Berbagai Negara Memitigasi Lonjakan Harga Minyak

NEW YORK, SENIN — Pemerintah berbagai negara membuat kebijakan darurat menyikapi lonjakan harga minyak. Sebagian menata ulang pola konsumsi. Sebagian lagi melepas cadangan strategis.

Para menteri keuangan kelompok 7 negara industri, G7, rapat virtual pada Senin (9/3/2026) siang waktu New York, Amerika Serikat. Mereka dan perwakilan Badan Energi Internasional (IEA) mengoordinasikan pelepasan cadangan strategis minyak.

AS dan Jepang telah mengindikasikan dukungan pada gagasan itu. Dilaporkan Financial Times, pertemuan para menteri G7 fokus membahas pelepasan hingga 400 juta barel cadangan bersama mereka.

Dalam perdagangan Senin, Brent dan WTI melonjak sampai 116 dolar AS per barel sebelum terkoreksi ke 110,8 dolar AS untuk Brent dan 108 dolar AS per barel untuk WTI. Koreksi itu imbas kabar pertemuan G7.

Anggota IEA memiliki 1,2 miliar barel cadangan minyak mentah. Cadangan itu setara dua bulan kebutuhan seluruh 32 negara anggota IEA. Dari cadangan itu, 700 juta barel dimiliki AS-Jepang.

Sementara Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara mengatakan, belum ada keputusan soal pelepasan cadangan strategis. Cadangan minyak Jepang setara untuk kebutuhan sampai 254 hari. Pada 2022, kala harga minyak melonjak akibat serangan Rusia ke Ukraina, Jepang melepaskan sebagian cadangan minyaknya.

Jepang bergantung pada Timur Tengah untuk sekitar 95 persen pasokan minyaknya. Selain itu, 11 persen impor gas alam cair Jepang juga dari Timur Tengah. Sekitar 70 persen minyak dan 6 persen LNG yang masuk ke Jepang itu datang melalui Selat Hormuz.

Menyikapi serangan AS-Israel, Iran menutup Selat Hormuz. Selat itu pintu keluar setidaknya 20 persen minyak mentah dan gas bumi global.

Bukan cuma jalan keluarnya, fasilitas produksi di Teluk Persia juga terganggu. Sejumlah kilang gas bumi dan minyak berhenti atau terganggu operasinya.

Selain menjajaki pelepasan cadangan minyak, Jepang didorong mengoptimalkan penggunaan nuklir. Hal itu antara lain disampaikan ketua partai oposisi Democratic Party for the People, Yuichiro Tamaki. ”Kecuali kita memanfaatkan sepenuhnya tenaga nuklir sebagai sumber daya bebas karbon dengan ketergantungan yang lebih kecil pada sumber dari luar negeri, tagihan listrik pasti akan naik,” tulis Tamaki di X.

Setelah inti reaktor PLTN Fukushima Daiichi meleleh pada 2011, Jepang menutup seluruh 54 reaktor nuklirnya. Sebelum ditutup, reaktor-reaktor itu memasok sekitar 30 persen listrik Jepang. Saat ini, dari jumlah itu, 33 reaktor masih dapat dioperasikan. Akan tetapi, baru 15 reaktor yang telah dihidupkan kembali.

Reuters melaporkan, dampak perang sudah mulai terasa di sektor industri Jepang. Salah satunya Mitsubishi Chemical yang mulai memangkas produksi etilena di pabriknya di Ibaraki.

Sementara Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung mengumumkan pembatasan harga BBM demi melindungi konsumen. Seoul mempersiapkan sampai 67 miliar dolar AS untuk stabilisasi dampak lonjakan harga minyak.

Sementara Vietnam mempertimbangkan rencana menghapus tarif atas impor bahan bakar minyak (BBM). Tujuannya, membantu menstabilkan pasar domestik dan menjamin keamanan energi nasional.

”Jika konflik berlanjut dan blokade Selat Hormuz terus berlangsung, pasokan alternatif di pasar internasional akan menjadi langka dan berisiko mendorong harga naik,” kata Kementerian Keuangan Vietnam dalam pernyataannya.

Kantor berita Vietnam, Vietnam News Agency, melaporkan, usulan itu telah diajukan ke Kementerian Kehakiman Vietnam dan menunggu persetujuan. Bila disahkan, dekrit tarif itu akan berlaku hingga 30 April 2026.

Tarif untuk sejumlah bahan baku petrokimia juga akan dipotong menjadi 0 persen, sebelumnya 2-3 persen. Produk ini mencakup xylene, kondensat, dan p-xylene.

Pemangkasan tarif impor ini akan memotong pendapatan negara Vietnam. Berdasarkan nilai impor tahun 2025, penerimaan Vietnam diperkirakan turun lebih dari 1 triliun dong Vietnam atau sekitar 39 juta dolar AS (Rp 660 miliar) jika pemangkasan diberlakukan.

