Serbia Tak Henti Tuntut Presiden Mundur

BELGRADE, MINGGU — Sebagian warga Serbia tak berhenti berunjuk rasa menuntut presiden mundur dan korupsi diberantas. Presiden menuding unjuk rasa disokong asing.

Unjuk rasa terbaru berlangsung pada Sabtu (28/6/2025) malam waktu Belgrade, ibu kota Serbia. Berbagai pihak menaksir, setidaknya 140.000 orang ikut unjuk rasa itu. Di sisi lain, ada unjuk rasa kelompok pendukung pemerintah juga.

Massa yang marah kepada pemerintah berkumpul memenuhi alun-alun Republik (Trg Republike). Alun-alun itu Gedung Teater, Museum Nasional, Istana Riunione, dan Patung Pahlawan Pangeran Mihailo Obrenovic.

Sementara pendukung pemerintah berunjuk rasa di sekitar kantor parlemen. Lokasi kedua unjuk rasa itu terpisah 500 meter

Kelompok pemantau independen, yakni Arsip Pengunjuk Rasa, memperkirakan sekurangnya 140.000 orang berkumpul dan menggelar protes. Jauh lebih besar dari perkiraan Polisi Belgrade yang menduga hanya akan terkumpul 36.000 orang.

”Kami mau pemilu digelar,” demikian teriakan massa yang mengibarkan bendera Serbia. Massa juga membawa poster bertuliskan nama–nama kota di Serbia.

Sudah lebih dari tujuh bulan, para mahasiswa memblokade kampus–kampus. Mereka menuntut pengungkapan kasus atap ambruk di Stasiun Kota Novi Sad. Kota itu terletak 101 kilometer di utara Belgrade. Rangkaian protes sebelumnya berjalan aman tanpa bentrokan.

Wartawan AFP melihat polisi menembakkan gas air mata dan granat kejut. Penembakan itu untuk membalas suar yang diarahkan pengunjuk rasa ke aparat.

Kepala Kepolisian Belgrade Dragan Vasilijevic mengatakan, polisi di lapangan terpaksa menggunakan pentungan untuk membubarkan massa aksi. Dia menyanggah adanya penggunaan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa. Belasan orang ditahan polisi, dua polisi dan dua warga terluka dalam bentrokan yang terjadi.

Dari tuntutan penuntasan kasus robohnya atap stasiun kereta api, kini mahasiswa sejak Mei 2025 mendesak digelar pemilu. ”Kami tidak akan berhenti sampai tuntutan dipenuhi,” kata mahasiswa hukum Stefan Ivakovic kepada AFP.

Koordinator aksi memberikan tenggat waktu bagi Presiden Serbia Aleksandar Vucic mengumumkan pelaksanaan Pemilu pada pukul 21.00 malam. Presiden Vucic yang berasal dari Partai Progresif Serbia (SNS) mementahkan tuntutan itu.

Vucic justru mendatangi massa pendukung pemerintah di Gedung Parlemen. Massa tandingan jumlahnya menyusut dari semula beberapa ribu orang.

Menurut media Pemerintah Serbia, Vucic dijadwalkan berpidato Minggu (29/6/2025) siang. Akan tetapi, belum ada informasi lanjutan tentang rencana pidato Presiden Serbia yang dianggap sosok paling kuat di negeri pecahan Yugoslavia itu.

Sebelumnya, Vucic menuduh rangkaian aksi tersebut sebagai upaya pemerintahan asing menjatuhkan dirinya. Pemerintahan Serbia dikenal merupakan sekutu dekat Rusia di Balkan.

Serbia salah satu pecahan Yugoslavia. Selain itu ada Slovenia, Kroasia, dan Bosnia. Ada satu negara lain yang hanya diakui segelintir negara lain, Kosovo. Kecuali Serbia, seluruh pecahan Yugoslavia condong ke Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Dalam wawancara Februari 20245, Presiden Vucic menuding ada kucuran dana 3,1 miliar dollar AS untuk berbagai kelompok penentang dan penolak Pemerintah Serbia. Gerakan mahasiswa mengancam pemerintah, mereka akan semakin radikal jika tuntutan tidak dipenuhi penguasa. ”Kami mendukung mahasiswa sejak awal pergerakan,” kata Rektor Universitas Belgrad, Vladan Djokic, kepada AFP sebelum pecah bentrokan.

Sejak zaman pemerintahan komunis di Yugoslavia, mahasiswa sudah terbiasa berunjuk rasa di Belgrade. Gerakan kaum muda menjadi tradisi di Serbia sejak puluhan tahun.

Sejauh ini, baru Perdana Menteri Serbia Milos Vucevic yang mundur akibat tekanan aksi massa berbulan–bulan itu. Ia mundur pada Januari lalu.

Unjuk rasa sejak Maret 2025 semakin meluas menjangkau kota–kota kecil di Serbia. Selama ini, kota kecil dan perdesaan menjadi basis dukungan bagi Presiden Vucic.

Warga Serbia menilai ada korupsi masif memicu kecelakaan dalam kasus di Novi Sad yang menjadi potret dari situasi korupsi di Serbia. Berbagai proyek dikerjakan sembarangan, dengan pengawasan yang buruk.

Semua bisa berlangsung karena pengawas menerima suap sehingga menerima dan menyetujui laporan kontraktor.

Ketika proyek Novi Sad berlangsung, Milos Vucevic masih menjadi Wali Kota Novi Sad dan Tomislav Momirovic menjadi Menteri Perhubungan dan Infrastruktur. Mereka adalah pejabat yang terkait langsung dengan proyek renovasi Stasiun Kereta Api Novi Sad. Belakangan Vucevic menjadi PM Serbia dan Momirovic menjadi Menteri Perdagangan. (AFP)