KENAIKAN HARGA BERAS

Sibuk Cetak Rekor?

Segera redam lonjakan harga beras melalui penyaluran beras SPHP sebelum membebani masyarakat. Bukankah cadangan beras pemerintah saat ini sangat berlimpah?

29 Apr 2026 11:47 WIB · Ekonomi & Bisnis

Kompas/Runik Sri Astuti

Oleh Hendriyo Widi

Harga beras terus merangkak naik sejak hampir sebulan terakhir. Padahal, cadangan beras pemerintah atau CBP sangat berlimpah, tembus 5 juta ton. Mengapa hal ini bisa terjadi? Gegara sibuk mencetak rekor CBP-kah?

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada pekan keempat April 2026, harga rerata nasional beras medium sebesar Rp 14.321 per kilogram (kg). Harga beras itu naik 0,47 persen dibandingkan Maret 2026 dan berada di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 13.500 per kg.

Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras juga bertambah. Pada pekan pertama April 2026, jumlahnya baru 72 daerah. Kemudian, pada pekan keempat April 2026, jumlahnya menjadi 109 daerah.

Kala harga beras merangkak naik, CBP justru tembus 5 juta ton per 23 April 2026. Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyebut capaian itu merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia (Kompas, 24/4/2026).

Mengapa harga beras justru naik di kala CBP menggapai rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia? Ada sejumlah faktor penyebabnya.

Perkembangan produksi dan proyeksi beras 2024-2026

Pertama, produksi beras nasional pada Januari-Mei 2026 diperkirakan tidak setinggi Januari-Mei 2025. Merujuk hasil Kerangka Sampel Area (KSA) Padi Amatan Februari 2026, BPS menyebutkan, potensi produksi beras nasional pada Januari-Mei 2026 sebanyak 16,57 juta ton atau turun 2,22 persen dibandingkan realisasi produksi pada Januari-Mei 2025.

Penurunan produksi beras itu merupakan dampak dari bencana ekologis di Sumatera yang terjadi pada akhir November 2025. Dalam perbandingan yang sama, total luas panen padi dan produksi beras di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat turun masing-masing seluas 92.669 hektar dan sebanyak 285.653 ton.

Selain itu, penurunan produksi itu disebabkan pula oleh banjir yang melanda sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat pada Januari 2026 hingga awal April 2026. Di Jateng, misalnya, banjir berulang melanda sejumlah daerah sentra beras, seperti Kabupaten Demak dan Grobogan (Kompas, 10/4/2026).

Kedua, kenaikan harga gabah kering panen (GKP) menjelang panen raya padi musim tanam II. Di sejumlah daerah di Jateng dan Jabar, harga GKP di tingkat petani tembus Rp 7.500-Rp 8.500 per kg. Harga tersebut jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP) GKP di tingkat petani yang ditetapkan Rp 6.500 per kg.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memantau lokasi sawah terdampak bencana yang akan direhabilitasi oleh pemerintah di Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa (14/4/2026).

Kenaikan harga GKP itu menyebabkan harga beras medium di tingkat penggilingan di atas Rp 13.700 per kg. Padahal, beras medium itu harus dijual minimal sesuai HET, yakni Rp 13.500 per kg.

Ketiga, kenaikan harga kemasan dari plastik, baik berupa karung maupun kantong kapasitas 5 kg. Jika harga kemasan tersebut terus bergejolak, harga beras dapat terdampak sekitar Rp 300 per kg. Bahkan, jika tidak ketersedian kemasan semakin menipis, distribusi beras dapat terhambat.

Beras SPHP

Keempat, belum optimalnya pendistribusian beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Berdasarkan data Bapanas, sejak awal Januari hingga 25 April 2026, realisasi penyaluran beras SPHP baru sebanyak 150.100 ton atau 18,14 persen dari target 828.000 ton sepanjang 2026.

Sesuai nama dan fungsinya, beras SPHP digunakan untuk menstabilkan pasokan dan harga di pasar. Maka dari itu, sudah semestinya beras tersebut digulirkan secara optimal saat terjadi kenaikan harga beras. Bukan justru ditumpuk demi mengejar rekor CBP tertinggi sepanjang sejarah.

Quote

Sebelum harga beras semakin melonjak dan membebani masyarakat, segera gulirkan beras SPHP secara lebih masif.

Pegawai menata beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di ritel modern Hypermart, Pejaten Village, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2025). Melalui jaringan ritel modern, Asosiasi Peritel Indonesia berkomitmen menyalurkan beras SPHP sebanyak 800 ribu ton hingga akhir 2025. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah mayarakat mendapatkan beras dengan harga sesuai ketentuan pemerintah. 

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO (TOK)
11-09-2025

Terlebih lagi, kanal distribusinya kini semakin luas. Hal itu mulai dari program bantuan pangan, pasar rakyat, Rumah Pangan Kita, Gerakan Pangan Murah, hingga ritel modern, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan badan usaha milik daerah.

Kendala distribusi terkait kelangkaan kemasan plastik pun telah menemukan solusi. Bapanas telah mengizinkan Bulog menggunakan kemasan stok lama dengan pembaruan label informasi. Selain itu, Bulog telah berhasil mendapatkan pemasok plastik melalui lelang ketiga, yang saat ini sedang dalam proses produksi dan akan dikirimkan secara bertahap (Kompas, 27/4/2026).

Oleh karena itu, sebelum harga beras semakin melonjak dan membebani masyarakat, segera gulirkan beras SPHP secara lebih masif. Hal itu juga mengingat tren musiman di mana harga beras cenderung melonjak pada musim kemarau—yang tahun ini berpotensi diperparah El Nino.


Kerabat Kerja

Penulis:

Hendriyo Widi
 | 

Editor:

FX Laksana Agung Saputra
 | 

Penyelaras Bahasa:

Hibar Himawan