Agar mudik gratis lancar, Pemerintah Provinsi Jakarta perlu memastikan kelaikan armada serta mempersiapkan ”rest area” yang memadai agar tidak memicu kemacetan.
03 Mar 2025 16:04 WIB · Metro
JAKARTA, KOMPAS — Pendaftaran mudik gratis Lebaran 2025 di Jakarta akan dibuka pada 7 Maret 2025. Agar mudik gratis berjalan lancar, Pemerintah Provinsi Jakarta perlu memastikan kelaikan armada atau ramp check serta menyiapkan tempat istirahat atau rest area yang memadai agar tidak memicu kemacetan.
Kepala Dinas Perhubungan Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, kuota mudik gratis tahun ini melayani 22.400 warga. Pendaftaran dibuka pada 7 Maret 2025.
Keberangkatan pertama program Mudik Gratis untuk truk dari terminal Pulo Gadung, Jakarta Timur, pada 26 Maret 2025. Sementara itu, untuk penumpang yang akan mudik berangkat dari Monumen Nasional (Monas) pada 27 Maret 2025.
”Sementara itu, kembalinya untuk truk pada 5 April 2025 dari terminal tujuan. Kemudian, untuk penumpangnya kembali pada 6 April 2025,” ujar Syafrin, Senin (3/3/2025).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyediakan 293 unit bus untuk program Mudik Gratis 2025 serta 10 truk untuk mengangkut sekitar 600 unit sepeda motor pemudik. Jumlah ini meningkat dari 259 unit bus pada tahun sebelumnya.
Mudik gratis tahun ini melayani penumpang ke 20 kota di enam provinsi, yaitu Palembang dan Bandar Lampung di Sumatera; Kuningan dan Tasikmalaya di Jawa Barat; 10 kota di Jawa Tengah, di antaranya mulai dari Tegal, Pekalongan, hingga Sragen; Kota Yogyakarta; dan lima kota di Jawa Timur, seperti Blitar dan Malang.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/04/04/decc49a5-4674-46c0-935c-54950c31ab55_jpeg.jpg)
Pendaftaran mudik gratis bakal dibuka melalui situs web resmi atau media sosial Pemprov Jakarta dan Dinas Perhubungan Jakarta, yakni https://mudikgratis.jakarta.go.id/auth/login. Syaratnya, antara lain, memiliki kartu tanda penduduk (KTP) atau kartu keluarga (KK) Jakarta dan menunjukkan surat tanda nomor kendaraan (STNK).
Program mudik gratis ini mendapat dukungan dari DPRD Jakarta. Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Ismail, mengatakan, program ini merupakan program reguler yang efektif membantu masyarakat melakukan perjalanan mudik serta membantu meminimalkan terjadinya potensi kecelakaan.
”Ini memang program reguler yang kami dukung dan bahkan kami mendorong untuk ditingkatkan volume kendaraan yang digunakan, baik berbasis anggaran APBD maupun CSR dari sejumlah perusahaan,” kata Ismail.
Ia juga menekankan pentingnya inovasi dalam penyelenggaraan mudik gratis, terutama dalam memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan. Tidak hanya bagi penumpang, tetapi juga bagi pengemudi.
”Yang tidak kalah pentingnya adalah para pramudinya karena ada ratusan nyawa yang dibawa,” ujarnya.
Ismail juga menyoroti pentingnya pemeriksaan kelaikan armada (ramp check) serta persiapan rest area yang memadai. Ia mengatakan, rest area yang tidak memenuhi kapasitas dapat memicu kemacetan yang tidak terduga, bahkan hingga ke jalan tol.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/04/04/1fe1a6c9-72e9-4c81-a4b2-26f00ea719dd_jpeg.jpg)
”Berdasarkan pengalaman mudik gratis tahun lalu, justru terciptanya macet baru yang tidak terduga akibat minimnya rest area. Jadi, rest area tidak memenuhi kapasitas, akhirnya buntut dari kemacetannya itu menimbulkan hingga kemacetan jalan tol,” kata Ismail.
Ismail menilai, minat masyarakat terhadap program mudik gratis sangat tinggi. Karena itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta agar meningkatkan jumlah armada sehingga dapat mengakomodasi lebih banyak pemudik.
”Sebenarnya kalau bicara animo itu tinggi, permasalahannya adalah terbatasnya armada. Solusinya, ditingkatkan armadanya,” katanya.
Pemprov DKI akan mengantisipasi kedatangan pendatang baru di Jakarta agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
Selain menyelenggarakan mudik gratis, Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, Pemerintah Provinsi Jakarta mendukung penuh persiapan penyelenggaraan mudik Lebaran 2025. Dukungan tersebut termasuk penerapan work from anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang akan diterapkan pada 24 Maret.
”Pemerintah Jakarta akan memberikan dukungan sepenuhnya untuk pelaksanaan persiapan mudik Lebaran ini, termasuk kalau nanti pemerintah pusat menerapkan work from anywhere yang rencananya dimulai tanggal 24 Maret,” ujar Pramono.
Pramono berharap, dengan penerapan WFA, warga Jakarta memiliki pilihan waktu mudik yang lebih fleksibel. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan terkait program mudik gratis.
:quality(80):watermark(https://cdn-content.kompas.id/umum/kompas_main_logo.png,-16p,-13p,0)/https://asset.kgnewsroom.com/photo/pre/2024/04/04/c0770386-cbb0-4c13-bc2d-4cf8687cb69f_jpeg.jpg)
Namun, salah satu isu yang menjadi perhatian ialah banyaknya pendatang baru setelah Lebaran. Sebab, saat warga Jakarta kembali dari kampung halaman, biasanya banyak yang membawa saudara untuk tinggal atau bekerja di Jakarta.
Pramono menyadari Jakarta selalu menjadi daya tarik bagi pencari kerja. Oleh karena itu, Pemprov DKI akan mengantisipasi kedatangan pendatang baru di Jakarta agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
”Jakarta selalu punya problem dengan pendatang baru. Dalam kondisi yang seperti ini pasti akan ada pendatang baru yang mungkin jumlahnya akan menjadi lebih besar. Untuk itu, kami akan antisipasi sejak awal,” ujar Pramono.
Pramono mengatakan, Jakarta tetap terbuka bagi semua masyarakat. Namun, ia meminta agar para pendatang juga memahami bahwa tidak mudah untuk mencari pekerjaan di Jakarta.
Penulis:
Atiek Ishlahiyah Al-HamasyEditor:
Rini Kustiasih