Sikap Politik PDI-P Diharapkan Tak Berubah Setelah Pertemuan Prabowo-Megawati

JAKARTA, KOMPAS — Sikap politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan diharapkan tidak berubah meskipun telah terjadi pertemuan empat mata antara sang ketua umum, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden Prabowo Subianto. Keberadaan partai berlambang banteng itu untuk tetap berada di luar pemerintahan dinilai penting. Ini demi menjamin berlangsungnya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. 

Pertemuan antara Prabowo dan Megawati dilangsungkan di kediaman pribadi Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (6/4/2025) malam. Keduanya bercakap-cakap secara empat mata mengenai berbagai hal dalam durasi 1,5 jam. Tidak ada elite PDI-P ataupun Gerindra yang dilibatkan pada perbincangan itu.

Sejumlah partai koalisi yang tergabung dalam pemerintahan Prabowo mengomentari perjumpaan Prabowo dan Megawati. Terlebih lagi, PDI-P menjadi satu-satunya partai yang sejauh ini memutuskan berada di luar pemerintahan.

“Menurut hemat kami, ini adalah pertemuan yang ditunggu-tunggu, Pak Presiden Ibu Mega bisa duduk bersama untuk memikirkan hal-hal yang sekarang menjadi tantangan utama bagi bangsa ini, terutama aspek perekonomian,” kata Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno saat dihubungi, Rabu (9/4/2025).

Segala persoalan negeri ini, ujarnya, perlu ditopang semua elemen. Tak terkecuali kekuatan-kekuatan politik di dalam negeri. Besarnya dukungan politik dari sejumlah pihak akan membuat pemerintah menjalankan tugasnya lebih mudah. 

Hanya, tergabungnya PDI-P ke koalisi pemerintah nanti akan menjadi kewenangan prerogatif Prabowo selaku pemimpin koalisi. Akan tetapi, ia menyambut positif segala bentuk kerja sama politik yang akan dijalin pemerintah. Kekompakan semua elemen bangsa dibutuhkan untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada.

”Apa pun yang diputuskan oleh Bapak Presiden, tentu dia yang paling tahu yang menjadi kebutuhan beliau. Dan, kita sebagai pendukung akan mendukung penuh keputusan Presiden yang diambil terkait hal ini,” kata Eddy, yang partainya juga tergabung dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan Prabowo.

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Hanif Dhakiri mengungkapkan hal serupa. Pihaknya terbuka atas ruang kerja sama politik yang akan dibangun oleh Prabowo. Ia meyakini, jalinan kerja sama bakal diawali komunikasi politik dengan sesama partai koalisi. 

”Meskipun keputusan sepenuhnya di tangan Presiden, saya yakin Pak Prabowo, sebagai pemimpin yang inklusif dan penuh rasa hormat terhadap mitra politiknya, akan berdialog dengan partai-partai koalisi sebelum menentukan langkah,” kata Hanif.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, menuturkan, pertemuan antara Prabowo dan Megawati sekadar silaturahmi Lebaran. Lebih-lebih, keduanya sudah lama tidak bertemu meski sudah lama merencanakannya. Berkali-kali rencana pertemuan mereka gagal karena kesibukan dan padatnya jadwal kedua tokoh itu. 

Dalam perjumpaan itu, imbuh Muzani, kedua sosok itu banyak membicarakan persoalan bangsa. Megawati banyak bercerita tentang pengalaman menghadapi situasi sulit dalam memulihkan ekonomi nasional semasa menjabat sebagai presiden, sedangkan Prabowo membahas berbagai tantangan global yang mengemuka akibat kebijakan tarif masuk dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Berhubung keduanya sama-sama ketua umum partai, perbincangan politik pun tak terelakkan. Apalagi, PDI-P, partai yang dipimpin Megawati, masih berada di luar koalisi pemerintahan sampai sekarang.

”Ibu Megawati mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, jika dianggap perlu silakan menggunakan PDI-P sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan, tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi,” kata Muzani.

Kendati pertemuan dilakukan dengan partai di luar koalisi, Muzani mengklaim pertemuan itu disambut positif sesama partai koalisi. Hanya, keputusan untuk menambah anggota koalisi akan menunggu Prabowo selaku ketua umum partai politik.

”Pak Presiden mendapat kewenangan untuk bertemu dengan siapa saja, apalagi dengan mantan presiden yang juga ketua umum partai politik pemenang pemilu, sehingga Pak Prabowo merasa itu bagian dari upaya untuk menguatkan proposisi pemerintahan,” kata Muzani. 

Politisi PDI-P, Muhammad Guntur Romli, mengungkapkan, sikap partainya konsisten untuk berada di luar pemerintahan. Tak dimungkiri, isu partainya bergabung pemerintah sudah beberapa kali menerpa. Namun, berkali-kali isu itu hanya berakhir sebagai wacana. Adapun sikap politik partainya akan selalu ditentukan melalui kongres.

Meski begitu, Guntur tidak menutup kemungkinan terjalinnya kolaborasi dengan pemerintah. Bentuk kerja sama itu bisa dilakukan lewat tukar ide dan gagasan. Tidak harus selalu bergabung dalam barisan koalisi pemerintahan.

”Intinya PDI-P berada di luar pemerintahan, berada di luar eksekutif. Artinya, tidak berada di dalam Kabinet Merah Putih Pak Prabowo. Tidak bisa dimaknai ada pertemuan, lalu PDI-P masuk ke pemerintahan,” kata Guntur.

Dihubungi terpisah, pakar politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyampaikan, momen silaturahmi antara Prabowo dan Megawati menunjukkan kedekatan yang terjalin antara kedua tokoh itu. Menurut dia, momen pertemuan itu juga tidak terjadi secara mendadak. Upaya mempertemukan mereka telah dilakukan sejak lama.

Dari perjumpaan itu, lanjut Adi, hubungan baik antara kedua tokoh itu seakan kian ditegaskan. Bahkan, tanpa pertemuan itu, PDI-P juga sudah mendukung total kebijakan Prabowo sedari kenaikan PPN 12 persen, Makan Bergizi Gratis, hingga soal pengesahan revisi UU TNI. 

”Setelah semua kekuatan politik menjadi bagian kekuasaan, maka bisa dipastikan pembangunan demokrasi dalam konteks adanya oposisi yang sehat telah berakhir,” kata Adi.

Menurut dia, sejatinya publik berharap besar agar PDI-P tetap menjadi partai penyeimbang. Sayangnya, pilihan itu seakan rumit mengingat hubungan baik Megawati dengan Prabowo. Semestinya PDI-P tetap bertahan sebagai partai yang berada di luar pemerintah untuk menjaga sehatnya iklim demokrasi.

”Posisi PDI-P seperti sekarang lebih ideal. Di satu sisi, parlemen PDI-P total ke Prabowo, tetapi pada saat bersamaan kader dan elite PDI-P bisa mengkritisi kebijakan yang tak prorakyat. Jadi, checks and balances-nya ada, tetapi tetap kerja sama. Formulasinya seperti apa, PDI-P pasti punya rumus,” tuturnya.