Sekolah Rakyat yang Berdaulat

Seorang anak yang akan masuk Sekolah Rakyat menangis karena diolok-olok teman-temannya. ”Sekolah Rakyat, kan, untuk anak miskin,” kata teman-temannya. Kisah di atas terekam dalam sebuah video reportase tentang anak-anak yang mulai masuk Sekolah Rakyat bulan Juli ini.

Di tengah berbagai kritik terhadap Sekolah Rakyat, mulai dari persoalan segregasi, stigma, hingga soal kualitas pendidikan, layar Sekolah Rakyat telah terkembang dan pantang surut ke belakang. Setidaknya hingga lima tahun ke depan.

Tulisan ini mencoba memetakan beberapa kemungkinan agar Sekolah Rakyat tak karam meskipun ia dipaksa berlayar tanpa banyak persiapan, tanpa kajian memadai, serta tanpa sempat mendengar dan mempertimbangkan berbagai kritik dan masukan.

Sekolah yang ditujukan untuk kalangan miskin sesungguhnya bukan gagasan baru. Dalam berbagai bentuk, masyarakat sipil sudah lama menjalankan pendidikan alternatif untuk mereka yang tertinggal dari sistem.

Bedanya, Sekolah Rakyat dikelola secara resmi oleh negara di bawah Kementerian Sosial, bukan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ini bukan sekadar persoalan birokrasi. Ini adalah persoalan paradigma. Ketika pendidikan untuk kaum miskin berada di bawah Kementerian Sosial, negara telah mengirimkan pesan yang keliru dan berbahaya: bahwa pendidikan bagi orang miskin adalah urusan bantuan, urusan belas kasihan, bukan urusan hak, apalagi peningkatan kualitas manusia dan upaya menggali potensi terbaik setiap orang.

Alih-alih memperlakukan anak-anak miskin sebagai subyek pembelajar, mereka diposisikan sebagai obyek penerima manfaat. Ruang belajar bukan dibangun sebagai tempat untuk menumbuhkan nalar, imajinasi, dan keberanian berpikir, melainkan dijalankan dalam logika penyantunan, budaya kasihan dan pengasuhan yang tidak membebaskan.

Maka, yang tumbuh bukan keberdayaan, melainkan keterikatan dan ketergantungan.

Di tangan Kementerian Sosial, Sekolah Rakyat berisiko besar hanya menjadi kelanjutan dari logika bantuan sosial (bansos). Tidak ada visi jangka panjang. Tidak ada upaya untuk melibatkan komunitas pendidikan alternatif. Juga tidak ada integrasi dengan sistem pendidikan nasional.

Maka, jika Sekolah Rakyat ingin menjadi sebuah program yang berhasil, ia harus ditarik dari tangan Kementerian Sosial dan dikembalikan pada otoritas yang memahami dunia pendidikan.

Lebih dari itu, ia harus dibangun dengan kolaborasi antara Kementerian Pendidikan, komunitas pendidikan rakyat, serta gerakan sosial yang selama ini bekerja—mengajar, mendengar, dan berjalan bersama anak-anak miskin tanpa anggaran negara.

Gagasan bahwa pendidikan untuk orang miskin adalah bentuk kebaikan hati negara harus segera dibuang. Pendidikan bukan hadiah, melainkan hak. Negara tidak sedang berderma. Negara sedang menjalankan kewajibannya.

Murid-murid Sekolah Rakyat adalah warga negara yang sama-sama berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan yang membebaskan. Mereka bukan warga kelas dua yang cukup diajari baca, tulis, hitung (calistung), agar tidak buta huruf, lalu dibiarkan menyerap pengetahuan seadanya dengan guru seadanya di ruang belajar yang seadanya.

Jika logika seperti ini dibiarkan, maka Sekolah Rakyat akan menjadi ruang produksi ketimpangan baru: di saat anak-anak dari keluarga mampu mendapat pendidikan penuh imajinasi, kreativitas, dan kesadaran kritis; maka anak-anak dari keluarga miskin justru dicekoki keterampilan minimum untuk bisa “ikut kerja”.

Pendidikan yang membebaskan tidak lahir dari niat baik saja, tapi dari kerja sadar yang berpijak pada realitas anak-anak. Sekolah Rakyat harus disusun dengan kurikulum kerakyatan, bukan dengan kurikulum yang seragam dan meniru sekolah formal.

Kurikulum kerakyatan berarti kurikulum yang berangkat dari kehidupan anak-anak: bagaimana mereka tumbuh di tengah kekerasan struktural, bagaimana mereka membantu orangtua di pasar, menjaga adik saat orangtua kerja, menghadapi ancaman penggusuran, krisis pangan, atau kekosongan harapan.

Setiap pengalaman hidup anak-anak miskin adalah sumber pengetahuan.

Maka, yang dibutuhkan adalah bukan sekadar pelajaran dalam buku, tetapi pelajaran tentang hidup. Pelajaran yang memampukan mereka untuk memahami kenyataan sosial, mengenali hak-haknya, dan menumbuhkan daya untuk bertanya, mengkritik, dan membayangkan dunia yang lebih adil.

Sekolah Rakyat tidak boleh menjadi tempat “pemulihan sosial”, melainkan tempat tumbuhnya kesadaran politik yang membebaskan. Inilah kenapa keterlibatan komunitas pendidikan alternatif menjadi sangat penting.

Di banyak daerah, komunitas-komunitas ini telah merintis model belajar yang menyatu dengan kampung, dengan alam, dan dengan gerakan rakyat. Model yang memungkinkan anak-anak tidak hanya belajar membaca buku, tetapi juga membaca dunia.

Dalam sekolah seperti ini, guru bukan perpanjangan tangan negara, bukan sekadar tenaga kontrak yang patuh pada laporan administratif, tetapi teman belajar. Mereka hadir sebagai bagian dari komunitas. Mereka belajar bersama anak-anak, menumbuhkan semangat gotong-royong, solidaritas, dan kesadaran kelas. Sekolah bukan ruang isolasi, tetapi ruang hidup yang berpihak.

Oleh karena itu, kurikulum untuk Sekolah Rakyat tidak boleh diturunkan dari atas. Ia harus diciptakan dari bawah, dari kampung-kampung, dari pendidik jalanan, dari orangtua, dari anak-anak itu sendiri. Negara tidak cukup hadir sebagai penyedia anggaran, tetapi juga harus membuka ruang partisipasi yang nyata, memberi kepercayaan, dan berhenti mendikte dengan standar seragam yang selama ini justru melumpuhkan.

Pendidikan sejatinya adalah ruang perjuangan. Di dalamnya, rakyat belajar mengenali dirinya, memahami ketimpangan, dan meneguhkan harapan akan masa depan yang lebih baik. Jika Sekolah Rakyat ingin tetap berlayar, maka ia harus berdaulat—bebas dari logika penyantunan, bebas dari paradigma birokrasi sosial, dan bebas dari model pendidikan yang meninabobokan.

Hanya dengan demikian, Sekolah Rakyat bisa menjadi titik tolak untuk lahirnya generasi baru rakyat yang sadar, merdeka, dan berdaya.

Okky Madasari Sastrawan dan Sosiolog