Setahun Politik Luar Negeri Indonesia di Tangan Prabowo

Prabowo hadir di antara 20 pemimpin negara dunia di Mesir, 13 Oktober 2025, yang menandai perdamaian perang Israel-Hamas dan rekonstruksi Gaza yang diprakarsai Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Langkah diplomatiknya menandai fase baru hubungan politik luar negeri Indonesia yang lebih dinamis, aktif-progresif.

Setahun lalu, Prabowo memilih Menlu yang bukan diplomat karier atau berlatar belakang diplomatik, pertanda bahwa Presiden menjadi nakhoda langsung politik luar negeri. Hanya sehari setelah Prabowo dilantik, Indonesia mendaftarkan diri menjadi anggota BRICS yang menjadi alternatif OECD, tanpa wacana yang mengawali keputusan tersebut.

Polemik di antara pengamat hubungan internasional menyeruak mempertanyakan kesiapan menghadapi risiko hubungan dengan AS serta Eropa dan sekutunya. Jajaran birokrasi Kementerian Luar Negeri memilih menyesuaikan diri dengan arah kepemimpinan yang baru. Komunikasi langsung Presiden dengan pemimpin China dan Rusia semakin intensif dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kemenlu menghindari frasa yang mengecam tindakan Rusia di Ukraina dan provokasi China terhadap Taiwan.

Di sisi lain, Presiden berusaha menjaga hubungan baiknya dengan pemimpin AS. Meningkatkan kerja sama militer dengan Perancis dan Turki, sekutu NATO. Mendekati kembali negara-negara Timur Tengah untuk memperbesar investasinya di Indonesia, dengan konsistensi sikap politik membela Palestina dan mendukung Solusi Damai Dua Negara.

Intensitas kunjungan luar negeri dan agenda kerja, yang melandasi kebijakan diplomatik, tidak lagi mengikuti peta jalan (road map) yang disusun Kemenlu. Presiden Prabowo yang menentukan mau ke mana dan membicarakan apa. Di tangan Prabowo, kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia ditentukan sepenuhnya. Dialah yang menjadi ”the real foreign minister".

Pemerintahan Presiden Prabowo, yang baru berusia setahun, dihadapkan pada tantangan internal, domestik, dan internasional yang cukup menekan akhir-akhir ini. Tantangan internal yang utama adalah korupsi, pemerataan kemakmuran, dan stabilitas perekonomian nasional, di tengah dinamika kepercayaan publik. Angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih di bawah 40 dengan posisi peringkat ke-99, menurut Transparency International 2024. Adapun proyeksi Indeks Demokrasi Indonesia 2025, menurut Freedom House, sebesar 57, menurun dari tahun 2024, masuk dalam kategori flawed democracy.

Sebagai pendiri dan pemimpin ASEAN, Indonesia berkewajiban menjaga stabilitas kawasan yang kuat. Upaya meredakan konflik domestik antara Kamboja dan Thailand ataupun konflik Rohingya dengan junta militer Myanmar menuntut Indonesia berperan. Indonesia idealnya adalah lokomotif pembangunan ekonomi kawasan, yang berpenduduk 692 juta jiwa, diharapkan mampu memperkecil tingkat kesenjangan perekonomian antarnegara.

Pada saat bersamaan, dinamika geopolitik Internasional terus berlangsung dengan skala peningkatan yang dapat mengganggu agenda-agenda pembangunan nasional dan stabilitas domestik ASEAN.

Kebijakan perdagangan China memperketat ekspor mineral tanah jarang (rare earth) dan teknologi terkait berdampak pada industri teknologi militer global, seiring dengan kebijakan proteksionis Amerika Serikat melalui penerapan tarif. Situasi ini menyebabkan ketegangan perdagangan dunia dan rantai pasoknya.

Konflik kawasan dan eskalasi militer yang masih berlangsung di kawasan Eropa yakni perang Rusia-Ukraina dapat menyeret negara-negara NATO jika dibiarkan tanpa solusi kesepakatan penghentian perang. Ancaman nuklir dan meletusnya Perang Dunia III menjadi momok yang menakutkan dunia. Begitu pun potensi pecahnya kembali konflik Israel-Palestina yang dapat menyeret banyak negara di Timur Tengah.

Di Afrika, dunia perlu memberikan perhatian pada Kongo yang masih bertikai, menjadi sumber instabilitas regional. Konflik kawasan dan eskalasi militer adalah ancaman perdamaian dunia yang mengganggu agenda-agenda kerja sama perekonomian global.

