Siswa ”Nakal” di Jabar Dikirim ke Barak Tentara, Jangan Sekadar Sensasi, tetapi Mesti Mengedukasi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengirim siswa yang diklaim nakal ke barak tentara. Hal ini ditanggapi beragam.

Implementasinya disebut masih perlu kajian mendalam. Programnya juga perlu dirumuskan secara komprehensif dengan melibatkan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. 

Sebab, model pendidikan itu harus jadi bagian dari pendidikan karakter. Pendidikan terbaik bukan sebatas shock therapy.

Sehari menjelang peringatan Hari Pendidikan Nasional 2025, Kamis (1/5/2025), ide Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengirim siswa nakal ke barak TNI dilakukan di Kabupaten Purwakarta dan Kota Bandung. Total ada 69 pelajar yang ikut di dua daerah ini. 

Sebanyak 39 pelajar menjalani pembinaan di barak Resimen I Sthira Yudha Batalyon Armed 9 Purwakarta. Sementara di Kota Bandung, ada 30 pelajar ditempatkan di Rindam III Siliwangi. Tujuannya, menjalani pembinaan hingga seminggu ke depan.

”Mereka akan mengikuti pendidikan. Rata-rata dari mereka suka tawuran, merokok, dan bahkan ada yang pakai narkoba,” kata Dedi di Purwakarta, Kamis.

Di sana, Dedi juga menanyai seorang bapak dari siswa yang akan mengikuti pembinaan di barak TNI. Bapak itu mengaku anaknya bernama Lingga Yudha, siswa kelas 9, suka tawuran. Bahkan, siswa itu disebut terlibat dalam tawuran yang mengakibatkan korbannya terluka.

Keesokan harinya, Dedi memulai program itu di Bandung. Dia kembali mengklaim, orangtua siswa sudah setuju anaknya ikut program pendidikan di barak militer.

”Program pendidikan barak militer hanya bagi remaja yang telah terlibat tindakan kriminal dan orangtua mereka menyetujui program ini,” kata Dedi.

Dedi menyatakan, program ini dilatarbelakangi orangtua yang tidak sanggup lagi mendidik anaknya yang terlibat tindakan kriminal. Artinya, orangtua telah menyerahkan anaknya untuk mendapatkan pembinaan.

Mantan Bupati Purwakarta ini pun mengklaim para peserta mengikuti pendidikan barak militer dengan senang dan antusias. Sebab, mereka mendapatkan makanan bergizi, waktu belajar, olahraga, hingga istirahat teratur.

Pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) sekaligus Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI, Cecep Darmawan, mengatakan, niat baik Dedi Mulyadi untuk turut serta membenahi pendidikan karakter anak di sekolah patut dihargai dan diapresiasi. Namun, implementasi program atau kebijakan itu tidak bisa serta-merta.

”Sebelum diimplementasikan mestinya harus ada pengkajian secara komprehensif. Kebijakan itu harus berbasis hasil riset atau kajian (evidence-based policy). Tidak serta-merta semua siswa nakal dimasukkan ke barak,” katanya, Jumat (2/5/2025).

Cecep menyarankan agar gubernur terlebih dahulu membentuk tim untuk mengkaji idenya. Tim itu mewakili berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang pendidikan, mulai dari unsur dinas pendidikan, perguruan tinggi, dokter, psikolog, guru bimbingan konseling, tokoh agama, hingga TNI-Polri.

Tim tersebut bertugas menggodok program pembinaan untuk mengatasi kenakalan siswa di Jabar. Nanti disusun kurikulumnya dan ditentukan juga tempat pembinaannya. Semua harus diatur dan dituangkan dalam kebijakan birokrasi sehingga ada dasar hukumnya.

”Perlu dibuat regulasi yang tepat dan melibatkan semua pihak. Jadi, tidak bisa serta-merta seperti sekarang, kecuali kalau itu hanya sekadar shock therapy,” ujarnya.

Menurut Cecep, ide dari Dedi Mulyadi harus dilihat sebagai sebuah tantangan dan perlu dirumuskan menjadi program yang bagus. Program pendidikan itu tidak hanya berlaku bagi anak-anak nakal, tetapi juga bagi anak-anak baik agar semuanya merasakan pendidikan karakter ala Jabar.

”Model pendidikan itu sebaiknya bukan pendidikan ala militer, melainkan pendidikan yang tetap edukatif dalam konteks pendidikan karakter. Pembinaan tidak hanya dilakukan oleh TNI, tetapi melibatkan berbagai stakeholder pendidikan,” katanya.

Cecep juga merekomendasikan model pendidikan karakter di Jabar hendaknya berlaku untuk semua siswa. Program pendidikannya harus bersifat preventif, bukan represif.

Tujuannya, untuk mencegah anak nakal ataupun anak baik terjerat masalah hukum. ”Ini harus jadi grand design pendidikan karakter Jawa Barat,” ujarnya.

Pendidikan karakter di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Selain itu, ada Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

”Model pendidikan yang digadang-gadang Pak Dedi Mulyadi harus dirumuskan secara detail dan dimasukkan dalam kerangka UU Sisdiknas. Itu harus menjadi bagian dari pendidikan karakter. Programnya pun harus berkelanjutan,” kata Cecep. 

Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat yang turut membidangi masalah pendidikan, Zaini Shofari, juga menyoroti program itu. Menurut dia, program ini sama sekali tak pernah dibahas DPRD Jabar dan hanya diumumkan melalui media sosial pribadi gubernur. 

Dia bahkan belum diberi tahu regulasi yang jelas dalam pelaksanaan program itu. Anggaran program ini juga belum pernah dibahas bersama DPRD Jabar sebagai mitra kerja pemerintah.

”DPRD Jabar tidak pernah tahu bahwa Jumat ini peluncuran program tersebut. Rencananya kami akan memanggil Dinas Pendidikan Jabar pekan depan,” tambahnya. 

Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan ini, program pembinaan secara militer bersifat rancu. Selain itu, terkesan mengabaikan pola pendidikan secara agamis di Jawa Barat.

”Masalah kenakalan ini bersifat kompleks dan tidak hanya dipicu dari individu anak itu sendiri. Faktor keluarga juga harus mendapatkan pembinaan agar bisa mendidik dan memberikan kasih sayang bagi anaknya,” kata Zaini.

Menanggapi hal itu, Dedi menyebut, untuk sementara, pembiayaan masih ditanggung olehnya dan Bupati Purwakarta. 

”Ke depan, kami akan memasukkan pembiayaannya ke APBD Perubahan (Jabar),” ujarnya.

Ia menambahkan, payung hukum program ini juga masih sebatas surat edaran yang ditujukan ke setiap sekolah.

”Orangtua yang menyerahkan anaknya juga membuat surat keterangan bermeterai. Itu juga sudah payung hukum,” kata Dedi.

Semua pihak pasti menginginkan pendidikan terbaik untuk anak-anaknya. Namun, jangan sampai niat baik itu sekadar sensasi. Semua mesti terencana dan terukur untuk masa depan lebih baik.