Satu Tahun Prabowo-Gibran, Konsolidasi Elite Masih Terus Berlangsung

JAKARTA, KOMPAS — Konsolidasi politik dan kelembagaan masih terus berjalan sepanjang tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Pemerintah tidak hanya menghimpun dukungan dari partai politik, tetapi juga membongkar pasang struktur kementerian dan lembaga.

Kendati penting dalam mencapai target implementasi program prioritas, pembangunan kekuatan yang berfokus di lingkar elite juga berpotensi membuat perumusan kebijakan lebih banyak memakai perspektif yang kurang inklusif.

Sejak dilantik dan membentuk pemerintahan pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo dan Wapres Gibran didukung tujuh dari delapan partai politik (parpol) di parlemen. Padahal, tidak semua parpol di parlemen itu mendukung Prabowo-Gibran saat Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Lobi politik pascapilpres berhasil menarik tiga parpol yang tak tergabung dalam koalisi Prabowo-Gibran saat pilpres menjadi bagian dari pemerintahan. Ketiga parpol itu adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Nasdem. Pemerintahan Prabowo-Gibran kini didukung oleh pemilik 470 kursi atau 81 persen dari total 580 kursi di parlemen.

Meski sudah didukung oleh mayoritas parpol pemilik kursi di DPR, pendekatan terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), yang adalah satu-satunya parpol yang berada di luar pemerintahan, tetap dilakukan sejumlah elite dari Partai Gerindra yang dipimpin Prabowo.

Pada April 2025 atau setelah pemerintahan berjalan enam bulan, Prabowo mendatangi Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri di kediamannya. Sejak saat itu, parpol pemenang Pemilu Legislatif 2024 itu berkomitmen untuk menjadi partai penyeimbang, bukan ”oposisi”, meski berada di luar pemerintahan.

Hasilnya, proses politik untuk menunjang berbagai kebijakan pemerintah pun relatif cepat. Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, misalnya, dibahas sekitar satu bulan pada Agustus-September 2025. Begitu juga revisi UU No 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi dasar perubahan Kementerian BUMN menjadi Badan Pengatur BUMN, dibahas selama empat hari, akhir September lalu.

Sejak awal, Presiden membentuk kabinet yang terdiri dari 48 kementerian dan 5 lembaga setingkat menteri, terbesar sepanjang sejarah pasca-Reformasi 1998. Ada pula setidaknya lima badan dan posisi baru, misalnya, utusan khusus presiden. Dengan demikian, setidaknya ada 53 menteri/pejabat setingkat menteri, 55 wakil menteri, dan 5 kepala badan yang membantu kerja presiden. Posisi itu diisi beragam kalangan, tetapi mayoritas berasal dari parpol, sukarelawan, dan para tokoh yang terlibat dalam pemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Setelah berjalan 11 bulan, Presiden kembali membentuk kementerian baru dan mengubah kementerian menjadi badan. Badan Penyelenggara Haji diubah menjadi Kementerian Haji dan Umrah pada September lalu, serta Kementerian BUMN yang dijadikan Badan Pengatur BUMN awal Oktober lalu. Presiden juga telah empat kali merombak kabinetnya. Ini dilakukan tidak hanya untuk mengganti menteri, tetapi juga menambah tiga wakil menteri baru dan dua asisten khusus Presiden.

Dalam berbagai kesempatan, Presiden mengungkapkan keinginannya menghimpun seluruh kekuatan dan elemen bangsa untuk menjalankan pemerintahan. Menurut dia, kemajuan bangsa hanya bisa dicapai melalui persatuan. Berkaca dari sejarah bangsa-bangsa lain, kehancuran terjadi ketika elite tidak bisa bersatu.

Langkah menghimpun para elite ke dalam satu barisan ternyata tidak menjamin stabilitas nasional. Gelombang demonstrasi masyarakat setidaknya dua kali terjadi. Pertama, muncul gerakan yang membawa narasi Indonesia Gelap pada Februari 2025. Gelombang berikutnya, demonstrasi untuk memprotes pemerintah, DPR, dan aparat penegak hukum yang terjadi pada akhir Agustus lalu hingga mengakibatkan korban tewas.

Ditemui di Jakarta, Jumat (17/10/2025), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tidak memungkiri ihwal prinsip persatuan semua elemen bangsa yang dikedepankan Presiden untuk menjalankan pemerintahan. Hal itu menjadi faktor penting dalam keberhasilan sejumlah program prioritas pemerintah dalam waktu setahun. Contohnya, swasembada pangan pada akhir tahun, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirasakan 35 juta orang, serta pemangkasan regulasi untuk mempercepat proses birokrasi.

”Dalam satu tahun ini banyak program yang berhasil diraih karena kerja keras kita bersama-sama, kerja sama di antara kementerian-kementerian,” ujarnya.

Terkait bongkat pasang kabinet, Prasetyo menilai hal itu bukan masalah karena struktur kelembagaan tidak selalu bisa sempurna meski sudah direncanakan dengan baik sejak awal. Apalagi, seiring berjalannya pemerintahan, kerap ditemukan berbagai masalah yang perlu direspons dengan perubahan kelembagaan ataupun posisi pembantu presiden.

Ibarat permainan sepak bola, kata Prasetyo, seluruh jajaran pemerintah sudah merasa bermain dengan baik dan berlatih secara rutih. Akan tetapi, ketika bertanding belum tentu bisa meraih kemenangan. ”Begitu main, ternyata kita harus lakukan perubahan, kita janji (akan terus memperbaiki kerja pemerintah),” ucapnya.

Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, mengatakan, sepanjang tahun pertama pemerintahan Presiden terlihat masih berkonsolidasi secara politik dan kelembagaan. Sebab, meski saat berkampanye Prabowo-Gibran menjanjikan keberlanjutan dari pemerintahan periode sebelumnya, banyak agenda dan target pemerintahan yang berbeda.

Komposisi pengisi kabinet juga berbeda dari sebelumnya. Apalagi, Presiden ingin menghimpun sebanyak-banyaknya kekuatan sehingga harus membentuk struktur yang besar untuk menempatkan orang.

Menurut Firman, pengisian struktur pemerintahan yang besar itu juga lebih mempertimbangkan ihwal politis. Akibatnya, tokoh yang dipilih belum tentu profesional di bidangnya. Berkaca dari sejarah, tokoh-tokoh dengan latar belakang politik pun kerap kali lebih mengutamakan kepentingan mempertahankan kekuasaan ketimbang mewujudkan program prioritas.

”Jadi, saya kira wajar jika konsolidasi organisasi ini tidak kunjung selesai. Selain ini merupakan pilihan politik Pak Prabowo, (banyak pihak di pemerintah) juga orientasinya lebih pada kepentingan masing-masing,” tutur Firman.

Pada saat yang sama, menurut dia, perumusan kebijakan juga lebih banyak menggunakan perspektif yang kurang inklusif. Publik tidak cukup memiliki ruang partisipasi dan tak bisa memahami dasar pengambilan atau prioritas kebijakan. Oleh karenanya, demonstrasi menjadi pilihan terakhir bagi publik untuk menyampaikan aspirasinya.

Menurut Firman, harus ada upaya untuk meretas konsolidasi yang berujung pada kristalisasi kekuasaan secara eksklusif itu dari berbagai jalur. Salah satunya menggencarkan penyaluran aspirasi oleh masyarakat sipil. Sebab, sulit bagi publik mengandalkan peran DPR dan partai politik, mengingat di pemerintahan ada kecenderungan mereka juga belum bisa berperan optimal.