Satu Data Kemiskinan Ditargetkan Rampung 100 Hari

JAKARTA, KOMPAS — Integrasi data kemiskinan menjadi prioritas 100 hari kerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka demi mewujudkan bantuan sosial yang adil dan tepat sasaran. Masyarakat pun perlu proaktif terlibat dalam penyusunan data karena data kemiskinan sangat dinamis.

Kepala Pusat Kajian Pembangunan Sosial (SODEC) Universitas Gadjah Mada Hempri Suyatna menilai, ketiadaan data tunggal kesejahteraan sosial selama ini telah menyulitkan akurasi dari agenda penurunan kemiskinan. Ini tergambar dari penurunan tingkat kemiskinan yang tidak mencapai target yang dicanangkan pemerintahan sebelumnya.

Tingkat kemiskinan selama era Presiden Joko Widodo menurun dari 11,25 persen pada tahun 2014 menjadi 9,03 persen pada 2024, tetapi targetnya adalah 7,5 persen. Selain itu, tingkat kemiskinan ekstrem turun dari 6,18 persen menjadi 0,83 persen pada periode yang sama. Target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024 hampir tercapai, dengan angka yang sudah mendekati 0 persen.

”Manajemen satu data ini sangat penting dan urgen karena kalau kita melihat, masih banyak sering kali bantuan salah sasaran,” kata Hempri saat dihubungi dari Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Saat ini, pemerintah masih mengacu pada tiga sumber data yang berbeda, mulai dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam 100 hari ini, kita sudah bisa menyelesaikan semacam ada kesepakatanlah. Ada data tunggal nanti.

Hempri menyarankan, kementerian dan lembaga di tingkat pemerintah pusat serta pemerintah daerah harus terlebih dahulu menyamakan indikator kemiskinan. Setelah itu, baru dipetakan program-program agenda penurunan kemiskinan yang akan dilakukan setiap instansi dengan merujuk pada satu data tersebut.

”Jangan sampai sudah satu data tetapi persepsinya masih berbeda-beda. Termasuk sinkronisasi program. Jangan sampai satu orang ini sudah dapat program dari Kemensos lalu dapat program UMKM atau sebagainya. Double tidak apa-apa, tetapi itu harus jelas indikatornya,” ujarnya.

Selain itu, setelah satu data tercapai, sistem pembaruan data juga harus sering dilakukan mengingat data kemiskinan adalah data yang dinamis. Di sisi lain, masyarakat pun diminta untuk proaktif mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah terkait bantuan sosial, sehingga setiap ada pendataan langsung bisa melapor diri.

”Sebagian besar penduduk itu saya kira juga harus ada upaya untuk sadar data. Kadang kala kita ribut-ribut data itu kan ketika ada program bansos saja. Setelah itu, kita lupa untuk updating data,” ujar Hempri.

Dalam kesempatan sebelumnya, Rabu (30/10/2024), Menteri Sosial Saifullah Yusuf bertemu dengan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko dan Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Bappenas Tirta Sutedjo di Kantor Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial, Jakarta. Mereka ingin permasalahan data ini segera terselesaikan dengan satu data.

Budiman menyatakan, DTKS Kemensos memiliki keunggulan dalam pemutakhiran data yang dilakukan 24 jam. Masyarakat juga dapat berpartisipasi aktif dalam mengusulkan atau menyanggah data melalui aplikasi cekbansos.kemensos.go.id. Sementara, Regsosek yang telah menyurvei lebih dari 250 juta jiwa memiliki penjabaran data yang lebih detail.

”Jadi, kami ingin mempertemukan antara kekuatan pemutakhiran Kemensos dan kekuatan detailing dari Bappenas. Nanti mungkin juga kita akan berbicara dengan BKKBN dan kementerian/lembaga yang lain,” kata Budiman.

Setelah satu data terbentuk, kata Budiman, BP Taskin akan menyusun rencana induk pengentasan kemiskinan pada setiap kementerian dan lembaga. Dalam rencana itu akan ditetapkan target kepada setiap instansi pemerintah untuk bekerja menjalankan program-program pengentasan kemiskinan.

Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, upaya mewujudkan satu data ini akan dikebut dalam 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran. ”Dalam 100 hari ini, kita sudah bisa menyelesaikan semacam ada kesepakatanlah. Ada data tunggal nanti,” katanya.