Seminggu Menjelang Keberangkatan, Warga Diminta Waspadai Penipuan Kuota Haji

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memastikan jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama siap diberangkatkan pada Rabu, 22 April 2026 mendatang. Masyarakat tanpa visa haji diminta untuk tidak berangkat ke Mekkah dan waspada terhadap penipuan kuota haji.

Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memaparkan, penyelenggaraan haji akan difokuskan pada percepatan layanan, penguatan pengawasan, serta perlindungan jemaah agar ibadah haji berjalan lancar.

”Persiapannya, alhamdulillah, saya katakan hampir 100 persen. Semua sudah kami siapkan, visa sudah keluar semua, dan kartu nusuk sudah di Indonesia semua,” kata Irfan di Kantor Kementerian Haji dan Umrah, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Kesiapan logistik bagi jemaah selama berada di Tanah Suci juga dipastikan sudah terjamin. Sebab, kontrak dan ketersediaan logistik untuk kebutuhan jemaah haji telah diamankan hingga tiga bulan ke depan.

Irfan juga menegaskan bahwa tidak ada kenaikan biaya haji imbas dari kenaikan harga avtur karena gejolak perang di Timur Tengah. Beban kenaikan biaya operasional dari Rp 6,69 triliun menjadi Rp 8,46 triliun, atau naik sebesar Rp 1,77 triliun itu akan ditanggung oleh pemerintah.

”Beban itu akan ditutup oleh pemerintah, mengenai dari pos (anggaran) mana nanti, insya Allah, kita akan segera temukan formulanya bisa memungkinkan dua-duanya apakah itu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau dari BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji),” ucapnya.

Jangan sampai tertipu dengan orang yang mengatasnamakan menjual visa mujamalah, apalagi visa haji furoda.

Pemerintah pun tengah menyiapkan satuan tugas (satgas) bersama antara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj), Kepolisian RI, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk mencegah praktik keberangkatan nonprosedural. Irfan terus mengimbau agar warga negara Indonesia tidak mencoba-coba berangkat ke Mekkah tanpa visa haji.

”Jangan sampai warga negara kita nanti telantar di sana karena kebijakan dari Arab Saudi saat ini memang tidak mengizinkan selain yang memegang visa haji untuk ke sana,” kata Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dari sisi teknis, Kemenimipas memastikan peningkatan layanan melalui perluasan fasilitas Mecca Route, yang kini hadir di empat bandara. Keempat bandara tersebut adalah Bandara Soekarno-Hatta, Banten; Bandara Juanda, Surabaya; Bandara Adi Soemarmo, Boyolali; dan Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar.

Skema ini memungkinkan proses keimigrasian Arab Saudi dilakukan di Indonesia sehingga jemaah tidak perlu lagi antre lama untuk pemeriksaan imigrasi setibanya di Arab Saudi. Selain itu, saat kepulangan, jamaah akan mendapatkan layanan imigrasi berbasis teknologi pengenalan wajah yang lebih sederhana dan cepat masuk ke Tanah Air.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Azhar Simanjuntak menambahkan imbauan agar masyarakat berhati-hati terhadap adanya potensi penipuan kuota haji mujamalah. Haji mujamalah adalah program haji nonkuota resmi yang menggunakan visa undangan khusus dari Pemerintah Arab Saudi yang memungkinkan jemaah berangkat tanpa antre.

”Kami wanti-wanti ini kepada publik, terutama jemaah haji atau yang akan berangkat haji, jangan sampai juga tertipu dengan orang yang mengatasnamakan menjual visa mujamalah, apalagi visa haji furoda yang memang tidak ada,” kata Dahnil.

Pemberangkatan haji kloter pertama akan dimulai pada 22 April 2026, sedangkan pemberangkatan kloter kedua akan dimulai pada 7 Mei 2026 hingga berakhir dengan jadwal kedatangan jemaah haji kloter kedua di Tanah Air pada 1 Juli 2026.

Adapun jumlah jemaah haji asal Indonesia yang akan diberangkatkan tahun ini berjumlah 221.000 anggota jemaah yang terbagi atas 203.320 anggota jemaah reguler (92 persen) dan 17.680 anggota jemaah haji khusus (8 persen). Kemenhaj menargetkan penyelenggaraan haji tahun ini menjadi lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan.

Secara terpisah, anggota Komisi VIII DPR, Hidayat Nur Wahid, berharap penyelenggaran haji tahun ini berjalan lancar. Tahun depan, dia mendorong pemerintah untuk mengupayakan penambahan kuota haji guna mengatasi panjangnya daftar tunggu jemaah haji di Indonesia yang saat ini bisa mencapai puluhan tahun.

Dia menilai, potensi penambahan kuota haji berdasarkan jumlah populasi Muslim Indonesia belum sepenuhnya tecermin dalam alokasi kuota haji saat ini. Sebab, saat ini kuota haji Indonesia masih mengacu pada rasio 1:1.000 dari jumlah penduduk Muslim. Namun, menurutnya, skema tersebut masih dapat dinegosiasikan.

”Kalau memungkinkan, rasio itu bisa ditingkatkan, misalnya menjadi 2:1.000. Kalau itu bisa dicapai melalui diplomasi haji, solusi untuk mengurangi antrean sebenarnya sudah ada di depan mata. Ini harus menjadi upaya serius karena antrean haji kita sangat panjang dan membutuhkan solusi konkret,” kata Hidayat.

Selain itu, anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina, meminta Kemenhaj untuk turut mengurusi pengadaan koper jemaah haji yang selama ini ditengarai menjadi ”permainan” pihak tertentu, termasuk maskapai penerbangan. Koper, walau terdengar sederhana, seharusnya bisa dikelola teroganisasi oleh pemerintah.

”Koper itu jangan lagi jadi permainan. Ini urusan jemaah. Kenapa harus maskapai (yang mengadakan koper haji)? Tahun depan kenapa bukan Kemenhaj saja yang mengelola,” kata Selly.

Saat ini, progres distribusi koper belum merata. Maskapai Saudi Arabian Airlines, misalnya, telah mendistribusikan sekitar 74,1 persen koper jemaah, sementara Garuda Indonesia baru mencapai 50,8 persen. Pemerintah menargetkan seluruh distribusi koper rampung paling lambat 17 April 2026 agar seluruh anggota jemaah telah menerima perlengkapan sebelum keberangkatan.