Sejarah yang Memihak

Sejarah yang Memihak (Penerbit Ombak, 2008) adalah judul buku kumpulan tulisan untuk mengenang Bapak Sejarah Indonesia, Sartono Kartodirdjo. Judul tersebut kontroversial. Dalam perspektif Ilmu Sejarah kritis, kajian-kajian sejarah harus netral dan tidak boleh memihak.

Sejumlah sejarawan menyatakan bahwa secara eksplisit, judul Sejarah yang Memihak menantang pendekatan Ilmu Sejarah kritis dengan muatan-muatan politis atas konstruksi masa lampau.

Namun, menurut editor buku tersebut, yaitu sejarawan M Nursam (almarhum), Baskara T Wardaya, dan Asvi Warman Adam, judul Sejarah yang Memihak adalah rumusan yang tepat untuk menggambarkan benang merah karya-karya Sartono Kartodirdjo.

Menurut para editor, Sartono Kartodirdjo dalam karya-karyanya menunjukkan keberpihakan yang sangat tegas. ”Yakni, keberpihakan kepada mereka yang tertindas, yang kecil, yang jauh dari hiruk pikuk politik di lingkaran elite kekuasaan” (hlm x).

Dengan kata lain, keberpihakan dalam konstruksi sejarah bisa memiliki tujuan sangat beragam. Keberpihakan bisa kepada penguasa ataupun kepada orang-orang ”kecil” dan terpinggirkan. Sifat memihak itu membuat sejarah sebagai rekonstruksi masa lampau selalu bersifat politis dan tidak pernah netral.

Kini, 17 tahun setelah buku itu terbit, istilah ”sejarah yang memihak” menjadi relevan lagi, khususnya untuk membedah buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI) yang sedang dalam proses penulisan ulang.

Pada 2025, Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Sejarah dan Permuseuman memprakarsai penulisan ulang SNI. Proses yang baru separuh jalan itu telah memancing pendapat pro dan kontra. Tulisan ini mencoba mengulas kontroversi ini untuk menemukan jalan tengah yang mungkin.

Jika dicermati, latar belakang penulisan ulang SNI meliputi beberapa hal. Pertama, perspektif yang mengutamakan kepentingan ”Indonesia” atau Indonesia-sentris sangat penting untuk meneguhkan jiwa kebangsaan. Namun, nuansa yang tergambar tentang perspektif Indonesia-sentris di seri pertama SNI (terdiri dari enam jilid, terbit 1978 -1982) cenderung bersifat satu dimensi, yaitu dimensi sejarah politik dan militer.

Dalam terbitan buku induk Sejarah Nasional versi pascareformasi, yang berjudul Indonesia dalam Arus Sejarah (IdAS, terdiri dari sembilan jilid, terbit 2011), aspek sejarah ekonomi, sosial, dan budaya juga belum teruraikan secara seimbang. Bahkan, jilid IdAS yang mengulas sejarah kebudayaan terkesan hanya berupa bunga rampai tulisan-tulisan.

Pendekatan multidimensional yang dicetuskan oleh Sartono Kartodirdjo merupakan jalan metodologi yang tepat untuk menyajikan Indonesia-sentrisme secara menyeluruh. Historiografi baru perlu mencakup dimensi-dimensi sejarah ekonomi, sosial, dan budaya, selain dimensi sejarah politik dan militer. Pendekatan multidimensional diharapkan menjadi pedoman penulisan ulang SNI yang sedang berlangsung.

Kedua, sejak diterbitkannya IdAS, telah banyak temuan baru dari hasil penelitian-penelitian primer oleh para sejarawan tentang berbagai episode kritis Sejarah Indonesia. Sebagai contoh, proyek penelitian tentang periode Revolusi oleh tim sejarawan Belanda dan Indonesia menunjukkan hasil-hasil mengejutkan yang kemudian mendorong Pemerintah Belanda secara resmi meminta maaf kepada bangsa Indonesia.

Selain itu, banyak penelitian skripsi, tesis, dan disertasi telah menyajikan temuan-temuan baru. Misalnya, di bidang sejarah kesehatan, olahraga, kuliner, perempuan, dan anak-anak.

Juga sejarah kebudayaan dalam bingkai transnasionalisme, misalnya jaringan penyebaran agama Buddha di Nusantara dan Asia Selatan. Masih banyak contoh lain. Seluruh dinamika ini mengubah lanskap historiografi yang sudah ada.