Isu lainnya, perubahan iklim dapat mengganggu ketahanan pangan, terjadinya bencana alam, penurunan produktivitas hasil pertanian, meningkatnya harga kebutuhan pokok, hingga bencana kelaparan yang sudah terjadi di beberapa negara Afrika dan Timur Tengah. Menurut laporan The state of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2025, diperkirakan 673 juta orang (mendekati 10 persen jumlah penduduk dunia) mengalami kekurangan gizi dan kelaparan, terbesar di kawasan Afrika.

Imigran adalah isu global yang juga penting. UNHCR memperkirakan jumlah imigran yang masuk ke Eropa tanpa status tetap pada akhir 2024 tidak kurang dari 24,9 juta orang. Dampak arus imigrasi yang besar berisiko munculnya masalah sosial dan keterbatasan tata kelola pemerintahan setempat yang dihadapkan pada dilema antara nilai kemanusiaan dan peraturan yang harus ditegakkan.

Bagi Indonesia sendiri, setidaknya ada 5 isu geopolitik paling mutakhir yang langsung memengaruhi kebijakan internal, domestik dan internasional, yang menuntut respons kebijakannya, yaitu ketegangan maritim di Laut China Selatan, persaingan AS dan China di Asia Tenggara, ketegangan perdagangan dan krisis rantai pasok global, konflik Timur Tengah yang masih berlangsung serta dampaknya pada stabilitas domestik,dan krisis iklim bagi keamanan pangan nasional.

Dalam setahun Presiden Prabowo sudah melakukan kunjungan kenegaraan luar negeri tidak kurang ke 16 negara, dan hadir di berbagai forum pertemuan internasional: APEC, BRICS, SPIEF, KTT D-8, Sidang Majelis Umum PBB, dan European Leaders Summit (ELS). Sebuah ”langkah kuda” diplomasi luar negeri yang tidak dilakukan pendahulunya.

Prabowo menjadi inisiator sekaligus aktor utama dalam misi diplomatik Pemerintah Indonesia. Sebagian besar agenda yang dibahas dalam berbagai kunjungan kenegaraan itu adalah kerja sama perdagangan, peningkatan investasi, dan sektor pertahanan militer.

Indonesia masih menempatkan kepentingan internalnya di dalam pembicaraan bilateral-multilateral, dibandingkan mengambil peran sebagai pioner perdamaian atau menjawab isu-isu global yang mengancam stabilitas dunia. Diplomasi kita masih bersifat inward looking. Yang menjadi salah satu ciri diplomasi internasional yang dilakukan negara berkembang. Sebagai contoh, agenda pembicaraan dengan pemimpin China dan Amerika Serikat yang merupakan raksasa ekonomi dunia saat ini, Indonesia tidak membahas pentingnya stabilitas perdagangan dunia dan risiko gangguan distribusi rantai pasok material yang dibutuhkan pasar internasional. Namun, lebih menekankan peningkatan investasi China di Indonesia yang saat ini tercatat melampaui angka Rp 578,8 triliun.

Dengan Amerika, Indonesia menegosiasikan penurunan tarif dari 32 persen menjadi 19 persen berikut kesepakatan kerja sama dagang lainnya. Tidak ada agenda insiatif mendorong China dan Amerika Serikat untuk memperbaiki sistem keamanan dan stabilitas global, mengurangi ketegangan kawasan Asia-Pasifik.

Begitu juga pertemuan dengan pemimpin Rusia, Prabowo hanya mengedepankan agenda kerja sama bilateral di bidang pertambangan dan energi, sama sekali tidak menyinggung penghentian konflik perang Rusia dengan Ukraina yang sudah berlangsung memasuki tahun ke-4, menyebabkan 4,6 juta orang Ukraina mengungsi ke negara sekitarnya.

Saat bertemu dengan para pemimpin Timur Tengah: Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, tidak ada catatan agenda Presiden Prabowo mendorong berdayanya kekuatan negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI untuk membangun sinergi-solidaritas sesama negara berpenduduk mayoritas Islam. Agenda diplomasi Indonesia adalah mengajak negara-negara kaya Timur Tengah tersebut untuk meningkatkan investasinya di Indonesia, menjadi investor Danantara.

Hal serupa tidak terdengar inisiatif Indonesia mengatasi konflik domestik yang berlangsung di negara sesama ASEAN saat kunjungan kenegaraan ke Malaysia, Brunei, dan Singapura. Indonesia masih disibukkan dengan agenda-agenda kepentingan membangun perekonomian dalam negerinya dan mengatasi masalah-masalah bilateralnya.

