semakin jelas adalah pembagian Gaza yang semakin tajam. Mayoritas dari penduduk yang selamat kini terpaksa tinggal berdesakan di separuh wilayah yang tersisa, di tengah reruntuhan yang ditinggalkan oleh pengeboman Israel selama dua tahun. (REUTERS/AFP)