Sein Kiri, Belok Kanan: Harga Beras dan Stok Bulog

Dalam teori ekonomi, harga bukan hanya soal murah atau mahal.

Harga suatu barang membawa sinyal informasi bagi produsen dan konsumen mengenai apa yang terjadi di pasar, baik di sisi penawaran (suplai) maupun di sisi permintaan.

Tentu, jika berbicara tentang harga beras, mekanisme pasar murni tak berlaku. Beras termasuk komoditas yang paling banyak mengalami campur tangan pemerintah dan beras sebagai komoditas pangan akan selalu menjadi komoditas politik.

Kita tahu baru-baru ini, harga beras yang naik tinggi menjadi salah satu faktor kekalahan bersejarah partai paling berkuasa di Jepang, Partai Demokrat Liberal (LDP).

Produksi beras secara alami bergantung musim sehingga keseimbangan harga di pasar akan cukup fluktuatif naik dan turun. Oleh sebab itu, stabilisasi harga beras, misal dengan memodifikasi musim tanam, cukup sulit dilakukan, terlebih dengan masih banyaknya lahan sawah tadah hujan dengan musim tanam yang berbeda-beda produktivitasnya.

Selain itu, faktor musiman dari sisi permintaan, seperti puasa, Lebaran, serta Natal dan Tahun Baru, juga memengaruhi fluktuasi harga. Dengan demikian, campur tangan pemerintah diperlukan untuk stabilisasi harga beras, suatu praktik yang umum di negara berkembang.

Di Indonesia, stabilisasi harga beras menjadi upaya pemerintah dalam mendorong ketahanan pangan sejak awal masa Orde Baru. Stabilisasi ini secara konseptual dilakukan Perum Bulog dengan skema sederhana, menambah persediaan (stok) beras dengan menyerap kelebihan produksi (excess supply) untuk menghindari harga beras turun terlalu jauh yang pada akhirnya akan merugikan petani.

Kemudian dengan stok ini, Bulog menjadi penyuplai pasar ketika terjadi kelangkaan (excess demand) sehingga harga beras tetap terjangkau oleh masyarakat. Dengan skema ini, Bulog akan membeli beras ketika harga relatif rendah dan menjual ketika harga relatif tinggi, atau dengan kata lain seharusnya tidak ada kerugian yang ditanggung oleh Bulog.

Pastinya, stok Bulog juga harus cukup besar relatif terhadap pasar untuk bisa memengaruhi harga beras. Dalam praktiknya, pembelian Bulog terutama dilakukan bukan dengan membeli beras, melainkan dengan pembelian gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG).

Bulog kemudian melakukan pengeringan dan penggilingan sendiri atau melalui mitra untuk menyimpannya dalam bentuk stok beras. Dengan demikian, stabilisasi harga di tingkat petani ini diharapkan juga akan menstabilkan harga beras di tingkat konsumen.

Efektivitas stabilisasi harga oleh Bulog memerlukan informasi yang akurat dan up to date (per bulan) mengenai jumlah produksi dan konsumsi sehingga bisa diketahui benar apakah harga di pasar mencerminkan surplus atau defisit produksi beras. Kondisi surplus dan defisit inilah yang menentukan kebijakan penyerapan atau pelepasan stok Bulog.

Selain itu, harga pembelian pemerintah (HPP) idealnya bersifat fleksibel, menyesuaikan dengan besarnya jumlah surplus produksi pada saat itu.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI Nomor 14 Tahun 2025, Bulog ditugaskan untuk meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dengan menyerap gabah/beras setara 3 juta ton.

Penyerapan gabah/beras ini dilakukan dengan mempertimbangkan surplus produksi pada periode Januari-Juli 2025. Berdasarkan estimasi BPS pada periode tersebut, produksi beras sebesar 18,76 juta ton dan konsumsi 15,43 juta ton atau surplus produksi 3,3 juta ton.

Perlu dicermati, surplus produksi 3 juta ton ini berbeda-beda jumlahnya, bahkan terjadi defisit pada bulan Januari-Februari dan Mei-Juni jika dibandingkan dengan estimasi jumlah rata-rata konsumsi sederhana per bulan.

Penyerapan Bulog pada bulan Mei dan terutama di bulan Juni, meningkatkan permintaan justru di saat terjadi defisit produksi yang menyebabkan meningkatnya harga eceran beras. Pada bulan Juni ini pula, Bulog mencatat rekor tertinggi stok beras nasional sepanjang sejarah, yaitu 4,2 juta ton.

Penyerapan Bulog yang tidak tepat waktu ini bukan satu-satunya masalah. HPP GKP yang berlaku tetap Rp 6.500 per kilogram tanpa standar kualitas tertentu dinilai terlalu tinggi, terutama pada saat kondisi surplus beras. HPP ini menyebabkan pergeseran penjualan gabah di tingkat petani yang terlalu besar kepada Bulog dibandingkan penggilingan swasta.

Dengan Bulog yang masih terus meningkatkan stok untuk mencapai target CPP, kemampuan swasta untuk meningkatkan suplai di pasar saat produksi turun juga sangat terbatas. Sekali lagi, ujungnya adalah kenaikan harga eceran beras.

Dalam mencapai ketahanan pangan, pemerintah memiliki program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Stok Bulog menjadi instrumen krusial dalam pencapaian SPHP ini.

Namun, penulis harus mengingatkan bahwa menganggap peningkatan stok beras Bulog sebagai cerminan ketahanan pangan harus dicermati dengan hati-hati. Stok Bulog adalah output, di mana keluaran (outcome) yang diharapkan adalah stabilisasi harga, yang kemudian berdampak akhir (impact) pada ketahanan pangan.

Sering kali dalam kebijakan, pencapaian output tidak menghasilkan keluaran yang diharapkan, dalam arti program tidak efektif mencapai tujuan. Namun, dalam pencapaian target stok Bulog ini, selain berbiaya tinggi, program bukan hanya tidak efektif, melainkan juga kontraproduktif terhadap kestabilan harga.

Puluhan tahun lalu, penulis melakukan riset tentang sektor beras di Indonesia. Dari survei lapangan terungkap bahwa petani lebih memilih harga yang stabil dibandingkan harga tinggi.

Harga stabil adalah cerminan rendahnya risiko usaha. Harga beras yang fluktuatif akan mengurangi insentif petani untuk menanam di saat sudah banyak sumber ketidakpastian dialami usaha pertanian padi.

Dengan demikian, kestabilan harga pangan sejatinya sejalan dengan misi kesejahteraan petani sekaligus jembatan utama yang menghubungkan target stok Bulog dengan pencapaian ketahanan pangan nasional.

Chaikal Nuryakin, Dosen dan Kepala LPEM FEB Universitas Indonesia