Dari rangkaian perjalanan diplomasi luar negeri Presiden Prabowo, tercatat Rp 942,9 triliun investasi dihasilkan pada semester I (6 bulan) per tahun 2025 atau sekitar 49,5 persen dari target komitmen investasi 1. Rp 905,6 triliun, menyerap sekitar 1,25 juta tenaga kerja. Komitmen investasi tentu tidak sama dengan realisasinya. Bisa saja meleset jika investor merasa insecure.

IMF dan Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 berkisar 4,7-4,8 persen di bawah target pemerintah, 5,2 persen, yang masih jauh dari harapan 8 persen. Pemerintah membutuhkan investasi dalam jumlah yang lebih besar, mendorong ekspor komoditas produk nasional yang menghasilkan surplus perdagangan lebih besar daripada devisa tahun 2024 sebesar 31,04 miliar dollar AS.

Begitu beratnya tanggung jawab dan tantangan pembangunan nasional di awal pemerintahan Presiden Prabowo yang bertekad mengurangi angka kemiskinan di bawah 8 persen dan mengurangi pengangguran di bawah 5 persen, serta meningkatkan pendapatan per kapita di atas 5,500 dollar AS separuh dari standar income per kapita di negara kategori maju. Hal itu membutuhkan perbaikan berbagai sektor yang berpengaruh terhadap perkembangan investasi asing, perdagangan luar negeri, dan tumbuhnya industrialisasi. Di antaranya: reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, kepastian hukum-regulasi, indeks kompetisi yang tinggi, tegaknya demokrasi, dan jaminan stabilitas keamanan.

Dalam satu kata, Indonesia dituntut menjadi negara yang menjalankan clean and good governance . Konsekuensinya, inward looking akan selalu menjadi agenda prioritas dibandingkan dengan mengambil peran dalam percaturan kebijakan politik internasional yang kompleks.

Untuk menjadi negara yang peran politik luar negerinya semakin diperhitungkan, sekurangnya di kawasan Asia-Pasifik yang meliputi ASEAN, negara-negara kepulauan di Samudra Pasifik, Selandia Baru, dan Australia, Presiden selaku the real foreign minister perlu didukung jajaran birokrasi puncak Kementerian Luar Negeri oleh orang-orang yang berpengalaman, dengan rekam jejak keberhasilan memimpin misi tugas diplomatik, agar dapat menjadi counterpart yang dinamis merumuskan agenda-agenda diplomasi internasional bersama Presiden.

Hal ini juga tentu didukung oleh keterpilihan para duta besar yang andal untuk menjalankan misi diplomatik yang bukan sekadar business as usual, melainkan mampu mendorong peningkatan hasil diplomasi ekonomi dan peran politik internasional yang signifikan.

Sejalan dengan penguatan kapasitas para diplomat, pemerintah perlu terus mempercepat upaya mewujudkan kemandirian ekonomi nasional yang tidak terus bergantung pada negara lain dalam hal teknologi industri. Keamanan maritim di wilayah perairan Nusantara adalah jalur perdagangan internasional yang perlu ditingkatkan kemampuan pertahanan militer dan pertahanan nonkonfrontatif sebagai kekuatan daya tawar diplomasi.

Pemerintah juga dituntut untuk memperbaiki reputasi Indonesia di mata dunia internasional yang berhubungan dengan demokrasi, persepsi korupsi, penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Yang tidak kalah pentingnya adalah kepemimpinan Indonesia di ASEAN, di OKI, di NAM, bahkan di BRICS. Sudah saatnya menawarkan gagasan solusi konkret mengatasi masalah-masalah global dengan prinsip-prinsip universal, kesetaraan, yang bebas dan aktif, tidak sekadar retorika normatif.

Guna memperkuat implementasi kebijakan politik luar negeri Indonesia ke depan kiranya Presiden perlu membentuk Task Force Delivery Diplomacy, untuk menjamin setiap hasil diplomasi yang dilakukan oleh presiden dapat ditindaklanjuti secara terukur capaian hasilnya.

Dengan demikian, langkah diplomasi yang sudah dilakukan Presiden akan terus bergerak maju, terlihat hasilnya, serta bermanfaat bagi kepentingan Indonesia dan Internasional.

Yuddy Chrisnandi, Guru Besar Ilmu Ekonomi Politik Universitas Nasional; Duta Besar RI di Ukraina 2017-2021