Said Iqbal Bakal Dilantik Jadi Penasihat Presiden, Chatib Basri Ikut Masuk Kabinet?

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Prabowo Subianto akan melantik Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal sebagai penasihat Presiden di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026). Sosok itu bakal ditugaskan untuk memberi masukan soal kondisi perburuhan. Wacana pelantikan itu beriringan dengan mencuatnya kabar soal masuknya ekonom dan mantan Menteri Keuangan Chatib Basri ke dalam Kabinet Merah Putih.

Kepastian pelantikan Said Iqbal disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi saat diwawancarai wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Said Iqbal akan dilantik bersama Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S Deyang. Nanik menggantikan Dadan Hindayana yang terjerat kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pekan lalu. 

”Beliau (Said Iqbal) akan diminta membantu Bapak Presiden berkenaan dengan masalah ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh sebagai bentuk komitmen Bapak Presiden yang semenjak satu tahun yang lalu terus bersama-sama kita mencari formula-formula untuk memastikan masalah tenaga kerja dan masalah kesejahteraan buruh itu menjadi prioritasi dari pemerintah,” kata Prasetyo. 

Prasetyo menegaskan, hanya ada dua pejabat pemerintahan yang akan dilantik Presiden pada Senin ini. Ia juga membantah beredarnya isu perombakan (reshuffle) kabinet yang belakangan ini semakin santer dibicarakan, termasuk bergabungnya ekonom senior Chatib Basri. Kendati demikian, ia mengatakan, pihaknya tak bisa membendung berbagai isu yang berkembang di masyarakat. 

”Namanya sesuatu yang berkembang di masyarakat itu tidak bisa juga kami cegah, ya, tidak kami tahan. Tetapi, yang pasti bahwa kami bekerja itu tidak berdasarkan atau tidak karena isu begitu loh,” kata Prasetyo. 

Sejauh ini, Prasetyo mengungkapkan, pemerintah belum berencana mengganti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kendati situasi ekonomi nasional penuh tantangan.

Menurut dia, pergantian jabatan menteri baru akan dilakukan jika memang pemerintah membutuhkannya. Oleh karena itu, ia meminta publik tidak saling mengaitkan berbagai isu yang berkembang belakangan. 

”Nanti kalau memang kami merasa, tidak hanya satu kementerian, ya, kalau memang Presiden merasa harus ada penyegaran atau perubahan, pada waktunya nanti akan disampaikan kepada masyarakat,” lanjutnya. 

Sebelumnya, Iqbal tak membantah telah menjalin komunikasi dengan Istana terkait penugasan dari Presiden kepadanya. Komunikasi itu terjalin sejak pekan lalu. Adapun tugas yang diberikan tidak jauh dari bidang yang digelutinya selama ini, yaitu perburuhan dan ketenagakerjaan (Kompas, 7/6/2026).

Dihubungi terpisah, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyatakan dukungannya atas penunjukan Iqbal. Ia menilai, bergabungnya tokoh buruh ke pemerintahan tidak akan mengaburkan komitmen mereka untuk memperjuangkan kepentingan para pekerja. 

”Saya punya keyakinan, tokoh-tokoh buruh yang masuk dalam pemerintahan tidak akan meninggalkan kecintaannya dan keberpihakannya pada perjuangan buruh,” kata Andi. 

Tak hanya itu, Andi juga menambahkan, bergabungnya Iqbal dan tokoh-tokoh buruh lain juga akan menjaga komitmen terhadap gerakan buruh. Sebelum Iqbal, ada Jumhur Hidayat yang lebih dulu masuk ke kabinet. Sama halnya seperti Iqbal, Jumhur semula aktif dalam gerakan perburuhan,lalu diangkat Presiden menjadi Menteri Lingkungan Hidup. 

”Saya yakin, tokoh-tokoh buruh yang masuk pemerintahan tidak akan meninggalkan ideologi pembelaan terhadap buruh dan tidak akan meninggalkan jalan perjuangan walaupun sudah menjadi pejabat pemerintahan,” kata Andi.

Kiprah Iqbal dalam dunia perburuhan sudah cukup panjang. Ia mulai menjadi pemimpin organisasi perburuhan sejak 1992. Ketika itu, ia tergabung dalam organisasi buruh dari sebuah perusahaan elektronik di Bekasi, Jawa Barat. Di tempatnya bekerja itu, ia melakukan advokasi terkait berbagai upaya perlindungan buruh dan juga sebagai pegawai di perusahaan tersebut.

Konsistensinya membela hak-hak buruh terlihat dari keikutsertaan Iqbal dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaduan Perburuhan. Ketika itu, ia bergabung sebagai anggota tim perumus regulasi. 

Saking aktifnya, Iqbal berhasil menduduki Presiden KSPI sejak 2012. Jabatan itu diembannya sampai sekarang. Lebih dari itu, ia juga ikut serta mendukung gerakan buruh dunia seiring keaktifannya pada sejumlah organisasi buruh internasional, antara lain Central Committee Serikat Buruh Metal Sedunia, Serikat Pekerja ASEAN (ATUC), dan Serikat Buruh Sedunia (ITUC). 

Selain itu, Iqbal pernah dipercaya menjadi pengurus pusat Organisasi Perburuhan Internasional atau Governing Body International Labour Organization (ILO). Bahkan, Iqbal ditunjuk untuk ketiga kalinya menjadi anggota Governing Body ILO periode 2021-2024 pada 27 Juni 2021. Jabatan itu disandangnya tiga periode berturut-turut, termasuk pada periode 2015-2017 dan 2017-2021.

Iqbal mulai terlibat politik praktis sewaktu menjadi calon anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera pada Pemilu 2009. Sayangnya, ia gagal memperoleh cukup suara untuk lolos ke Senayan. Ia melanjutkan pergerakannya dalam dunia politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan 2019. Selaku pemimpin KSPI, ia mendukung Prabowo yang maju sebagai calon presiden dengan mengajukan 10 kontrak politik. Namun, Prabowo gagal dalam dua pemilihan itu.

Iqbal kemudian mendirikan Partai Buruh bersama sejumlah aktivis lain pada 2021. Kongres partai yang digelar pada 4-5 Oktober 2021 di Jakarta selanjutnya mendapuknya sebagai ketua umum untuk periode 2021-2026. Pada Pilpres 2024, Partai Buruh melabuhkan dukungannya kepada Prabowo,yang akhirnya berhasil memenangi kontestasi tersebut.