Serangan AS ke Iran dan Dilema Keamanan di Timur Tengah

Amerika Serikat memutuskan untuk menyerang Iran. Serangan udara yang melibatkan tujuh pesawat bomber B-2 itu menyasar fasilitas nuklir Iran di Fordo, Natanz, dan Isfahan.

Selain melibatkan bomber, instalasi nuklir Iran juga diserang melalui kapal selam AS yang beroperasi di perairan Timur Tengah. Presiden AS Donald Trump didampingi Wakil Presiden JD Vance memantau operasi militer melalui Situation Room pada Sabtu, 21 Juni 2025 (The Atlantic, 22/6/2025).

Operasi berjalan sukses. Bahkan, Trump menyebut operasi itu sebagai salah satu operasi militer yang paling efektif karena mampu mencapai target secara presisi dan memiliki efek kejut bagi Iran. 

”We have completed our very successful attack on the three Nuclear sites in Iran, including Fordow, Natanz, and Esfahan. All planes are now outside of Iran air space. A full payload of BOMBS was dropped on the primary site, Fordow. All planes are safely on their way home,” tulis Trump lewat akun Twitternya (X).

Bagi Iran, serangan mendadak AS tentu menjadi pukulan telak. Sebab, dalam beberapa bulan terakhir, Washington tidak menunjukkan adanya intensi untuk menyerang Iran secara langsung. Apalagi, pada hari Kamis Trump masih memperlihatkan itikad baik dengan memberikan kesempatan kepada Iran untuk bernegosiasi di meja perundingan dalam kurun waktu dua minggu.

Kehadiran AS di medan tempur tentu bukan skenario yang dipersiapkan Iran sebab dalam dua minggu terakhir Iran hanya menganggap Israel sebagai satu-satunya musuh yang selama ini memang terlibat langsung tukar-menukar serangan. Israel sejak tanggal 13 Juni 2025 telah memulai operasi militer dengan menyasar instalasi militer dan gedung-gedung yang dianggap sebagai pusat operasi militer Iran. Akibat serangan jet tempur dan pesawat nirawak Israel, 9 petinggi militer dan intelijen serta 9 ilmuwan ahli nuklir Iran tewas di tengah reruntuhan bangunan (Time, 21/6/2025).

Kehilangan sejumlah jenderal dan ilmuwan menjadi pemicu Iran untuk membalas. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khameini menginstruksikan pembalasan. Iran kemudian meluncurkan drone dan rudal jarak jauh ke Israel. Ada ratusan roket yang melintas di langit Tel Aviv dan kota-kota Israel. Namun, karena dukungan Barat, hanya sebagian yang mampu menghujam aset militer Israel dan gedung sipil.

Iran merupakan salah satu negara penanda tangan kesepakatan Non-Proliferasi Nuklir (Non-Proliferation Treaty/NPT). Kesepakatan NPT berisi komitmen negara penanda tangan untuk tidak mengembangkan teknologi nuklir dengan tujuan persenjataan. Negara dibatasi untuk melakukan riset hanya terbatas untuk tujuan damai.

NPT mulai berlaku efektif sejak tahun 1970 atas inisiasi AS, Uni Soviet, dan Inggris. Segala aktivitas negara yang terlibat dalam traktat ini diawasi oleh Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agenc/IAEA).

Selama ini, IAEA dianggap sebagai pemantau yang diharapkan mampu untuk melihat perkembangan riset teknologi nuklir semua negara di dunia. Khusus untuk kasus Iran, IAEA kerap menjadi bumper yang diharapkan bisa memberi legitimasi untuk menghukum Iran. Riset yang dilakukan oleh ilmuwan nuklir Iran dicurigai melanggar ketentuan sehingga menjadi pemicu provokasi Israel dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (Al Jazeera, 17/6/2025).

Di satu sisi, pemimpin Iran memiliki hasrat untuk tetap mandiri di berbagai sektor, termasuk energi. Sejak peristiwa revolusi Islam tahun 1979, Iran konsisten menjadi oposan bagi hegemoni Israel dan Barat di Timur Tengah. Iran menjadi penggerak sayap perlawanan di Palestina, Lebanon, dan Yaman. Sikap Iran yang berlawanan dengan Barat menjadi alasan mengapa Iran diembargo hingga hari ini.

