Setengah Tahun Sudah Kenaikan Harga Minyakita Tak Teratasi

JAKARTA, KOMPAS — Lagi-lagi Kantor Staf Presiden meminta Kementerian Perdagangan meredam kenaikan harga Minyakita. Harga minyak goreng kemasan sederhana untuk rakyat itu masih tinggi sejak merangkak naik sekitar setengah tahun lalu.

Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok Kementerian Perdagangan (Kemendag), per 3 Januari 2025, harga rerata nasional Minyakita Rp 17.300 per liter. Harga tersebut sudah 10,19 persen di atas harga eceran tertinggi (HET) Minyakita Rp 15.700 per liter.

Sejak pertama kali naik pada Juni 2024 hingga saat ini, kenaikan harganya mencapai 7,45 persen. Kendati harganya tinggi, disparitas harga Minyakita antardaerah di Indonesia sepanjang pekan pertama Januari 2025 justru rendah, yakni 4,32 persen.

Deputi III Bidang Ekonomi Kantor Staf Presiden (KSP) Edy Priyono, Senin (6/1/2024), mengatakan, problem kenaikan harga Minyakita bukan hal baru. Hingga kini, harganya masih tinggi dan cenderung terus naik di atas HET.

Padahal, pasokan Minyakita yang berasal dari kebijakan kewajiban memasok kebutuhan dalam negeri (DMO) dibilang mencukupi. Di samping itu, sejumlah penyebab kenaikan harganya juga sudah diketahui.

”Salah satunya adalah rantai distribusi yang panjang. Jarang sekali pengecer mengulak Minyakita langsung dari distributor lini kedua (D2). Mereka bahkan ada yang membeli Minyakita dari pengecer lain,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara hibrida di Jakarta.

Edy juga mengaku penasaran dengan harga Minyakita yang tinggi, tetapi disparitasnya rendah. Hal itu berarti mengindikasikan ada problem pasokan. Namun, Kemendag menyebutkan realisasi DMO Minyakita tidak bermasalah karena telah sesuai kebutuhan.

”Kami khawatir realisasi DMO itu tidak identik dengan pasokan Minyakita. Jangan-jangan pasokan DMO itu tidak sama dengan kebutuhan pasar. Pasalnya, saat dicek di sejumlah pasar, kami memang mendapati Minyakita, tetapi jumlahnya tidak banyak,” katanya.

Kami khawatir realisasi DMO itu tidak identik dengan pasokan Minyakita. Jangan-jangan pasokan DMO itu tidak sama dengan kebutuhan pasar.

BPS mencatat, sepanjang 2024, minyak goreng merupakan komoditas ketiga yang berkontribusi paling besar terhadap inflasi tahunan. Tingkat inflasi tahunan pada 2024 mencapai 1,57 persen.

Andil minyak goreng terhadap inflasi tersebut sebesar 0,11 persen. Sepanjang 2024, minyak goreng telah enam kali berkontribusi terhadap inflasi.

Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Manajemen dan Tata Kelola Iqbal Shoffan mengaku, sejak November 2024, Kemendag sudah berkoordinasi dengan produsen, distributor, Bulog, dan ID Food untuk menyelesaikan persoalan itu. Kemendag bahkan telah memberikan sanksi administratif kepada 41 pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan.

Salah satu pelanggaran itu berupa penjualan Minyakita di atas HET. Hal itu terutama terjadi lantaran pengecer mendapatkan Miyakita dari pengecer lain, bukan dari D2.

”Kami bahkan mendapati beberapa tenaga pemasaran Minyakita mem-bundling Minyakita dengan produk lain,” kata Iqbal.

Untuk itu, ujar Iqbal, Kemendag akan memfasilitasi distribusi Minyakita dari produsen, D1, dan D2 langsung ke pedagang pasar. Fasilitasi distribusi tersebut akan melibatkan dinas perdagangan daerah dan unit pelaksana teknis daerah pasar.

Selain itu, Kemendag juga akan mengoptimalkan distribusi Minyakita melalui Bulog dan ID Food. Salah satunya dengan mengatasi persoalan wajib pungut badan usaha milik negara (BUMN) yang menjadi beban keuangan Bulog dan ID Food dalam pendistribusian Minyakita.

”Kami telah bersurat kepada Kementerian Keuangan. Kami mengusulkan agar kebijakan wajib pungut BUMN direlaksasi dalam rangka penyaluran Minyakita. Dengan begitu, Bulog dan ID Food tidak terbebani secara finansial dan rantai distribusi Minyakita dapat semakin diperpendek,” katanya.

Dalam rapat koordinasi itu, Perum Bulog juga menargetkan dapat menyerap gabah dan beras dalam negeri sebanyak 3 juta ton setara beras sepanjang 2025. Hal itu penting mengingat pemerintah membutuhkan banyak cadangan beras karena bakal menghentikan impor beras sepanjang tahun ini.

Kepala Divisi Manajemen Mutu Bulog Yayat Hidayat menuturkan, tahun ini, Bulog menargetkan akan menyerap gabah dan beras dalam negeri sebanyak 3 juta ton setara beras. Dari jumlah itu, target serapan gabah kering panen sebanyak 1,2 juta ton atau 600.000 ton setara beras.

”Kami juga akan menyerap gabah kering giling sebanyak 1,48 juta ton (900.000 ton setara beras) dan 1,5 juta ton beras dalam negeri. Penyerapan itu akan dilakukan saat panen padi pada Maret-Mei 2025,” tuturnya.

Bulog mencatat, sepanjang 2024, realisasi pengadaan gabah/beras dari dalam negeri mencapai 1,267 juta ton. Dari jumlah itu, 831.598 ton berupa pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dan 435.204 ton stok komersial.

Menurut Yayat, Bulog telah menyiapkan sejumlah strategi penyerapan gabah dan beras dalam negeri. Salah satunya adalah menjalin kemitraan dengan kelompok-kelompok petani di sejumlah daerah sentra produksi beras.

Beberapa daerah tersebut berada di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Target lahan yang bakal dikelola secara kemitraan itu seluas 2.824 hektar. Hingga pekan pertama Januari 2024, realisasi lahan kemitraan itu telah mencapai 1.608,51 hektar.

Yayat juga menegaskan, stok beras Bulog awal tahun ini sangat besar, yakni 2,055 juta ton. Stok tersebut terdiri dari 1,86 juta ton CBP dan 192.214 ton beras komersial.