Desain Fiskal Purbaya Akan Menentukan Keputusan Moody’s dan S&P

JAKARTA, KOMPAS — Desain fiskal atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dirumuskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menentukan peringkat investasi Indonesia. Manajemen anggaran yang disiplin sekaligus produktif akan menjaga peringkat layak investasi untuk obligasi pemerintah. Sebaliknya, fiskal ”suka-suka” dan boros berisiko melemparkan Indonesia menuju junk grade atau peringkat sampah.

Dalam beberapa hari terakhir, lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service dan Standard & Poor’s Global Ratings sama-sama memberikan catatan terhadap performa investasi di Indonesia. Salah satu hal yang jadi sorotan adalah persoalan tata kelola fiskal atau anggaran pemerintah.

Fiskal ”suka-suka” dan boros berisiko melemparkan Indonesia ke junk grade atau peringkat sampah.

Moody’s pada Kamis (5/2/2026) menurunkan proyeksi peringkat kredit Pemerintah Indonesia, dari stabil menjadi negatif. Peringkat kredit sendiri tetap di level Baa2 atau layak investasi (investment grade).

Sehari kemudian, S&P menyatakan, pelemahan kondisi fiskal lebih lanjut akan memberikan tekanan penurunan terhadap peringkat kredit negara Indonesia. Terakhir kali S&P mengumumkan peringkat kredit Indonesia pada Juli 2025, yakni di level BBB dengan prospek stabil.

Peringkat Baa2 pada Moody’s dan BBB pada S&P sama-sama termasuk kategori layak investasi. Terkait catatan kedua lembaga pemeringkat itu pada proyeksi peringkat kredit Indonesia adalah sama-sama menyinggung soal tata kelola fiskal.

Catatan fiskal dari S&P menyangkut kondisi fiskal yang melemah. Merujuk jawaban tertulis analis S&P, Rain Yin, Jumat (6/2/2026), kepada Bloomberg, pelemahan yang dimaksud merujuk pada dua hal.

Pertama, jika utang bersih pemerintah lebih dari 3 persen terhadap produk domestik bruto per tahun. Kedua, jika pembayaran bunga utang konsisten melampaui 15 persen dari total penerimaan negara.

Sementara Moody’s mengangkat risiko fiskal sebagai konsekuensi kebijakan belanja publik dan program sosial. Moody’s menyoroti ketidakseimbangan antara ambisi belanja dan kapasitas penerimaan.

Belanja publik yang disebut adalah program Makan Bergizi Gratis dan perumahan terjangkau yang dibiayai melalui realokasi anggaran dan pemotongan pos lain, termasuk pemeliharaan infrastruktur. Sementara, basis penerimaan negara masih lemah.

Head of Economic Research Division Pefindo Suhindarto menilai perubahan outlook Moody’s lebih sebagai sinyal meningkatnya risiko kredit, yang memicu volatilitas jangka pendek di pasar surat utang negara (SUN).

Hal itu tecermin dari credit default swap (CDS) Indonesia lima tahun yang naik dari 76,81 menjadi 79,61 pada periode 4–6 Februari 2026. Kondisi ini menandakan biaya untuk melindungi surat utang Indonesia dari gagal bayar menjadi lebih tinggi di mata investor.

CDS adalah kontrak kredit derivatif yang disepakati pada saat transaksi obligasi dilakukan. Pembeli memiliki hak untuk memperoleh pembayaran jika mengalami kejadian berisiko seperti bangkrut atau restrukturisasi.

”Sinyal dari Moody’s cukup jelas. Pemerintah perlu meningkatkan komunikasi dan akuntabilitas kebijakan, serta menekankan kehati-hatian dalam pengelolaan anggaran fiskal,” kata Suhindarto, Sabtu (7/2/2026).

Suhindarto menekankan, arah kebijakan fiskal dan tata kelola program kementerian baru perlu dibenahi. Jika tidak, arus keluar modal asing dari pasar domestik bisa meningkat. Data Bank Indonesia (BI) menunjukkan pada 26–29 Januari 2026, investor nonresiden melakukan net sell di pasar SBN senilai Rp 2,77 triliun. Sepanjang 2026 hingga 29 Januari, net sell asing tercatat Rp 100 miliar.

”Kondisi volatilitas nilai tukar rupiah dan pasar ekuitas menunjukkan kekhawatiran investor atas kredibilitas kebijakan. Dana asing bisa lari ke depan jika tidak ada upaya perbaikan,” ujarnya.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menyatakan, pemerintah harus mewaspadai celah pembiayaan akibat ketidakselarasan waktu antara penerimaan dan pengeluaran negara. Pada awal tahun, penerimaan biasanya berjalan lambat, sementara belanja wajib, seperti gaji aparatur, subsidi, transfer ke daerah, dan bunga utang, harus dibayar.

”Celah ini membuat pemerintah berpotensi lebih sering masuk pasar surat utang atau menarik saldo kas yang jika dilakukan saat sentimen pasar rapuh bisa menaikkan imbal hasil SUN,” kata Josua.

Menurut dia, ketidakselarasan fiskal tidak hanya berdampak pada APBN, tetapi juga bisa memengaruhi likuiditas sistem keuangan. Pergerakan kas pemerintah antara rekeningnya, perbankan, dan BI memengaruhi likuiditas, suku bunga pasar uang, dan pada akhirnya penyaluran kredit.

Saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/2/2026), Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan menyisir anggaran kementerian/lembaga yang berpotensi membebani fiskal, termasuk program Makan Bergizi Gratis. Upaya ini dilakukan untuk menenangkan kekhawatiran Moody’s atas ketidakpastian efisiensi belanja.

”Jangan sampai ada pemborosan yang tidak terkontrol. Belanja pemerintah akan kita dorong tepat sasaran,” ujarnya.

Purbaya menilai penilaian Moody’s bersifat jangka pendek. Data pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2025 sebesar 5,39 persen menunjukkan pemulihan ekonomi domestik yang nyata.

Purbaya optimistis investor rasional tetap melihat fundamental ekonomi Indonesia meski ada kepanikan jangka pendek.

”Lembaga pemeringkat menilai kemampuan dan kemauan negara membayar utang. Kita memenuhi keduanya. Ini hanya sentimen jangka pendek,” katanya.

Purbaya optimistis investor rasional tetap melihat fundamental ekonomi Indonesia meski ada kepanikan jangka pendek. Ia bahkan menargetkan peningkatan peringkat pada akhir tahun jika pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen.