Usul Tak Dibalas Nadiem, Gibran Kini Minta PPDB Zonasi Dievaluasi

JAKARTA, KOMPAS — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB dievaluasi. Permasalahan ini selalu menjadi polemik setiap menjelang tahun ajaran baru hingga menimbulkan berbagai kecurangan kependudukan.

Gibran mengatakan, saat menjadi Wali Kota Surakarta, dirinya pernah menyampaikan masukan terkait PPDB zonasi melalui surat kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Namun, surat itu tidak ditindaklanjuti.

”Surat ini belum mendapat tanggapan. Surat ini isinya adalah keluhan-keluhan saya sebagai Wali Kota,” kata Gibran saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Senin (11/11/2024).

Dalam surat tersebut, Gibran mengungkapkan bahwa PPDB zonasi di Solo Raya telah membuat orangtua mengakali aturan dengan memindahkan kependudukan anaknya ke dekat sekolah yang diinginkan. Sementara itu, siswa yang tinggal dekat dengan sekolah negeri yang dianggap sekolah unggulan tidak termotivasi belajar mengejar sekolah impian.

Menurut dia, pelaksanaan PPDB zonasi belum optimal. Pemkot Surakarta menyarankan solusi agar PPDB zonasi ditiadakan dan kembali dengan sistem sebelumnya, yakni seleksi menggunakan ujian nasional atau sejenisnya. Dengan begitu, ada kesamaan standar penilaian sekolah.

Gibran turut menyoroti nasib guru yang kian tersudutkan dengan beban kerja hingga kriminalisasi.

Selain itu, peserta didik juga akan termotivasi belajar lebih giat untuk bisa melanjutkan studi ke sekolah impiannya. Oleh karena itu, penilaian juga harus lebih ketat sebab di Solo Raya, kata Gibran, ada fenomena sekolah-sekolah memberikan nilai fantastis kepada siswa agar bisa diterima di sekolah tertentu dengan jalur prestasi, mengakali aturan jalur zonasi.

Kini, sebagai Wapres, masukan ini kemudian ditekankan kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti agar ditindaklanjuti. Gibran juga menginstruksikan menteri Abdul Mu’ti untuk mengevaluasi program Merdeka Belajar, pengawas sekolah, dan ujian nasional.

Para kepala dinas yang hadir dalam rakor ini pun diminta untuk aktif memberi masukan selama rapat agar menghasilkan kebijakan yang holistik.

”Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini,” ucapnya.

Tak hanya itu, Gibran turut menyoroti nasib guru yang kian tersudutkan dengan beban kerja hingga kriminalisasi, sementara dukungan untuk kesejahteraannya masih minim. Dia meminta Menteri Abul Mu’ti untuk mengupayakan Undang-Undang Perlindungan Guru ke DPR.

Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi guru dan murid. Oleh karena itu, Gibran mengusulkan pendirian sekolah khusus korban kekerasan seksual agar hak pendidikan mereka tetap terpenuhi.

”Jangan sampai ada lagi terjadi kasus-kasus seperti ini. Kemarin juga sudah kami bahas dengan Pak Menteri bagaimana anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan lain-lain ini harus mendapatkan atensi khusus. Jangan sampai mereka malah dikeluarkan dari sekolah,” tutur Gibran.

Dalam kesempatan ini, Wapres juga mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar bekerja sama Kementerian Pekerjaan Umum supaya tidak ada lagi sekolah-sekolah yang roboh dan bocor. Pemerintah bertekad agar anggaran bisa tepat sasaran sehingga langsung menyasar penerima manfaat.

Tak ketinggalan, Wapres kembali menitipkan kesuksesan program Makan Siang Gratis yang sudah diuji-cobakan di beberapa sekolah. ”Saya kira di ruangan ini semuanya setuju dengan program yang ini. Jadi, sekali lagi Bapak-Ibu, mohon program ini dikawal dengan baik, anak-anak kita dikawal dengan baik,” ucap Gibran.

Mendikdasmen Abdul Mu’ti kembali menegaskan bahwa pihaknya masih dalam proses menampung aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan termasuk dalam rapat koordinasi dengan para Kepala Dinas Pendidikan se-Indonesia hari ini. Setelah itu, dia akan meramu kebijakan terbaik agar perbaikan-perbaikan yang dilakukan tidak membingungkan.

”Kami tentu belum pada keputusan apakah PBDP atau zonasi itu kita lanjutkan atau kami pilih cara lain,” kata Mu’ti.

Ketua Komisi X DPR Hetifah Sjaifudian menambahkan, DPR juga melihat perlu adanya evaluasi terhadap kebijakan pendidikan yang sudah ada. Mereka menunggu kebijakan dari Abdul Mu’ti untuk disesuaikan dengan proses legislasi dan anggaran di DPR.

”Kami juga berharap semuanya berjalan smooth dan lancar,” tutur Hetifah.