SBY: Demokrasi Berkualitas Lebih Baik daripada Sistem Politik Lain

JAKARTA, KOMPAS — Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono melihat demokrasi tengah dalam krisis. Wajah buruk demokrasi yang terus dibiarkan menjadi salah satu hal yang memperparah krisis. Ancaman terhadap demokrasi ini perlu segera diatasi karena hingga kini, demokrasi berkualitas masih menjadi sistem pemerintahan terbaik.

Hal itu disampaikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pidato kebangsaan saat acara Habibie Democracy Forum 2025 bertajuk ”Mewujudkan Keadilan Ekologis dan Ketahanan Demokrasi: Membangun Kepemimpinan Akuntabel untuk Keberlanjutan Indonesia” di Jakarta, Selasa (18/11/2025). 

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden ke-11 Boediono, Ketua Dewan Pembina The Habibie Center Ilham Akbar Habibie, Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center Dewi Fortuna Anwar serta sejumlah panelis diskusi. Mereka, di antaranya, adalah Staf Khusus Wakil Ketua MPR Eva Kusuma Sundari dan Founder dan CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) Achmad Santosa. 

Menurut SBY, meskipun Indonesia telah menjalani masa reformasi dan demokratisasi sejak 1998, memori kolektif bangsa masih kental diwarnai dengan ingatan semiotoritarian selama empat dekade, yakni Demokrasi Terpimpin 1959-1966 dan Demokrasi Pancasila 1966-1998.

Demokratisasi sejak 1998 pun tidak selamanya berjalan mulus. SBY melihat krisis demokrasi yang terjadi saat ini bisa saja karena ditinggalkan oleh para pendukungnya. Hal ini memungkinkan karena sisi buruk demokrasi yang mengemuka dan cenderung dibiarkan, seperti kegaduhan politik yang kerap terjadi, tingginya biaya politik, penyebaran hoaks, dan politik post-truth.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, SBY mengingatkan, secara tidak langsung akan memicu kian masif migrasi pemikiran dari demokrasi menuju sistem pemerintahan lain yang dinilai akan lebih menjanjikan.

Padahal, fokus utama demokrasi itu seharusnya bukan hanya pada label sistem, melainkan juga terhadap kualitas penerapannya.

Selain karena ditinggalkan pendukungnya, krisis demokrasi kemungkinan terjadi karena demokrasi telah dikalahkan atau ditaklukkan sistem otoriter. Hal ini karena sistem pemerintahan yang berpusat pada satu individu atau kelompok itu, dianggap menawarkan diri sebagai pilihan politik yang lebih baik dalam menjamin stabilitas dan kesejahteraan.

”Tidak aneh jika demokrasi kita masih mengalami ups and downs, dan masih ada yang berdiskusi tentang ’enak zaman siapa’ karena masih ada nostalgia dan romantisme sejarah, perlunya strong government yang menjamin keamanan dan stabilitas,” kata SBY. 

Namun, berdasarkan pengalamannya sebagai presiden sejak 2004-2014, pertumbuhan ekonomi serta mewujudkan kesejahteraan rakyat bisa berjalan beriringan dengan penerapan sistem demokrasi yang baik.  

”Ekonomi tumbuh tinggi sekitar 6 persen tanpa menutup ruang demokrasi. Pesan moral saya, jangan buru-buru mengatakan harus pilih salah satu (demokrasi atau ekonomi), karena dua-duanya is possible untuk kita hadirkan,” kata SBY. 

Atas dasar itu pula, sistem demokrasi yang baik harus tetap dipertahankan dan diperjuangkan. Ia bahkan melihat sistem ini lebih baik dari sistem pemerintahan yang lain, tetapi dengan syarat demokrasi diterapkan dengan baik. SBY sekaligus menepis jika ada pandangan orang bahwa dirinya tidak menyukai demokrasi.

”​Saya ingin meluruskan pandangan yang mungkin menganggap saya tidak menyukai demokrasi. Saya tegaskan I love democracy. I love a good democracy. ​Saya memiliki tesis, a good authoritarian system might be little bit better than a bad democracy, but for me, a good democracy is always better than any other political system (sistem otoriter yang baik mungkin sedikit lebih baik daripada demokrasi yang buruk, tetapi bagi saya, demokrasi yang baik selalu lebih baik daripada sistem politik lainnya),” jelas SBY.

Untuk memastikan keberlangsungan demokrasi, SBY menekankan pentingnya para pemimpin bersedia membuka pikiran dan hati untuk berdiskusi secara jernih dan jujur, bahkan dengan para pihak pendukung sistem otoriter.

Yang tak kalah penting, sisi buruk demokrasi harus diatasi sekaligus membuktikan bahwa demokrasi bisa menjawab aspirasi mendasar rakyat, seperti pekerjaan, penghasilan, kesehatan, pendidikan terjangkau, dan pemerintah yang adil.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pembina The Habibie Center Ilham Akbar Habibie mengatakan, visi Presiden ke-3 Habibie mengenai demokrasi adalah sebagai sistem yang menjamin adanya pelaksanaan dan budaya keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas.

Tak hanya itu, demokrasi juga seharusnya bukan hanya sekadar prosedural, melainkan perlu diperkuat fondasi kulturalnya. Presiden Habibie disebutnya selalu menekankan bahwa demokrasi harus ditopang oleh intelektualitas dan nilai moral karena akan menjadi fondasi bagi keberlanjutan masa depan bangsa. 

”Apa yang Bapak katakan selalu bahwasanya demokrasi bukan saja mengenai hak, tapi juga mengenai tanggung jawab. Jadi, human right dan human responsibility harus bersinergi karena kita memang juga harus membangun negara,” katanya. 

Ketua Dewan Pengurus The Habibie Center Dewi Fortuna Anwar menambahkan, meski masa jabatan Habibie sebagai Presiden terbilang singkat atau hanya sekitar 1,5 tahun, ia telah memulai agenda reformasi komprehensif yang mencakup kebebasan pers, penyelenggaraan pemilu demokratis, dan keleluasaan pembentukan partai politik.

Sederet peristiwa itu adalah tonggak penting yang melepaskan bangsa dari belenggu otoriter menuju pemerintahan demokrasi. ”Namun, kita tahu bahwa perjalanannya masih cukup panjang,” katanya. 

Oleh karena itu, kehadiran Habibie Democracy Forum juga sebagai  respons atas kondisi demokrasi yang saat ini dinilai sedang tidak baik-baik saja, baik di Indonesia maupun di negara-negara berkembang lainnya. Ini sekaligus komitmen untuk memajukan nilai-nilai demokrasi di tengah berbagai tantangan global dan nasional yang kian kompleks.