Sekjen PDI-P Masih Teka-teki, Pramono Anung hingga Andi Widjajanto Disebut Berpeluang

JAKARTA, KOMPAS — Lebih dari sepekan setelah Kongres VI Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, belum ada kejelasan mengenai siapa kader partai yang bakal mengisi posisi sekretaris jenderal.

Meski demikian, posisi krusial ini diperkirakan akan diisi sosok yang mampu menjembatani komunikasi PDI-P dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mempersatukan kalangan internal partai, serta dekat dengan trah Sukarno. Disebut-sebut akan ada kejutan dalam penentuan posisi sekretaris jenderal (sekjen) tersebut.

Struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P periode 2025–2030 telah diumumkan dalam kongres di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (2/8/2025). Sebanyak 37 nama telah ditetapkan sebagai pengurus pusat. Namun, khusus posisi sekjen masih dirangkap oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Politisi senior PDI-P, Sidarto Danusubroto, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (15/8/2025), mengatakan, penentuan sekjen sepenuhnya merupakan hak prerogatif ketua umum. ”Sekjennya belum ada, saya tidak bisa meramal,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Sidarto menegaskan, jabatan itu masih dipegang Megawati bukan untuk menghindari tarik-menarik internal, melainkan karena Megawati mempertimbangkan banyak hal sebelum memilih salah satu kader untuk posisi krusial tersebut.

”Nanti akan diputuskan juga siapa-siapanya. Pasti Ibu (Megawati) akan memilih lebih bijak,” katanya.

Ia enggan berspekulasi soal nama calon sekjen. Namun, melihat pengalaman sebelumnya, ia menilai sosok yang terpilih idealnya mampu menjembatani komunikasi PDI-P dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menghubungkan pimpinan dengan kader di daerah, serta memiliki hubungan baik di keluarga besar trah Sukarno.

”Tentunya yang bisa menjadi bridging (jembatan) komunikasi untuk semua pihak,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani sebelumnya menyatakan akan ada kejutan terkait nama sekjen baru. Ia meminta semua pihak menunggu keputusan prerogatif dari Megawati.

”Pasti akan ada kejutan, ya. Kita tunggu saja kejutannya,” ucap Puan, yang juga Ketua DPR, seusai menerima Presiden Peru Dina Ercilia Boluarte Zegarra di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin kemarin.

Dihubungi secara terpisah, peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lili Romli, menilai posisi sekjen di PDI-P sangat strategis. Selain menjadi kepanjangan tangan ketua umum, sekjen juga berperan sebagai juru bicara partai dan penghubung komunikasi dengan pihak eksternal.

”Untuk PDI-P, tidak mudah mencari sosok yang tepat. Bukan hanya harus punya chemistry dengan Ibu Megawati, tetapi juga bisa membangun jembatan komunikasi antara Pak Prabowo dan Ibu Megawati,” ujarnya.

Menurut Lili, nama yang ideal sebenarnya adalah Pramono Anung karena kedekatannya dengan Megawati dan kemampuannya menjalin komunikasi dengan Prabowo. Namun, saat ini, Pramono yang pernah menjabat sebagai Sekjen PDI-P 2010-2015 tengah menjabat sebagai Gubernur Jakarta dengan beban kerja yang berat.

Nama lain yang muncul adalah Utut Adianto, mantan wakil sekjen yang dekat dengan Megawati, dan Ahmad Basarah, yang juga memiliki relasi baik dengan Prabowo, meski kerap diasosiasikan dengan faksi Puan Maharani.

Adapun menyangkut Hasto Kristiyanto, ia menilai kecil peluangnya untuk kembali menjabat sekjen. Bukan karena kapasitas, melainkan karena kasus hukumnya yang dinilai tidak baik bagi citra partai meski telah mendapat amnesti dari Presiden Prabowo atas kasus suap yang menjeratnya.

Lili memperkirakan, kejutan yang dimaksud Puan kemungkinan adalah nama yang selama ini tidak beredar. Untuk itu, ia melihat Andi Widjajanto berpeluang besar menduduki posisi sekjen.

”Dia dekat dengan Ibu Mega, seorang ideolog, komunikasinya baik, tidak meledak-ledak, dan bisa menerjemahkan apa maunya Ibu Megawati,” katanya.

Jika terpilih, lanjutnya, Andi akan menjadi loyalis Megawati yang berhadapan langsung dengan strategi elektoral Presiden Joko Widodo pada pemilu mendatang. Sebagai ahli strategi politik, ia dinilai mampu memperkuat citra PDI-P. ”Citra PDI-P bisa pulih kembali,” ujarnya.

Dosen Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, A Bakir Ihsan, juga menilai Andi Widjajanto sebagai sosok yang paling cocok dari beberapa nama yang disebutkan.

Alasannya, Andi memiliki kemampuan intelektual yang dapat memberi citra baru bagi PDI-P, pengalaman sebagai Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Sekretaris Kabinet, serta kesamaan kepedulian terhadap isu pertahanan yang menjadi perhatian Presiden Prabowo.

Di sisi lain, Andi juga disebut merepresentasikan regenerasi kader generasi 1970-an di lingkup internal partai. Andi kelahiran 1971, sementara Puan lahir pada 1973.

”Megawati, kan, sudah cukup panjang menjadi ketua umum. Secara perlahan perlu memikirkan regenerasi, walaupun regenerasi ketua umum bisa jadi jatuh pada Puan atau Prananda (putra Megawati, Prananda Prabowo). Tetapi, di level bawahnya perlu dipikirkan,” kata Bakir.

Bakir menambahkan, Andi juga merepresentasikan intelektualitas, mampu mempertahankan keberagaman yang menjadi ciri PDI-P, dan memadukan ideologi yang rasional dengan kemampuan menjelaskannya kepada publik. ”Mas Andi bisa melengkapi citra yang ada di PDI-P. Menjelaskan ideologi partai bukan sekadar emosional, tetapi ideologi yang rasional dan bisa dilogika masyarakat banyak,” ujarnya.

Loyalitas Andi, yang memilih mundur dari posisi Gubernur Lemhannas saat berbeda sikap dengan Presiden Jokowi pada Pemilihan Presiden 2024, menjadi nilai tambah.

”Saya pikir, pembelaan Mas Andi yang mundur dari Gubernur Lemhannas ketika tidak sejalan dengan Jokowi pada Pilpres 2024 lalu itu, kan, menunjukkan konsistensi dan loyalitasnya terhadap partai. Kalau pertimbangan pragmatis, ngapain harus keluar dari jabatan itu, sudah enak. Tetapi, kan, dia tidak memilih itu,” ucapnya.

Senada dengan Lili, meski Pramono Anung punya pengalaman politik yang panjang, Pramono sedang fokus di jabatan Gubernur Jakarta. ”Karena keberhasilan di jabatan gubernur ini akan menjadi insentif untuk partai. Jadi, biarkan yang punya jabatan kepala daerah didukung untuk menyukseskan tugasnya itu,” katanya.