Satu Aba-aba sejak Pelantikan Kepala Daerah

Derap langkah ratusan kepala dan wakil kepala daerah yang bergerak dari kawasan Monumen Nasional membelah Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025) pagi. Gerakan dari mereka yang mengenakan pakaian dinas upacara besar tersebut kompak sesuai dengan komando dari sang komandan peleton.

Langkah mereka tak terhenti saat melewati gerbang Istana Negara yang berada tepat di seberang Monas. Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang berjajar di depan Istana bahkan memberikan ruang bagi para kepala-wakil kepala daerah itu untuk masuk ke halaman.

Pimpinan daerah lantas masuk berbaris ke tenda yang dibangun di halaman Istana Merdeka. Mereka pun mengikuti jalannya pelantikan kepala daerah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

”Ini akan menjadi sejarah bangsa. Tanggal 20 Februari, kita berdoa bersama-sama semoga para kepala daerah dilantik ini bisa menjadi kepala daerah yang punya manfaat bagi masyarakat di daerahnya masing-masing,” tutur Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana.

Prosesi pelantikan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak 2024 memang agak lain. Jika biasanya pelantikan di Istana Kepresidenan hanya untuk gubernur-wakil gubernur, kini untuk pertama kalinya bupati-wakil bupati serta wali kota-wakil wali kota juga dilantik di Istana. Mereka semua dilantik secara langsung oleh Presiden.

Total ada 961 kepala dan wakil kepala daerah dari 481 daerah yang dilantik Presiden. Mereka terdiri dari 33 gubernur dan 33 wakil gubernur; 363 bupati dan 362 wakil bupati; serta 85 wali kota dan 85 wakil wali kota.

Satu wakil bupati yang tak dilantik adalah Wakil Bupati Ciamis Yana D Putra. Yana meninggal dua hari jelang pemungutan suara Pilkada 2024, 27 November 2024, karena serangan jantung.

Sebelum memasuki lokasi pelantikan, kepala dan wakil kepala daerah itu berbaris membentuk formasi kirab. Para kepala daerah dibagi menjadi 30 peleton yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Langkah mereka menuju Istana di hari pertama sebagai kepala daerah pun bisa kompak sesuai arahan komandan peleton. Tak heran karena mereka sudah dua kali mengikuti gladi pada Selasa-Rabu (18-19/2/2025).

Seusai pelantikan, kepala daerah harus mengikuti retret yang digelar di kawasan Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Pada 21-28 Februari 2025, kepala daerah akan mendapatkan pembekalan dari Kementerian Dalam Negeri. Adapun wakil kepala daerah tidak mengikuti retret, tetapi akan hadir dalam penutupan yang direncanakan dihadiri Presiden Prabowo.

”Kita akan jumpa dalam dalam retret yang akan dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri di Magelang. Saya akan jumpa saudara di situ dan mudah-mudahan saudara akan kuat. Yang ragu-ragu boleh mundur,” kata Prabowo.

Wakil Mendagri Bima Arya sebelumnya menyampaikan, saat retret, sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, pengajar Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), serta dari lembaga lain, seperti KPK, BPK, BPKP, Polri, dan TNI, akan memberi materi. Pembekalan untuk sinkronisasi visi dan misi kepala daerah dengan Astacita yang diusung Presiden Prabowo. Retret juga akan membekali para kepala daerah yang berasal dari beragam latar belakang dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, untuk menguatkan ikatan emosional antara semua kepala daerah.

Kesempatan retret tak disia-siakan oleh kepala daerah. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, misalnya, akan menyampaikan dua hal krusial yang perlu diperhatikan untuk sinkronisasi dan harmonisasi program antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Farhan, daerah perlu menyamakan pemahaman dengan pemerintah pusat dalam menyukseskan program Astacita Presiden Prabowo. Daerah perlu memahami secara komprehensif terkait Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Anggaran Negara.

Farhan pun berharap pemerintah pusat mau mengerti dan memahami kebutuhan dan kemampuan di setiap daerah. Hal ini lantaran kebutuhan serta kemampuan fiskal antara satu daerah dan daerah lainnya sangat berbeda.

”Kota Bandung, misalnya, sebagai kota wisata membutuhkan pembangunan infrastruktur penunjang industri pariwisata untuk meningkatkan pendapatan asli daerah,” katanya.

Sementara sejumlah kepala daerah lain sudah langsung berangan-angan menyesuaikan program daerah dengan pusat. Sebagai contoh, Bupati Indramayu Lucky Hakim akan menyesuaikan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Panjang Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Kedua rencana pembangunan itu harus selaras dan bertujuan akhir untuk mewujudkan negara yang adil dan sejahtera.

”Masih banyak daerah yang PAD-nya masih rendah, mereka tergantung dari bantuan dari pusat. Pusat tentu punya visi-misi dan program unggulan Presiden, gubernur juga sama, punya program unggulan. Kalau semua bisa diselaraskan di seluruh tingkatan pemda, tentu akan lebih bagus dan jangan melupakan unsur kearifan lokal daerah tersebut,” tuturnya.

Adapun Bupati Kabupaten Pegunungan Bintang Spei Yan Bidana mengatakan, pihaknya akan menerjemahkan target nasional dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Pembangunan yang akan dilakukan diupayakan seirama antara pusat dan daerah.

”Ada target nasional yang harus diterjemahkan di daerah. Jadi, ini sejarah baru penataan pemerintahan, disatukan menjadi seirama,” kata Yan.

Pengajar di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, mengatakan, prosesi pelantikan kepala daerah serentak di Istana Negara memberikan pesan konsolidasi. Pemerintah pusat seakan menginginkan agar seluruh daerah berada dalam satu barisan yang sama sehingga dapat menyukseskan program pemerintah pusat.

Pelaksanaan retret pun kian menguatkan pesan tersebut. Kesempatan selama sepekan itu kemungkinan akan dimanfaatkan pemerintah pusat untuk memberikan wawasan soal urgensi program pemerintah pusat yang harus didukung oleh pemda.

Problemnya, setiap kepala-wakil kepala daerah juga memiliki janji politik kepada masyarakat yang banyak diutarakan ketika mereka berkampanye. Tak jarang, janji tersebut tak sejalan dengan program prioritas pusat. ”Jadi, mana duluan janji yang akan dipenuhi?” kata Kunto.

Pesan konsolidasi dan keselarasan pusat-daerah yang hendak disampaikan pusat sejak hari pertama kepala-wakil kepala menjabat itu pun akhirnya baru bisa dilihat efektivitasnya kelak. Pengawasan dari Kemendagri menjadi vital karena kementerian merupakan pembina penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun, yang juga jangan dilupakan, kepentingan dan kapasitas daerah berbeda-beda. Tak selamanya kebijakan dan program pusat cocok dengan kebutuhan daerah.