Sinyal Pertemuan Prabowo-Megawati Kembali Menyala

Rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri sudah berulang kali disampaikan. Akan tetapi, hingga sepekan lebih setelah Prabowo resmi menjabat Presiden, rencana pertemuan belum juga terealisasi. Kini, sinyal pertemuan keduanya kembali menyala dari pernyataan Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto.

Hasto meyakinkan bahwa pertemuan Prabowo dengan Megawati pasti akan terjadi. Pasalnya, di mata PDI-P, Prabowo saat ini adalah Presiden dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, pertemuan Prabowo dengan Megawati dianggap sangat penting.

Terlebih, keduanya memiliki rekam jejak persahabatan yang panjang. ”Menjadi sahabat itu dibangun sejak lama antara Bu Mega dan Pak Prabowo,” kata Hasto dikutip dari keterangan tertulis seusai konsolidasi pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Ponorogo, Jawa Timur, Senin (28/10/2024) malam.

Seperti diketahui, Megawati dan Prabowo pernah berpasangan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. Setelah itu, relasi di antara PDI-P dan Gerindra yang dipimpin Prabowo mengalami pasang surut. Di Pilpres 2014, 2019, dan 2024, misalnya, PDI-P dan Gerindra mengusung pasangan calon yang berbeda. Meski demikian, perbedaan pilihan politik tak memisahkan tali persahabatan keduanya.

Catatan Kompas, setelah Pilpres 2019, setidaknya sudah tujuh kali Megawati bertemu Prabowo. Prabowo pernah silaturahmi ke kediaman Megawati di Jakarta. Prabowo juga pernah menghadiri Kongres dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P di Bali. Momentum silaturahmi Idul Fitri 2022 pernah pula dimanfaatkan untuk bertemu.

”Sehingga tunggu momentumnya (pertemuan kembali Prabowo dengan Megawati),” ucap Hasto.

Rencana pertemuan sebelumnya sudah sering disampaikan oleh sejumlah elite PDI-P dan Gerindra. Rencana pertemuan sempat menguat beberapa hari menjelang pengucapan sumpah janji dan jabatan Prabowo sebagai presiden. Prabowo juga sempat berharap pertemuan dengan Megawati dapat terlaksana sebelum pengucapan sumpah/janji jabatan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober. ”Insya Allah, insya Allah. Mudah-mudahan sebelum pelantikan,” kata Prabowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Namun, hingga Prabowo resmi menjabat Presiden pada 20 Oktober lalu, rencana tersebut tak kunjung terwujud. Bahkan, kabar rencana pertemuan memudar setelah pelantikan.

Hasto pun mengemukakan alasan mengapa pertemuan Prabowo-Megawati tak terwujud sebelum atau setelah 20 Oktober.

Menurut dia, Megawati dan PDI-P memahami kesibukan Prabowo mempersiapkan jajaran kabinetnya sehingga tak ingin mengganggu.

Sebelum acara 20 Oktober, Prabowo memang sudah sibuk membekali calon menteri/wakil menteri serta kepala/wakil badan dengan materi-materi yang penting bagi pemerintahannya, di kediamannya, di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Setelah 20 Oktober, Prabowo sibuk melantik para pembantunya hingga rapat perdana dengan mereka. Ditambah lagi, digelar retret Kabinet Merah Putih di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung Kamis-Minggu (24-27/10/2024). Kegiatan tersebut diikuti oleh semua menteri, wakil menteri, kepala/wakil kepala badan, dan utusan khusus presiden.

Saat ditanya kapan momentum yang tepat bagi Megawati dengan Prabowo bertemu, Hasto memang tak menjawab spesifik. Meski demikian, ia melontarkan sinyal bahwa pertemuan tersebut menjadi krusial karena pilkada serentak akan segera dilaksanakan.

Dengan kata lain, bisa jadi pertemuan digelar sebelum waktu pemungutan suara Pilkada 2024, 27 November mendatang. Saat ini, seluruh calon kepala/wakil kepala daerah tengah menjalani tahapan kampanye hingga 23 November mendatang.

”Kami akan komunikasikan tentu saja pertemuan ini untuk menjaga agar pilkada berlangsung secara kondusif karena ini menjadi suatu tampilan kinerja pertama dari pemerintahan Presiden Prabowo. Dan, dalam pidato beliau ketika dilantik sebagai presiden, Pak Prabowo menyampaikan komitmen untuk membangun demokrasi, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat,” tutur Hasto.

”Sehingga dengan pidato dari Presiden Prabowo kami percaya terhadap netralitas seluruh aparatur negara. Presiden Prabowo adalah presiden kita semua,” ujarnya.

Hingga kini, PDI-P menjadi satu-satunya partai politik (parpol) yang memiliki kursi di parlemen yang tidak masuk dalam pemerintahan Prabowo. Tidak ada satu pun kader PDI-P yang ada dalam Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Posisi itu pun kerap dipandang sebagai sikap politik PDI-P sebagai ”oposisi” dari pemerintahan Prabowo. Meski demikian, Hasto menyatakan, PDI-P akan memberikan dukungan kebijakan politik negara yang sesuai dengan perintah konstitusi.

Dukungan itu agar Presiden Prabowo dapat mewujudkan kedaulatan pangan, kedaulatan keuangan, kedaulatan bidang energi, tata kelola kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat.

”Dalam susunan kabinet sudah sangat jelas bahwa tidak ada kader PDI-P yang menjadi menteri dalam jajaran Kabinet Merah Putih. Namun, bagi kepentingan bangsa dan negara, kami kedepankan suatu perjuangan untuk misalnya mewujudkan kedaulatan pangan yang juga diperjuangkan oleh Pak Prabowo,” kata Hasto.

”Lalu (tujuan) bagaimana mewujudkan kepemimpinan Indonesia bagi dunia di tengah persoalan ketegangan di Timur Tengah. Itu semua akan kami dukung sebagai kebijakan politik negara. Kedaulatan keuangan, kedaulatan bidang energi, tata kelola kekayaan alam kita untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, itu kan perintah konstitusi,” tutur Hasto menambahkan.

Tak hanya itu, ia mengajak semua pihak mengedepankan energi positif.

”Mari kita kedepankan energi positif kita, terkecuali bagi mereka yang di masa lalu dalam proses melanggar konstitusi, PDI-P tetap memberikan catatan kritis terhadap orang yang ambisi kekuasaan,” ujarnya.

Ikatan persahabatan yang sudah terjalin lama antara Megawati dan Prabowo bisa jadi menjadi dasar dari dukungan PDI-P untuk pemerintahan Prabowo. Ikatan persahabatan itu pula yang membuat pertemuan Prabowo-Megawati sangat berpeluang terwujud. Kita tunggu.