Saat Istana Menjadi Rumah Rakyat, ”Open House” Populis ala Gus Dur (4)

Presiden ke-4 Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dikenal sebagai figur yang merakyat dan egaliter. Hal ini pun terbawa pada acara open house atau buka pintu Lebaran yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, saat Gus Dur menjalani masa kepresidenannya dari 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001.

Wartawan Kompas, J Osdar, menangkap suasana merakyat ketika digelar open house Idul Fitri 1 Syawal 1420 Hijriah di Istana pada era pemerintahan Presiden Abdurrahman tersebut. Hal ini dituangkannya saat membuat feature yang terbit di Harian Kompas, Senin (10/1/1999).

Digambarkan dalam tulisan itu, ketika ribuan orang dari segala macam lapisan dan latar belakang masuk ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Mereka datang dengan busana beraneka ragam kualitas maupun warna.

Dalam tulisan berjudul ”Suasana Ciganjur Berpindah ke Istana Merdeka” itu, dikutip pernyataan Alissa Qotrunnada Munawarah (Lisa), putri sulung Gus Dur. ”Suasananya memang seperti ketika kami tinggal di Ciganjur. Tetapi, biarlah begitu, Istana ini, kan, memang milik rakyat. Kami hanya menungguinya,” kata Lisa saat itu kepada Kompas.

Yang menarik adalah ketika para pejabat tinggi, kaum cendekiawan, dan rakyat jelata berbaris atau antre untuk bersalaman dengan Gus Dur. Mitos istana kerajaan menjadi berubah menjadi rumah.

Hal itu senada dengan pandangan Dr Greg Barton. Penulis dan cendekiawan dari Australia yang hampir setiap hari mengikuti kegiatan Gus Dur di Istana tersebut, kala itu, menuturkan kepada Kompas bahwa acara silaturahmi ini sangat populis.

”(Hal) Yang menarik adalah ketika para pejabat tinggi, kaum cendekiawan, dan rakyat jelata berbaris atau antre untuk bersalaman dengan Gus Dur. Mitos istana kerajaan menjadi berubah menjadi rumah,” ujar Barton.

Sifat Gus Dur yang cenderung enggan dengan hal-hal bersifat protokoler pun terungkap dalam buku Biografi Gus Dur, The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid yang ditulis oleh Greg Barton.

Tertulis di sana, antara lain, bahwa hari-hari pertama Gus Dur menjadi presiden padat dengan agenda resmi, setumpuk jadwal pertemuan tidak resmi, serta diskusi sore dan malam hari.

”Dengan jelas dikatakannya sejak awal bahwa ia menginginkan gaya kepresidenan yang sangat berbeda dari yang biasa dikenal orang. Sebenarnya, bila dibiarkan, Gus Dur akan membuang semua aturan protokol,” tulis Barton.

Namun, sejurus kemudian Barton menulis, tetapi untunglah hal itu tidak terjadi karena terbukti kemudian bahwa campur tangan protokol juga sangat perlu. Hal ini bukan saja untuk keamanan pribadi Gus Dur, melainkan juga agar jadwalnya menjadi fungsional.

Tahun berikutnya, open house pun kembali digelar di Istana Merdeka pada hari raya Lebaran, 27 Desember 2000. Acara terbagi dua. Pada pukul 10.00-12.00 WIB, open house untuk para menteri kabinet, anggota parlemen, para duta besar, dan kenalan. Adapun pada pukul 12.00-13.00 WIB untuk masyarakat umum.

Tampak hadir pada acara tersebut, antara lain, Ketua DPR Akbar Tandjung; Menteri Luar Negeri Alwi Shihab; Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono; Menko Perekonomian Rizal Ramli; Panglima TNI Laksamana Widodo AS; dan anggota kabinet lainnya.

Turut hadir dalam open house di Istana tersebut Uskup Agung Jakarta Mgr Julius Kardinal Darmaatmadja, Laksamana Sukardi, Umar Shihab, pengusaha Aburizal Bakrie, serta para duta besar. Terlihat pula seorang pengusaha asal Amerika Serikat, Harvey Goldstein.

Para tamu yang hadir menjabat tangan Gus Dur yang berdiri didampingi Ibu Negara Sinta Nuriyah dan ketiga putrinya; yakni Yenny, Nufus, dan Inayah. Kompas pun mencatat, Inayah, putri bungsu Presiden, tampak tampil dengan rambut yang dicat merah jambu.

Melalui arsip Kompas pula kita dapat menelusuri perjalanan Presiden Abdurrahman saat berhalalbihalal pada momen Lebaran. Pada 7 Januari 2001, misalnya, Gus Dur menghadiri Forum Silaturahmi dan Halalbihalal antara ulama dan pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Gus Dur menyebut tahun 2001 sebagai tahun untuk menyelesaikan persoalan keamanan setelah selama tahun 2000 lebih mengedepankan pendekatan politis. ”Kita harus menyatukan kekuatan untuk mencapai keamanan,” kata Gus Dur.

Menurut Presiden, penyelesaian persoalan keamanan akan menjadi dasar bagi penyelesaian krisis ekonomi yang belum reda. ”Jika krisis keamanan berhasil diatasi, barulah kita mulai membangun ekonomi,” ucapnya.