Sistem Keamanan Lemah, Aplikasi Pemerintah Rentan Disusupi Judi Daring

JAKARTA, KOMPAS — Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian menyampaikan aplikasi milik pemerintah rentan disusupi oleh perjudian online atau daring. Ini dipicu sistem keamanan aplikasi yang lemah dan tidak memenuhi standar.

Hal itu diungkapkan Hinsa seusai rapat kerja tertutup dengan Komisi I DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (7/11/2024). Rapat tersebut sempat digelar secara terbuka sekitar pukul 10.20-11.00. Setelah itu, rapat berlangsung tertutup hingga pukul 14.10.

Menurut Hinsa, BSSN memegang peran untuk memeriksa kerentanan dan celah siber dalam satuan tugas pemberantasan judi daring yang dipimpin Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Aplikasi pemerintah disebut mengandung kerentanan tertinggi.

”Itu, kan, aplikasi yang rentan disusupi, jadi tempatnya pemain judi online, kan kira-kira begitu. Jadi, kami sudah serahkan hasil, karena banyak ya, aplikasi-aplikasi pemerintah itu sistemik. Pemerintah itu banyak yang disusupi,” katanya.

Penyebabnya, lanjut purnawirawan berpangkat letnan jenderal itu, aplikasi pemerintah tidak melaksanakan standar prosedur yang ada dan memang sudah lemah tingkat keamanannya. BSSN pun sudah menyampaikan temuan ini dalam bentuk rekomendasi perbaikan sedikitnya kepada sekitar 1.200 instansi pemerintah.

Di sisi lain, BSSN turut melaporkan situs-situs judi daring yang masih beroperasi kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). ”Kami minta juga ke Kominfo ini, take down ini, take down itu (situs perjudian daring),” ujarnya.

Itu, kan, aplikasi yang rentan disusupi, jadi tempatnya pemain judi online, kan kira-kira begitu. Jadi, kami sudah serahkan hasil, karena banyak ya, aplikasi-aplikasi pemerintah itu sistemik. Pemerintah itu banyak yang disusupi.

Baru-baru ini, Indonesia dihebohkan dengan keterlibatan pegawai Kementerian Komdigi dalam lingkaran perjudian daring. Alih-alih memberantas, para pegawai tersebut melindungi akun-akun judi online supaya tidak diblokir.

Jajaran Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menangkap dan menetapkan 11 orang yang terlibat judi daring sebagai tersangka. Dari 11 tersangka tersebut, 10 tersangka adalah pegawai Kementerian Komdigi.

Menteri Komdigi Meutya Hafid seusai Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (6/11/2024), mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta semua jajaran kabinet memerangi judi daring.

Prabowo juga meminta Polri, Jaksa Agung, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, dan kementerian/lembaga lain untuk bekerja sama memerangi judi daring. ”Tidak boleh ada ’beking-bekingan’. Ini bahasa beliau (Presiden Prabowo), tidak boleh ada yang membeking, yang membantu, atau apa pun itu,” ujar Meutya.

Presiden, lanjut politikus Partai Golkar itu, memberi perhatian besar pada pemberantasan judi daring karena sebagian besar korbannya adalah masyarakat yang tidak mampu. Karena itu, pemberantasan judi daring secara tuntas akan melindungi masyarakat, terutama kalangan ekonomi lemah. Tak hanya itu, apabila judi daring bisa diberantas, daya beli masyarakat akan bisa diperbaiki dan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung juga akan ikut naik.