Temuan-temuan baru hasil penelitian primer sangat perlu diakomodasi ke dalam SNI. Karena hal-hal tersebut, upaya penulisan ulang bukan semata-mata mengulas bukti-bukti sejarah yang sudah dijabarkan SNI maupun IdAS. Upaya penulisan ulang bertujuan merevisi perspektif, sekaligus menambahkan temuan-temuan baru.

Dengan lebih dari 100 ahli sejarah dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia terlibat sebagai penulis, editor jilid, ataupun editor umum, hasil kerja tim bentukan Kementerian Kebudayaan ini diharapkan menghasilkan sejarah Indonesia yang benar-benar mencerminkan perspektif Indonesia. Seperti kata Indonesianis terkemuka MC Ricklefs, sudah saatnya generasi sejarawan Indonesia menulis sejarahnya sendiri.

Meskipun demikian, proyek penulisan ulang itu memunculkan banyak pertanyaan. Mengingat SNI yang sedang ditulis ulang adalah sebuah ”sejarah resmi” (official history) yang disponsori oleh negara, konstruksi historiografinya akan menonjolkan kepentingan negara.

Sejumlah kalangan mempertanyakan apakah SNI baru akan terbebas dari kepentingan politik kekuasaan dan bukan sekadar sebuah versi ”sejarah yang memihak”. Opini di media sosial mencurigai penulisan ulang SNI bertujuan menghilangkan kasus-kasus pelanggaran HAM, khususnya di seputar peristiwa 1965 dan Reformasi 1998.

Lebih jauh, akhir-akhir ini bahkan ada anggapan bahwa penulisan ulang SNI merupakan bagian skenario besar untuk menjernihkan rekam jejak Soeharto dalam rangka pengusulan Presiden kedua Republik Indonesia itu sebagai pahlawan nasional.

Pendapat-pendapat itu tidak dapat diabaikan kendati sebagian bernuansa dugaan. Meskipun perspektif Indonesia-sentrisme sangat dibutuhkan untuk penguatan kebangsaan, pengalaman dari praktik penulisan Sejarah Nasional pada masa Orde Baru menunjukkan penyalahgunaan perspektif tersebut untuk kepentingan politik penguasa. Hal ini tentu saja harus dihindari.

Selain itu, merujuk YB Mangunwijaya, generasi Indonesia di abad ke-21 adalah ”generasi pasca-Indonesia”. Artinya, mereka cenderung memandang ”Indonesia” bukan sebagai ikatan politik yang menaklukkan keragaman identitas. Humanisme digital telah meleburkan batas-batas geopolitik dalam identitas nasional.

Kontroversi di atas menegaskan pentingnya melakukan pemilahan antara paradigma dan narasi dalam penulisan Sejarah Nasional. Sebagaimana kita ketahui, ”sejarah resmi” adalah bagian dari strategi pembangunan nasional.

Kerangka pikir atau paradigma yang menjiwai penulisan ulang SNI tak dapat dipisahkan dari kepentingan pembangunan Indonesia, yaitu penguatan jiwa kebangsaan. Paradigma ini sebaiknya tidak dihilangkan.

Meskipun demikian, Indonesia-sentrisme bukanlah sebuah perspektif historiografi yang ”mati” atau berada dalam ruang waktu masa lalu. Perspektif tersebut harus ditempatkan dalam pemahaman baru atas identitas nasional, yang berubah/berkembang seiring temuan-temuan baru penelitian sejarah dan karakteristik humanisme digital.

Karena itu, penulisan ulang SNI dituntut menghadirkan konstruksi narasi yang berimbang atas fakta-fakta sejarah. Narasi tentang fakta tertentu sebaiknya tak menghilangkan atau mengaburkan fakta-fakta lain yang juga berasal dari sumber data yang sahih. Dengan cara ini, dilema sebuah sejarah resmi dapat dihindari.

Lepas dari itu semua, penulisan ulang SNI masih berlangsung dan belum selesai. Berbagai pertanyaan yang telah muncul di ruang publik hanya merupakan pengingat. Dengan kata lain, tinjauan kritis terhadap SNI versi 2025 baru sungguh-sungguh dapat dilakukan secara bermakna jika didasarkan pada hasil akhir penulisan.

Agus Suwignyo, Pedagog cum Guru Besar Sejarah Pendidikan, Universitas Gadjah Mada