Namun, Kementerian Keuangan Vietnam menegaskan langkah tersebut diperlukan untuk memastikan pasokan dalam negeri tetap stabil. Kebijakan itu dapat membantu para pedagang BBM mendiversifikasi sumber pasokan dan mengamankan impor.

Menurut Pemerintah Vietnam, harga bahan bakar di negara itu telah naik tajam. Pemerintah Vietnam pun menjalankan protokol penetapan harga darurat.

Media Pemerintah Vietnam melaporkan harga bensin naik 21 persen menjadi 27.040 dong Vietnam (Rp 17.500) per liter. Harga ini merupakan yang tertinggi sejak Juli 2022.

Sementara Bangladesh memilih menekan konsumsi. Caranya antara lain menutup seluruh universitas dengan memberi waktu libur Lebaran lebih panjang. Seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta Bangladesh sudah mulai libur Lebaran.

Untuk sekolah, sudah lebih dulu libur sejak awal Ramadhan. Dengan demikian, seluruh lembaga pendidikan di Bangladesh sudah tutup.

Para pejabat Bangladesh mengatakan, langkah tersebut tidak hanya akan mengurangi konsumsi listrik. Langkah itu juga mengurangi lalu lintas yang menyebabkan pemborosan BBM.

”Kami melakukan segala yang kami bisa untuk mengurangi konsumsi dan memastikan stabilitas pasokan listrik, bahan bakar, dan impor,” kata seorang pejabat senior kementerian energi Bangladesh.

Pejabat setempat mengatakan, kampus mengonsumsi listrik dalam jumlah besar, yaitu untuk asrama, ruang kelas, laboratorium, dan penyejuk ruangan (AC). Karena itu, penutupan diharapkan dapat mengurangi tekanan pada sistem kelistrikan negara.

Bangladesh bergantung pada impor untuk 95 persen kebutuhan energinya. Pada Jumat, Bangladesh memberlakukan pembatasan harian atas penjualan BBM. Pembatasan diberlakukan setelah terjadi pembelian panik dan penimbunan.

Krisis gas yang parah bahkan telah memaksa Bangladesh menghentikan operasi empat dari lima pabrik pupuk milik negara. Gas yang tersedia dialihkan ke pembangkit listrik untuk menghindari pemadaman listrik lebih luas.

Bangladesh juga telah membeli LNG dari pasar spot dengan harga jauh lebih tinggi. Dhaka juga tengah mencari tambahan kargo untuk menutup kekurangan pasokan.

Penghematan juga dilakukan di Filipina. Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Jumat, mengumumkan pemerintah akan beralih ke sistem kerja empat hari sepekan. Kebijakan ini berlaku di semua kantor pemerintah mulai Senin. Layanan darurat dikecualikan, yaitu polisi dan petugas pemadam kebakaran.

Marcos mengatakan, kebijakan kerja empat hari itu bersifat sementara. Akan tetapi, ia tidak menyebutkan kapan akan berakhir.

Langkah itu, kata Marcos, diambil untuk melindungi rakyat Filipina. ”Kami adalah korban perang yang bukan pilihan kami. Namun, kami mengendalikan bagaimana kami akan melindungi rakyat Filipina,” ujarnya.

Filipina merupakan negara miskin minyak. Sebagian besar minyak mentahnya diimpor dari Timur Tengah. Negara itu juga masih mengandalkan pembangkit listrik BBM untuk menghasilkan listrik.

Menurut Marcos, penutupan Selat Hormuz akan membuat harga-harga BBM Filipina naik pada pekan depan. Kenaikannya diperkirakan sekitar 7,48 peso (sekitar Rp 2.150) per liter untuk bensin, 17,28 peso (sekitar Rp 4.940) per liter untuk solar, dan 32,35 peso (sekitar Rp 9.250) untuk minyak tanah.

Perang itu, kata Marcos, juga mengancam keselamatan dan keamanan pekerjaan lebih dari dua juta warga Filipina yang bekerja di Timur Tengah.

Selain menerapkan kerja empat hari, Marcos juga memerintahkan seluruh lembaga pemerintah memangkas konsumsi BBM dan listrik sebesar 10-20 persen. Ia melarang perjalanan studi pemerintah, kegiatan pembangunan tim (team building), serta rapat yang dapat dilakukan secara daring.

Selain itu, Marcos juga mendesak Kongres memberi wewenang kepadanya untuk menurunkan cukai atas produk BBM jika harga minyak mentah menembus 80 dollar AS per barel. Ia juga meminta perubahan atas undang-undang biofuel. Perubahan ini dimaksudkan agar bioetanol murah dapat digunakan untuk campuran dengan produk minyak bumi.

Pemerintah Filipina juga berencana memberikan subsidi BBM dan bantuan tunai kepada sektor-sektor yang terdampak. Namun, ia tak memberi rincian sektor-sektor yang dimaksud. (AP/AFP/REUTERS)