Di sisi lain, pemimpin Israel menganggap Iran sebagai aktor ancaman yang harus diamputasi kekuatannya, dibatasi aksesnya untuk memiliki nuklir, sehingga melemahkan setiap perkembangan Iran. Bahkan, dalam beberapa kesempatan, Perdana Menteri Israel  Benjamin Netanyahu memanfaatkan panggung Majelis Umum PBB untuk menyampaikan narasi kepemilikan senjata nuklir Iran. Sebuah tuduhan yang kemudian menjadi pemicu ketegangan hubungan antara Iran dan Barat.

Persoalan nuklir merupakan satu dari sejumlah faktor yang menjadi pemicu ketegangan hubungan AS dengan Iran. Pada era Barack Obama, persoalan nuklir Iran coba diselesaikan melalui mekanisme Joint Comprehensive Plan of Action (JCPA). Obama memilih jalur perundingan dengan Iran, tetapi komitmen itu hanya berlangsung dari tahun 2015 hingga 2018.

Pada tahun 2018, Donald Trump yang menggantikan Obama memutuskan untuk keluar dari kesepakatan tersebut dengan memilih pendekatan yang cenderung asertif terhadap Iran. Kini, setelah Trump kembali ke Gedung Putih, Trump benar-benar menghukum Iran dengan hanya memberikan dua opsi: perdamaian atau tragedi.

Serangan sepihak AS terhadap Iran tentu memicu krisis diplomasi. Sebab, AS selama ini dianggap sebagai patron bagi norma internasional dan menjunjung tinggi hukum internasional. Namun, melihat kecenderungan kepemimpinan AS di bawah Trump, ada kecenderungan untuk berpihak pada Israel dan menutup mata pada fakta-fakta pelanggaran yang dilakukan oleh Israel. hal ini  membuat Washington cenderung ambivalen dalam mengambil kebijakan di kawasan.

Sebagai negara yang memiliki infrastruktur yang mumpuni, Iran memiliki kapasitas untuk membalas serangan Israel dan AS. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan adanya potensi serangan terhadap aset militer AS dan Israel yang ada di kawasan.

Lebih dari itu, putusan parlemen Iran untuk menutup Selat Hormuz menjadi efek domino yang akan berdampak bagi ekonomi global. Goldman Sachs memprediksi, jika Selat Hormuz terus terganggu, ada potensi kenaikan harga minyak mentah di angka 110 dollar AS (Reuters, 23/6/2025). 

Sekutu AS di kawasan tidak sepenuhnya setuju dengan tindakan AS dan Israel. Negara-negara Teluk dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menggelar pertemuan darurat di Istanbul, Turki. OKI mengecam tindakan Israel dan AS terhadap Iran karena dianggap melanggar hukum internasional.

Selain itu, Iran juga mengajukan pertemuan darurat di Dewan Keamanan PBB atas dukungan Rusia, China, dan Pakistan. Pertemuan DK PBB merekomensikan gencatan senjata seketika.

Situasi yang ada saat ini mengingatkan kita pada krisis tahun 1981, saat Israel menyerang fasilitas nuklir Irak Osirak yang kemudian memicu kecaman internasional. Namun, dunia tidak pernah memberikan hukuman yang sepadan untuk Israel karena didukung oleh AS dan sekutu. Standar ganda Barat hanya akan memelihara dendam yang tidak berkesudahan.

Situasi ini tentu bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia. Pertama, dari Iran kita bisa belajar tentang ketangguhan mereka untuk memelihara semangat kemandirian di bidang teknologi dan sains. Embargo yang tidak berkesudahan membuka ruang bagi Iran untuk melahirkan senjata ampuh produk dalam negeri untuk membela diri, dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk berbagai keperluan.

Kedua, Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional perlu senantiasa untuk menyuarakan aspirasi global yang senapas dengan doktrin politik luar negeri bebas-aktif. Salah satu caranya dengan mempekuat jejaring OKI dan Global South, yang selama ini tengah berusaha untuk mencapai cita-cita kemakmuran dan tatanan dunia yang lebih adil.

M Syaroni Rofii, Dosen Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia, Pemerhati Isu Timur Tengah