Sektor UMKM Masih Tertekan Daya Beli Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS — Permintaan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM masih tertekan akibat melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi tersebut, antara lain, tecermin dari penyaluran kredit UMKM yang melambat serta kredit usaha rakyat atau KUR yang belum optimal.

Mengutip kajian dari Office of Chief Economist Bank Mandiri, belanja masyarakat mengalami normalisasi seiring berakhirnya rangkaian libur panjang. Hal ini tampak dari nilai transaksi belanja QRIS pada minggu ketiga Juni yang turun 2,2 persen poin dibandingkan minggu sebelumnya.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, penyaluran kredit UMKM berkaitan erat dengan belanja masyarakat kelas menengah bawah. Kelompok ini berkontribusi 44 persen terhadap total konsumsi masyarakat.

”Ketika konsumen terpaksa mengurangi belanja karena daya beli turun akibat income-nya juga turun, tentu saja akan menurunkan omzet penjualan dari usaha mikro dan kecil. Ini tentu saja akan mengurangi minat mereka untuk meminjam atau mengajukan kredit, apalagi KUR,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

Secara umum, pertumbuhan kredit UMKM oleh perbankan pada Mei 2025 tercatat sebesar 2,17 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan April 2025 yang tumbuh 2,6 persen. Bahkan, ini jauh di bawah pertumbuhan kredit UMKM pada Mei 2024 yang mencapai 6,85 persen secara tahunan.

Di sisi lain, berdasarkan pemaparan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), realisasi penyaluran KUR hingga 16 Juni 2025 sebesar Rp 118,8 triliun kepada 2 juta debitor UMKM. Penyaluran KUR ini setara 39,6 persen dari target pada 2025 yang sebesar Rp 300 triliun.

Di sisi lain, dari sisi suplai tentu saja KUR harus diperluas, penjaminannya diperkuat, mekanisme diperbaiki, dan juga sosialisasi perlu diperkuat supaya KUR menjadi lebih luas, terutama mencakup usaha-usaha yang ”bankable” tentu saja.

Menurut Faisal, penurunan permintaan KUR utamanya disebabkan oleh munculnya kekhawatiran pelaku UMKM terhadap prospek usaha ke depan. Akibatnya, para pelaku UMKM cenderung enggan untuk mengajukan kredit sekalipun itu dijamin oleh pemerintah.

”Di sisi lain, dari sisi suplai tentu saja KUR harus diperluas, penjaminannya diperkuat, mekanisme diperbaiki, dan juga sosialisasi perlu diperkuat supaya KUR menjadi lebih luas, terutama mencakup usaha-usaha yang bankable tentu saja,” ujarnya.

Selain itu, para pelaku UMKM kini juga disodori alternatif pembiayaan dari fintech lending atau pinjaman daring yang menawarkan kemudahan akses. Alternatif pembiayaan dari pinjaman daring tersebut utamanya dimanfaatkan oleh segmen mikro dengan jumlah pinjaman yang rendah serta tanpa agunan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, saldo pembiayaan pinjaman daring pada April 2025 tumbuh 29,01 persen secara tahunan menjadi Rp 80,94 triliun. Dari jumlah tersebut, 35,38 persen di antaranya atau Rp 28,63 triliun disalurkan kepada sektor produktif alias UMKM.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sepanjang Januari-Mei 2025 telah menyalurkan KUR senilai Rp 69,8 triliun atau setara dengan 39,89 persen dari total alokasi tahunan sebesar Rp 175 triliun yang ditetapkan oleh pemerintah. Penyaluran tersebut telah menjangkau 8,29 juta debitor UMKM.

Adapun mayoritas KUR yang disalurkan BRI atau 63,31 persen dialokasikan ke sektor produksi, meliputi pertanian, perikanan, dan industri pengolahan. Sektor pertanian memperoleh porsi terbesar, yakni Rp 30,63 triliun atau 43,88 persen dari total KUR.

”BRI terus memperkuat perannya sebagai bank yang prorakyat dengan tetap fokus menumbuhkembangkan dan memberdayakan UMKM Indonesia sebagai upaya nyata dalam mendukung pertumbuhan dan ketahanan ekonomi nasional,” kata Direktur Utama BRI Hery Gunardi dalam keterangan resmi, Kamis (26/6/2025).

Secara historis, selama 2015-Mei 2025, total penyaluran KUR BRI telah mencapai Rp 1.327 triliun, dengan jumlah penerima 44,26 juta debitor. Ini menunjukkan kontribusi serta konsistensi BRI dalam mendorong pertumbuhan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional.

Hery menambahkan, penyaluran KUR tidak hanya untuk memperluas akses pembiayaan inklusif, tetapi juga diharapkan memberikan efek berganda bagi masyarakat. Sebab, KUR mampu memperkuat kemandirian usaha, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI tercatat telah menyalurkan KUR senilai Rp 4,6 triliun kepada lebih dari 20.000 pelaku UMKM hingga pertengahan 2025. Dengan demikian, BNI telah merealisasikan 27 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 17 triliun.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, capaian tersebut mencerminkan konsistensi BNI dalam menjangkau pelaku usaha di berbagai lapisan, khususnya segmen mikro dan kecil. Meski menghadapi tantangan dalam penyalurannya, BNI tetap optimistis dapat memenuhi target hingga akhir tahun.

”Kami berupaya memperluas jangkauan pembiayaan secara inklusif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Ini adalah wujud nyata dari komitmen BNI untuk hadir lebih dekat dengan pelaku UMKM,” ujar Okki dalam keterangan tertulis.