Sambil Nego Tarif Trump, Pemerintah Jajaki Pasar Eropa

Di tengah negosiasi tarif dengan AS yang masih serba tidak pasti, Indonesia mengebut penjajakan akses pasar ke negara-negara Uni Eropa dan Eurasia.

11 Jul 2025 14:23 WIB · Ekonomi & Bisnis

Oleh Agnes Theodora

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat di Washington DC, Pemerintah Indonesia juga gencar bertemu perwakilan Uni Eropa dan Uni Ekonomi Eurasia. Penjajakan di sela-sela negosiasi itu dikebut demi mempercepat diversifikasi ekspor di luar AS.

Pertemuan dengan perwakilan Uni Eropa (UE) dan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) digelar secara daring selama dua hari berturut-turut dari Washington DC, AS. 

Awalnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu dengan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa Maros Sefcovic, Rabu (9/7/2025). Sehari sesudahnya, Kamis (10/7/2025), Airlangga bertemu dengan Menteri Perdagangan Komisi Ekonomi Eurasia (EAEU) Andrey Slepnev. 

Pertemuan dengan Sefcovic untuk menjajaki pasar Uni Eropa dilakukan pada hari yang sama dengan negosiasi tarif antara delegasi Pemerintah Indonesia dengan Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Ambasador Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer di Washington DC. 

Indonesia kini sedang alot bernegosiasi dengan AS agar AS menurunkan tarif resiprokal 32 persen yang dikenakan AS terhadap produk-produk asal Indonesia. Targetnya, negosiasi beres dalam tiga pekan sebelum tenggat berlakunya tarif pada 1 Agustus 2025.

Di tengah negosiasi tarif dengan AS yang masih serba tidak pasti itu, Indonesia perlu punya rencana lain untuk menjaga pasar ekspornya, salah satunya ke negara-negara ”benua biru” alias Eropa dan sejumlah negara Asia. Ada dua perjanjian yang sedang dikebut dengan kawasan tersebut. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersalaman dengan Menteri Perdagangan Amerika Serikat, Howard Lutnick, usai pertemuan yang membahas negosiasi tarif resiprokal yang dikenakan AS untuk Indonesia, di Washington DC, AS, Rabu (9/7/2025), waktu setempat.

Pertama, Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (IEU-CEPA) yang penjajakannya sudah berlangsung selama sembilan tahun. Kedua, Perjanjian Perdagangan Bebas Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia (IEAEU) FTA yang telah dijajaki dalam 2,5 tahun terakhir. 

Lewat kedua perjanjian itu, pelaku usaha Indonesia diharapkan bisa meningkatkan ekspor berbagai komoditas secara lebih menguntungkan. Mulai dari minyak sawit mentah, tekstil dan produk tekstil, kakao, hingga alas kaki—jenis produk yang ekspornya bisa terancam jika AS jadi menerapkan tarif tinggi 32 persen terhadap RI.

Urgensi memperluas pasar

Airlangga mengatakan, pertemuan dengan Maros adalah untuk memastikan penyelesaian IEU-CEPA. ”Di tengah dinamika tantangan global, kedua pihak menegaskan kembali komitmen untuk membangun dan meningkatkan hubungan perdagangan dan investasi yang berbasis aturan dan saling menghormati,” katanya dalam keterangan resmi, Jumat (11/7/2025).

Setelah sembilan tahun bergulir, perundingan IEU-CEPA kini telah mencapai tahap yang jauh lebih maju. Indonesia dan Uni Eropa kini sedang finalisasi isu-isu teknis, fine-tuning, serta menyusun kerangka waktu yang lebih detail untuk mencapai tahap ratifikasi IEU-CEPA. Targetnya, perundingan sudah selesai pada triwulan III-2025.

Maros mengatakan, proses ratifikasi IEU-CEPA akan berbeda dari perjanjian yang memerlukan ratifikasi oleh tiap-tiap negara anggota Uni Eropa. Proses untuk perjanjian ini hanya memerlukan persetujuan di tingkat Uni Eropa melalui suara mayoritas dari para menteri perdagangan dan persetujuan Parlemen Eropa. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan delegasi mengadakan pertemuan daring dengan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa Maros Sefcovic. Pertemuan digelar di sela-sela negosiasi tarif dengan Amerika Serikat di Washington DC, AS, Rabu (9/7/2025).

Menurut Maros, Uni Eropa sama-sama menekankan pentingnya percepatan implementasi perjanjian IEU CEPA. ”Ada urgensi untuk menciptakan stabilitas dan memperluas akses pasar di tengah dinamika dan ketidakpastian global saat ini,” kata Maros dalam keterangan resmi. 

Pada 2024, nilai perdagangan Indonesia-Uni Eropa tercatat 30,1 miliar dollar AS. Uni Eropa menjadi mitra dagang terbesar kelima bagi Indonesia, sementara Indonesia adalah mitra dagang ke-33 Uni Eropa. Indonesia saat ini mengalami surplus perdagangan terhadap Uni Eropa yang mencapai 4,5 miliar dollar AS pada 2024, naik dari surplus 2,5 miliar dollar AS pada 2023.

Sementara itu, target perundingan dengan EAEU untuk penyelesaian IEAEU-FTA adalah triwulan III-2025. RI dan AS menargetkan proses legal scrubbing (peninjauan dokumen hukum) dapat diselesaikan secepatnya, sehingga perjanjian dapat diselesaikan dan ditandatangani secara resmi pada Desember 2025. 

Slepnev mengatakan, pihak EAEU sudah siap secara internal untuk menyelesaikan proses legal bersama negara-negara anggota EAEU dalam waktu dekat. ”Tim kami siap menjalankan proses sesuai dengan jadwal yang telah disepakati,” ujarnya. 

Total perdagangan Indonesia-EAEU pada triwulan I-2025 mencapai 1,57 miliar dollar AS. Angka tersebut melonjak hingga 84,40 persen dibandingkan periode yang sama pada 2024.

Infografik-Peta Perjanjian Perdagangan Indonesia *** Local Caption *** Infografik-Peta Perjanjian Perdagangan Indonesia

Perlu dipercepat

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Riandy Laksono menilai pemerintah memang perlu mempercepat penjajakan pasar Eropa di tengah ketidakpastian tarif Trump. 

”Upaya diversifikasi pasar melalui Eropa jadi opportunity yang besar sekali. Perlu segera diselesaikan. Dengar-dengar sebentar lagi mau signing,” kata Riandy dalam diskusi hibrida yang digelar CSIS, Kamis (10/7/2025). 

Ia mengingatkan, diversifikasi tidak cukup hanya dari sisi pasar ekspor, tetapi juga sumber bahan baku. Untuk melakukan diversifikasi bahan baku tersebut, harus ada diversifikasi sumber investasi. 

”Masalahnya, pendekatan kebijakan investasi kita itu terlalu diskresi, bukan berbasis kepastian. Sifatnya itu, ketika kamu mau investasi, ayo kita bantu. Akhirnya yang investasi di kita itu China atau negara-negara lebih berkembang. Saat ini, kita butuh rezim investasi yang berbasis kepastian ketimbang diskresi,” ucapnya.



Kerabat Kerja

Penulis:

Agnes Theodora
 | 

Editor:

Billy Khaerudin
 | 

Penyelaras Bahasa:

Nur Adji