Trump Terus Kirim Tentara ke Kota yang Dikuasai Demokrat

WASHINGTON DC, SELASA — Satu demi satu, kota-kota yang dikuasai Partai Demokrat disasar Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dengan Alasan mengatasi masalah keamanan dan kejahatan, Trump mengirim tentara bersenjata. Perdebatan soal landasan hukum mengemuka.

Pemerintah daerah yang jadi sasaran pengiriman memprotes keputusan itu. Laporan kantor berita Reuters, Selasa (26/8/2025), menyebutkan, setelah Distric of Columbia yang merupakan daerah khusus ibu kota AS, New York sampai Chicago jadi sasaran.

Selain itu, Baltimore di Negara Bagian Maryland jadi sasaran. Maryland persis bersebelahan dengan DC. Baltimore berada 50 kilometer di timur laut Washington DC. Sebelumnya, pada Juni 2025, Trump mengirimkan Garda Nasional ke Los Angeles yang dilanda unjuk rasa besar-besaran.

Seperti Los Angeles, kota-kota lain yang disasar Trump dipimpin politisi Demokrat bertahun-tahun. Media-media AS, seperti The New York Times, PBS, dan NBC, menyoroti soal penguasaan Demokrat atas kota-kota tersebut.

Wali Kota Chicago Brandon Johnson mengatakan, kotanya tidak membutuhkan pendudukan oleh militer. Dia akan menggugat langkah Trump. Kota Chicago mencatatkan 573 kasus pembunuhan tahun 2024, lebih rendah 8 persen dari tahun 2023.

”Tidak ada keadaan darurat di Chicago yang membutuhkan intervensi militer bersenjata. Tidak ada pemberontakan,” kata Gubernur Illinois JB Pritzker, Senin.

Gubernur negara bagian yang membawahkan Chicago itu membidik dua alasan konstitusional pengerahan Garda Nasional ke suatu daerah. Hukum AS mengizinkan tentara dikirimkan ke suatu daerah pada kondisi tertentu. Kondisi darurat dan pemberontakan adalah sebagian dari kondisi itu.

”Donald Trump dan kaum MAGA (Make America Great Again) Republikan berusaha mencitrakan partainya mampu menegakkan hukum dan keadilan,” kata Pritzker di media sosial.

Di Washington DC, tentara bersenjata berkeliaran. Situasi dramatis seperti di film-film Hollywood terlihat di sekitar Gedung Putih. Tentara bersenjata lengkap siap tempur berpatroli di jalanan di berbagai penjuru Washington DC. Di depan Stasiun Kereta Api Union, Washington DC, di seberang Gedung Capitol, wartawan Associated Press menyaksikan serdadu bersenjata lengkap berpatroli dengan senjata api.

Sebelumnya persenjataan hanya disimpan di gudang dan para prajurit berpatroli tanpa senjata. Selain tentara, Trump mengerahkan berbagai agen federal bersenjata untuk mengamankan ibu kota.

Satgas gabungan (JTF) yang menjaga ibu kota mengatakan, persenjataan yang dibawa hanya digunakan sebagai pilihan terakhir untuk menghadapi ancaman yang membahayakan nyawa. Satgas yang dimotori militer itu berkomitmen menjaga keselamatan dan keamanan warga Washington DC.

Seorang pejabat militer mengatakan kepada Associated Press, militer yang bertugas di sarana angkutan umum atau tugas administrasi tidak dibekali dengan senjata.

Patroli bersenjata oleh ribuan prajurit dan agen federal memicu protes sporadis warga Washington DC. Padahal, saat ini angka kejahatan di Washington DC sudah turun mencapai rekor terendah dalam 30 tahun terakhir.

Pendeta Al Sharpton yang berbicara dalam ibadah gereja di Universitas Howard, di Washington DC, Minggu, mengatakan, keberadaan ribuan serdadu dan agen federal adalah tindakan profiling atau perlakuan rasis terhadap warga yang sebagian besar adalah minoritas.

Gubernur Negara Bagian Maryland Wes Moore langsung mengecam langkah Trump mengerahkan militer di sana. Moore juga berseloroh di akun X, ia akan menyediakan mobil golf untuk memudahkan Trump melihat langsung kondisi Baltimore.

”Presiden kita menghabiskan waktu membahas diri saya. Saya menghabiskan waktu membahas rakyat yang saya layani,” kata Moore (46), veteran Angkatan Darat AS.

Trump ganti membalas dengan menyatakan lebih baik memerangi penjahat jalanan terlebih dahulu sebelum berjalan-jalan di Baltimore yang disebutnya rawan kejahatan.

Angka kejahatan di Baltimore sudah turun 24 persen pada 2024 dibandingkan 2023. Angka pembunuhan bahkan turun 42 persen pada 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Soal pengerahan tentara, AS punya aturan yang disebut UU Posse Comitatus. Disahkan pada 1878, intinya UU itu mengharuskan persetujuan parlemen sebagai dasar pengerahan militer untuk terlibat dalam penegakan hukum sipil. Penegakan hukum sipil, menurut UU itu, mengutamakan aparat dan sumber daya daerah.

Pelibatan militer dalam penegakan hukum sipil selalu membawa risiko besar. Oleh karena itu, UU Posse Comitatus perlu diamendemen untuk semakin membatasi pelibatan militer. Demikian kajian Brennan Center for Justice, lembaga di Fakultas Hukum New York University.

Walau berstatus cadangan, Garda Nasional adalah bagian dari militer AS. Perekrutan dan pelatihannya menjadi wewenang pemerintah federal. Akan tetapi, pengerahannya harus berdasarkan permintaan dari gubernur.

Hal ini karena para anggota Garda Nasional sehari-hari menjadi warga sipil. Mereka jadi militer pada jadwal tertentu saja.

Alur pengerahannya, gubernur meminta kepada presiden. Setelah itu, presiden memerintahkan menteri pertahanan memobilisasi Garda Nasional di negara bagian yang memintanya.

Setiap anggota menerima panggilan mobilisasi harus segera melapor ke markas setempat. Mereka akan diperbantukan ke Angkatan Darat dan Angkatan Udara. Pengerahan Garda Nasional lazimnya hanya apabila suatu kota atau negara bagian sedang dilanda makar.

Dekan Fakultas Hukum Universitas California Berkeley Erwin Chemerinsky menuturkan, ada area abu-abu yang berisiko disalahgunakan. UU Antipemberontakan sudah berumur 200 tahun. Di dalamnya tidak ada penjabaran rinci mengenai pemberontakan, makar, dan kekerasan di dalam negeri. Tidak ada definisi ataupun batasan resmi mengenai skala persoalan-persoalan itu.

UU itu tidak pernah direvisi karena nyaris tidak pernah digunakan. Selama ini, selalu pengadilan di tingkat wilayah ataupun negara bagian yang mendefinisikan suatu keadaan sudah meningkat keparahannya menjadi ancaman publik dan pemerintah atau tidak.

Pandangan serupa juga diterapkan mengenai pengerahan 700 anggota marinir ke LA. Langkah itu dinilai berlebihan oleh para pakar hukum. Tindakan Pentagon dianggap melanggar UU Posse Comitatus. (AP/REUTERS)