Apa saja yang bisa Anda pelajari dari artikel ini?
- Mengapa PDI-P memutuskan Jokowi dan keluarganya tak lagi menjadi bagian dari partai?
- Apakah ada dampak dari keputusan itu pada PDI-P?
- Apa yang harus dilakukan PDI-P sepeninggal Jokowi dan keluarga?
- Mengapa PDI-P memecat kadernya, Effendi Simbolon?
- Sebelum Effendi Simbolon, siapa lagi kader PDI-P yang dipecat?
Mengapa PDI-P memutuskan Jokowi dan keluarganya tak lagi menjadi bagian dari partai?
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menegaskan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama putra dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah bukan lagi bagian dari partai tersebut. Mereka dinilai tidak lagi sejalan dengan cita-cita PDI-P.
”Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P,” ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Ia menegaskan, partai telah menilai praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno. PDI-P melihat ambisi kekuasaan Jokowi tidak pernah berhenti. Praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarganya harus bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak menjalankan disiplin partai.
Apakah ada dampak dari keputusan itu pada PDI-P?
Menurut peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, PDI-P berusaha mengakhiri berbagai polemik terkait sikap partai terhadap Joko Widodo dan keluarganya dengan menyatakan Jokowi sekeluarga tak lagi menjadi bagian dari PDI-P. Tak hanya itu, sikap itu menunjukkan ketegasan PDI-P karena tidak ada perbedaan perlakuan antarkader.
PDI-P, lanjut Wasisto, tentu sudah mempertimbangkan dengan matang soal tidak menganggap Jokowi sebagai kader lagi setelah Pilkada 2024. Begitu pula dengan dampak atau konsekuensi yang bakal terjadi di internal kader.
Yang jelas, PDI-P perlu menjaga soliditas kader sebagai mesin partai saat tidak adanya figur Jokowi. ”Saya pikir PDI-P agar tetap menjaga soliditas para kader sehingga mesin partai terus bekerja maksimal,” katanya.
Apa yang harus dilakukan PDI-P sepeninggal Jokowi dan keluarga?
Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, kehilangan Jokowi dan keluarganya memang berkontribusi atas kekalahan capres-cawapres PDI-P di Pilpres 2024. Namun, dengan kemenangan yang tetap bisa ditorehkan ”banteng” di pileg, partai tersebut memiliki modal untuk tetap menjadi kekuatan politik strategis ke depan meski Jokowi dan keluarganya sudah tak bersama partai itu lagi.
Modal PDI-P tetap sebagai parpol yang strategis tak lepas dari basis ideologi serta infrastruktur massa yang kuat. Maka, sekalipun Jokowi, Gibran, dan Bobby tak lagi bersama partai itu, partai akan tetap bertahan. Hanya, untuk kembali ke puncak kejayaan seperti pada Pemilu 2014 dan 2019, partai dituntut untuk lebih mengoptimalkan regenerasi dan kaderisasi partai.
”PDI-P harus bisa melahirkan sosok yang sama seperti Jokowi, yakni berprestasi, berasal dari karier politik dari bawah, pernah menjadi kepala daerah atau pernah mengemban jabatan publik yang dinilai baik masyarakat. Sehingga, dapat menjadi magnet elektoral baru bagi PDI-P,” kata Yunarto.
Mengapa PDI-P memecat kadernya, Effendi Simbolon?
Politisi senior Effendi Muara Sakti Simbolon dipecat dari PDI-P melalui Surat Keputusan Nomor: 1648/KPTS/DPP/XI/2024 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri serta ditetapkan pada 28 November 2024.
Dalam surat tersebut, Effendi disebut sebagai kader senior yang pernah menjabat sebagai Ketua DPP PDI-P dan anggota Fraksi PDI-P di DPR tidak mengindahkan instruksi partai mengenai rekomendasi calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024.
Effendi dianggap telah membangkang terhadap ketentuan, keputusan, dan garis kebijakan partai karena mendukung calon kepala daerah dari partai politik (parpol) lain, yakni Ridwan Kamil-Suswono.
