Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Apa Saja  Kebijakan Politik Luar Negeri yang Perlu Dicermati?

Di bawah komando Presiden Prabowo Subianto, agenda politik luar negeri Indonesia setahun ini berjalan padat. Di tengah berbagai ketidakpastian tantangan Prabowo dan jajarannya, berat untuk bisa menavigasi arus politik global secara cepat. Kendati demikian, diperlukan arah kebijakan yang lebih jelas agar kepentingan nasional tidak terbengkalai dalam upaya-upaya diplomasi.

Setahun pertama masa kepemimpinan Presiden Prabowo ditandai dengan iklim politik internasional yang penuh instabilitas. Sejak awal dilantik, Prabowo harus menyikapi dua konflik besar yang berlarut-larut, yakni Rusia-Ukraina dan Israel-Palestina.

Bukan hanya memitigasi dampak turunan dari konflik tersebut, Presiden juga memiliki beban untuk melanjutkan upaya-upaya perdamaian yang telah diupayakan oleh Indonesia sejak pemerintahan sebelumnya.

Tantangan lain muncul dari kebijakan agresif Presiden Amerika Serikat Donald Trump, terutama soal tarif. Indonesia menjadi salah satu negara yang diganjar dengan kenaikan tarif AS, dengan kenaikan mencapai di atas 30 persen sebelum ada negosiasi.

Tarif ini dapat memberikan tekanan yang nyata terhadap performa perdagangan Indonesia. Pasalnya, ketika tarif belum diberlakukan saja, ekspor Indonesia ke AS merosot sebesar 12 persen secara month to month (m-to-m) pada Agustus lalu akibat menurunnya permintaan minyak kelapa sawit.

Secara global, tekanan akibat dari tarif Trump ini mulai terasa. Data dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menunjukkan, meskipun belum terlihat secara utuh, dampak kebijakan ini mulai terasa di beberapa sisi, seperti konsumsi, lapangan pekerjaan, dan harga komoditas.

Hal ini tecermin dari sejumlah tren, seperti disinflasi di tengah inflasi tinggi pangan, sempitnya lapangan pekerjaan, dan pengangguran yang meningkat. Maka, adanya perlambatan ekonomi di tingkat global ini sedikit banyak juga memberikan pengaruh pada permintaan produk dari Indonesia.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga harus berhadapan dengan dilema polaritas. Indonesia seperti ”dipaksa” untuk memilih merapat ke blok China atau AS dan negara-negara Barat. Dilema ini termanifestasi dalam pilihan-pilihan aliansi ekonomi dan politik keamanan.

Tantangan politik luar negeri Indonesia setahun ini juga diwarnai oleh kasus kriminalitas yang menimpa diplomat. Pada Juli lalu, diplomat senior Indonesia, Arya Daru Pangayunan, ditemukan meninggal secara tidak wajar di kamar kosnya di Jakarta Pusat.

Tidak lama berselang, seorang diplomat muda di Peru ditembak hingga meninggal. Dua kasus ini menandai urgensi meningkatkan perlindungan terhadap pekerja diplomatik Indonesia.

Di tengah tantangan tersebut, terdapat sejumlah capaian yang berhasil dilakukan setahun ke belakang. Capaian pertama adalah berhasil melakukan negosiasi dengan AS untuk menurunkan tarif tambahan atas barang impor dari Indonesia.

Awalnya, Indonesia dikenai tarif tambahan sebesar 32 persen. Dengan adanya upaya negosiasi, pemerintah bisa menurunkan tarif tersebut hingga di angka 19 persen.

Meski belum sepenuhnya ideal, penurunan tarif ini tetap perlu diapresiasi. Pasalnya, AS menjadi negara tujuan ekspor nonmigas terbesar setelah China, terutama sejumlah sektor seperti tekstil dan produk agrikultur. Artinya, penurunan impor pada beberapa waktu lalu bisa ditahan agar tidak terus merosot dengan adanya penurunan tarif tambahan tersebut.

Capaian kedua yang menarik untuk dicatat dari aktivitas presiden di lingkungan global adalah masuknya Indonesia ke aliansi BRICS. Di satu sisi, ada sejumlah kritikan terhadap langkah tersebut mengingat tidak ada keuntungan yang jelas yang bisa diperoleh oleh Indonesia ketika masuk ke blok ini. Namun, masuknya Indonesia ke aliansi besar ini tetap bisa meningkatkan posisi tawar Indonesia di panggung dunia.

Tidak hanya itu, Presiden Prabowo pun tampak cukup aktif untuk melakukan agenda-agenda diplomasi selama menjabat. Setidaknya, Presiden Prabowo telah melakukan 35 agenda kunjungan luar negeri sepanjang setahun terakhir. Artinya, apabila dirata-rata, Presiden Prabowo hampir melakukan 3 pelancongan tiap bulannya.

Walaupun selama setahun berjalannya pemerintahan Prabowo ada hal-hal yang bisa diapresiasi, masih ada sejumlah catatan kritis yang perlu diperhatikan dalam hal kebijakan luar negeri Indonesia. Salah satunya adalah posisi Indonesia dalam isu Palestina.

Anehnya posisi Indonesia dalam isu ini sudah terlihat sejak April lalu, di mana Presiden Prabowo melemparkan pernyataan soal rencananya untuk mengevakuasi warga Gaza yang terdampak konflik ke Indonesia. Rencana ini problematik karena tidak sesuai dengan aturan internasional dan justru bisa membuat posisi warga Gaza makin termarjinalisasi.

Setelah rencana ini dimentahkan oleh sejumlah pejabat negara, Presiden Prabowo kembali mengeluarkan pernyataan yang kurang tepat, kali ini dilakukan di depan forum internasional.

Pada September lalu, Presiden Prabowo memberikan pernyataan yang kontroversial soal penyelesaian konflik Israel-Palestina dalam pidatonya di depan Sidang Majelis Umum PBB.

Dalam pernyataaannya, Presiden Prabowo secara implisit menyatakan posisi Indonesia yang mendukung solusi dua negara (two state solution). Selain secara historis terbukti nyaris tidak mungkin, argumen two state solution ini menafikan fakta status Israel sebagai penjajah dalam konflik tersebut.

Maka, dirunut secara logis, solusi dua negara tidak sejalan dengan UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan posisi Indonesia yang anti terhadap penjajahan.

Selain soal Gaza, muncul kesan bahwa posisi Indonesia di berbagai isu strategis, seperti masuknya Indonesia ke BRICS dan negosiasi dengan AS, dilakukan secara sentralistis dengan tangan besi Presiden Prabowo.

Padahal, ranah kebijakan internasional membutuhkan penalaran yang panjang dan kerja-kerja diplomatik yang dibangun melalui birokrasi yang kuat. Karena pada akhirnya, seluruh kegiatan dan upaya diplomatik harus dilakukan untuk sebaik-baiknya tujuan negara, bukan untuk memenuhi keinginan dari Presiden.

Maka, diperlukan upaya serius untuk memperbaiki kinerja politik luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah di tahun-tahun mendatang. Agenda-agenda diplomasi bukan one man show dan perlu untuk dilakukan secara kolektif oleh kementerian-kementerian terkait.

Jangan sampai, capaian yang telah dibangun secara estafet oleh rezim-rezim sebelumnya mengalami kemunduran akibat kebijakan luar negeri yang kurang pertimbangan dan dieksekusi secara serampangan. (LITBANG KOMPAS)