Dukungan Effendi terhadap pasangan calon dari prapol lain itu merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai yang masuk dalam kategori berat. Oleh karena itu, Effendi dipecat dari keanggotaan partai. Tak hanya itu, ia juga dilarang berkegiatan atau menduduki jabatan apa pun dengan mengatasnamakan PDI-P.
Sebelum Effendi Simbolon, siapa lagi kader PDI-P yang dipecat?
Sebelum Effendi Muara Sakti Simbolon dipecat dari keanggotaan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P, ada sejumlah kader Banteng lainnya yang sudah dipecat dan keluar lebih dahulu. Mereka ada yang dipecat dan keluar dari ”kandang Banteng” sejak sebelum Pemilihan Presiden 2024 pada Februari 2024.
Budiman Sudjatmiko, misalnya, kader PDI-P pertama yang keluar jelang Pilpres 2024. Sebelumnya Budiman dikenal sebagai aktivis 98 dan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD). Budiman dipecat PDI-P pada 24 Agustus 2023 setelah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo dalam Pilpres 2024.
Bobby Nasution, menantu Jokowi, juga keluar dari PDI-P karena ikut mendukung capres-cawapres Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Bobby kemudian juga dipecat oleh DPC PDI-P Medan pada 10 November 2023.
Selanjutnya, Maruarar Sirait, yang dikenal dekat dengan Jokowi, juga mengikuti sikap Presiden Jokowi dan pada Pilpres 2024 menyatakan dukungannya untuk Prabowo-Gibran. Bentuk pengunduran dirinya dilakukan dengan mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) ke kantor DPP PDI-P di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta.
Apa saja yang bisa Anda pelajari dari artikel ini?
- Mengapa PDI-P memutuskan Jokowi dan keluarganya tak lagi menjadi bagian dari partai?
- Apakah ada dampak dari keputusan itu pada PDI-P?
- Apa yang harus dilakukan PDI-P sepeninggal Jokowi dan keluarga?
- Mengapa PDI-P memecat kadernya, Effendi Simbolon?
- Sebelum Effendi Simbolon, siapa lagi kader PDI-P yang dipecat?
Mengapa PDI-P memutuskan Jokowi dan keluarganya tak lagi menjadi bagian dari partai?
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menegaskan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo bersama putra dan menantunya, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution, sudah bukan lagi bagian dari partai tersebut. Mereka dinilai tidak lagi sejalan dengan cita-cita PDI-P.
”Saya tegaskan kembali bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah tidak lagi menjadi bagian dari PDI-P,” ujar Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (4/12/2024).
Ia menegaskan, partai telah menilai praktik politik yang dijalankan Jokowi dan keluarganya sudah tidak lagi sejalan dengan cita-cita partai yang telah diperjuangkan sejak masa Bung Karno. PDI-P melihat ambisi kekuasaan Jokowi tidak pernah berhenti. Praktik politik yang dilakukan Jokowi dan keluarganya harus bisa menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak menjalankan disiplin partai.
Apakah ada dampak dari keputusan itu pada PDI-P?
Menurut peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, PDI-P berusaha mengakhiri berbagai polemik terkait sikap partai terhadap Joko Widodo dan keluarganya dengan menyatakan Jokowi sekeluarga tak lagi menjadi bagian dari PDI-P. Tak hanya itu, sikap itu menunjukkan ketegasan PDI-P karena tidak ada perbedaan perlakuan antarkader.
PDI-P, lanjut Wasisto, tentu sudah mempertimbangkan dengan matang soal tidak menganggap Jokowi sebagai kader lagi setelah Pilkada 2024. Begitu pula dengan dampak atau konsekuensi yang bakal terjadi di internal kader.
Yang jelas, PDI-P perlu menjaga soliditas kader sebagai mesin partai saat tidak adanya figur Jokowi. ”Saya pikir PDI-P agar tetap menjaga soliditas para kader sehingga mesin partai terus bekerja maksimal,” katanya.
Apa yang harus dilakukan PDI-P sepeninggal Jokowi dan keluarga?
Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya, kehilangan Jokowi dan keluarganya memang berkontribusi atas kekalahan capres-cawapres PDI-P di Pilpres 2024. Namun, dengan kemenangan yang tetap bisa ditorehkan ”banteng” di pileg, partai tersebut memiliki modal untuk tetap menjadi kekuatan politik strategis ke depan meski Jokowi dan keluarganya sudah tak bersama partai itu lagi.
Modal PDI-P tetap sebagai parpol yang strategis tak lepas dari basis ideologi serta infrastruktur massa yang kuat. Maka, sekalipun Jokowi, Gibran, dan Bobby tak lagi bersama partai itu, partai akan tetap bertahan. Hanya, untuk kembali ke puncak kejayaan seperti pada Pemilu 2014 dan 2019, partai dituntut untuk lebih mengoptimalkan regenerasi dan kaderisasi partai.
”PDI-P harus bisa melahirkan sosok yang sama seperti Jokowi, yakni berprestasi, berasal dari karier politik dari bawah, pernah menjadi kepala daerah atau pernah mengemban jabatan publik yang dinilai baik masyarakat. Sehingga, dapat menjadi magnet elektoral baru bagi PDI-P,” kata Yunarto.
Mengapa PDI-P memecat kadernya, Effendi Simbolon?
Politisi senior Effendi Muara Sakti Simbolon dipecat dari PDI-P melalui Surat Keputusan Nomor: 1648/KPTS/DPP/XI/2024 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri serta ditetapkan pada 28 November 2024.
Dalam surat tersebut, Effendi disebut sebagai kader senior yang pernah menjabat sebagai Ketua DPP PDI-P dan anggota Fraksi PDI-P di DPR tidak mengindahkan instruksi partai mengenai rekomendasi calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024.
Effendi dianggap telah membangkang terhadap ketentuan, keputusan, dan garis kebijakan partai karena mendukung calon kepala daerah dari partai politik (parpol) lain, yakni Ridwan Kamil-Suswono.
Dukungan Effendi terhadap pasangan calon dari prapol lain itu merupakan pelanggaran kode etik dan disiplin partai yang masuk dalam kategori berat. Oleh karena itu, Effendi dipecat dari keanggotaan partai. Tak hanya itu, ia juga dilarang berkegiatan atau menduduki jabatan apa pun dengan mengatasnamakan PDI-P.
Sebelum Effendi Simbolon, siapa lagi kader PDI-P yang dipecat?
Sebelum Effendi Muara Sakti Simbolon dipecat dari keanggotaan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P, ada sejumlah kader Banteng lainnya yang sudah dipecat dan keluar lebih dahulu. Mereka ada yang dipecat dan keluar dari ”kandang Banteng” sejak sebelum Pemilihan Presiden 2024 pada Februari 2024.
Budiman Sudjatmiko, misalnya, kader PDI-P pertama yang keluar jelang Pilpres 2024. Sebelumnya Budiman dikenal sebagai aktivis 98 dan Ketua Partai Rakyat Demokratik (PRD). Budiman dipecat PDI-P pada 24 Agustus 2023 setelah mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo dalam Pilpres 2024.
Bobby Nasution, menantu Jokowi, juga keluar dari PDI-P karena ikut mendukung capres-cawapres Prabowo-Gibran di Pilpres 2024. Bobby kemudian juga dipecat oleh DPC PDI-P Medan pada 10 November 2023.
Selanjutnya, Maruarar Sirait, yang dikenal dekat dengan Jokowi, juga mengikuti sikap Presiden Jokowi dan pada Pilpres 2024 menyatakan dukungannya untuk Prabowo-Gibran. Bentuk pengunduran dirinya dilakukan dengan mengembalikan kartu tanda anggota (KTA) ke kantor DPP PDI-P di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta.