Situasi Global Sulit Diprediksi, Stabilitas Jadi Pijakan Pertumbuhan

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah situasi global yang tidak menentu, stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan menjadi fondasi utama bagi Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, upaya tersebut juga perlu memperhatikan kondisi sektor riil, terutama dalam hal penciptaan lapangan pekerjaan.

Hal ini mengemuka dalam Seminar Keluarga Alumni Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (Kafegama) bertajuk ”Memacu Pertumbuhan Menuju Indonesia Maju”, secara hibrida, Sabtu (14/12/2024).

Hadir memberikan sambutan, antara lain, ialah Ketua Umum Pengurus Pusat Kafegama sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, serta Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN Nixon LP Napitupulu.

Perry memaparkan, kondisi global terus bergejolak akibat perang dagang, ketegangan geopolitik, serta fragmentasi ekonomi dan keuangan. Perekonomian global semakin tidak menentu seiring dengan terpilihnya kembali Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat (AS) dengan kebijakannya yang lebih mengutamakan kepentingan domestik (American First).

Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan melambat, dari sebesar 3,2 persen pada 2024 menjadi 3,1 persen pada 2025 dan sebesar 3 persen pada 2026. Namun, terjadi perbedaan pertumbuhan (divergence growth), ditandai dengan pertumbuhan ekonomi AS yang diperkirakan naik, sedangkan China dan Eropa diperkirakan turun.

Di sisi lain, penurunan inflasi global justru diperkirakan melambat, bahkan berisiko meningkat seiring dengan kebijakan tarif perdagangan AS. Kemudian, pemangkasan suku bunga bank sentral AS (The Fed) diperkirakan lebih rendah, sedangkan suku bunga obligasi pemerintah AS akan meningkat seiring dengan membengkaknya defisit fiskal dan utang Pemerintah AS.

Kondisi itu pada gilirannya memicu penguatan nilai tukar dollar AS terhadap mata uang negara lain. Selain itu, preferensi investor global pun beralih, dari sebelumnya menanamkan modal portofolio di negara berkembang menuju AS.

Dalam lanskap global tersebut, kata Perry, Indonesia memiliki visi untuk memacu pertumbuhan. Upaya tersebut membutuhkan sinergi bauran kebijakan transformasi ekonomi nasional untuk memperkuat stabilitas dan mendorong pertumbuhan tinggi.

Yang pertama harus stabil. Tidak bisa kita memacu pertumbuhan kalau negara tidak stabil, baik dari sisi makroekonomi, sistem keuangan, maupun politiknya.

Terdapat lima agenda kebijakan transformasi ekonomi nasional yang dapat dilakukan, yakni penguatan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, sinergi mendorong pertumbuhan domestik, serta peningkatan produktivitas dan kapasitas nasional. Kemudian, sinergi pendalaman pasar keuangan untuk perekonomian serta digitalisasi sistem pembayaran sektor jasa.

”Yang pertama harus stabil. Tidak bisa kita memacu pertumbuhan kalau negara tidak stabil, baik dari sisi makroekonomi, sistem keuangan, maupun politiknya,” katanya.

Terkait dengan itu, BI berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar, baik melalui kebijakan suku bunga, intervensi dan pendalaman pasar keuangan dengan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), maupun koordinasi antara fiskal dan moneter.

Adapun prospek ekonomi nasional pada 2025 diperkirakan tumbuh 4,8-5,6 persen dan akan naik menjadi 4,9-5,7 persen pada 2026 seiring dengan meningkatnya konsumsi dan investasi serta kinerja ekspor. Selain itu, inflasi tetap terkendali dalam sasaran 1,5-3,5 persen pada 2025 dan 2026.

Perry berpendapat, masalah sektor riil juga tidak dapat dikesampingkan dalam rangka memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini berkaitan dengan penciptaan lapangan pekerjaan bagi kalangan menengah bawah, yang pada gilirannya berpengaruh terhadap tingkat konsumsi domestik.

Hasil Survei Keyakinan Konsumen Bank Indonesia menunjukkan, indeks penghasilan saat ini berada pada level 121,9 dan indeks ekspektasi penghasilan berada pada level 141,7. Sementara itu, ketersediaan indeks ketersediaan lapangan kerja berada pada level 110,1.

”Indeks penghasilan kelompok menengah menurun. Masalahnya, ekspektasi (penghasilan) masih optimistis, tapi ketersediaan lapangan kerja turun. Apalagi, kelompok penghasilan bawah. Ini yang menjadi isu adalah masalah-masalah ekspektasi penghasilan masih mengharapkan, tetapi indeks ketersediaan lapangan kerja yang menengah ke bawah menurun,” tutur Perry.

Dengan demikian, permintaan domestik dapat didorong, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja sektor padat karya. Kebijakan tersebut pada gilirannya akan mendorong kenaikan upah yang kemudian mendorong konsumsi hingga akhirnya dapat mendorong investasi seiring dengan meningkatnya sektor usaha.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Budi Mulya, yang hadir mewakili Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah, menyampaikan, perkembangan global turut berpengaruh terhadap perekonomian domestik.

Dari sisi internal, Indonesia juga masih menghadapi sejumlah tantangan, yakni struktur ekonomi yang belum berubah, kontribusi produk domestik bruto (PDB) sektor industri yang terus menurun, dan kurangnya diversifikasi produk ekspor yang memiliki ketergantungan pada bahan mentah.

Artinya, memang untuk tumbuh 8 persen, kita membutuhkan tambahan kapital yang sangat luar biasa besar. Selain itu, kita punya banyak pekerjaan rumah untuk memperkuat neraca fiskal. ’Tax ratio’ kita yang masih di sekitar 10 persen perlu kita naikkan secara bertahap.

Di sisi lain, performa investasi Indonesia hanya tumbuh sekitar 1,1 persen. Ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Turki dan Rusia.

Selain itu, rasio perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dan investasi yang dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan atau incremental capital output ratio (ICOR) Indonesia masih terbilang tinggi, yakni di atas 6 persen pada 2023, sedangkan tabungan domestik bruto (gross domestic saving) hanya sekitar 36-38 persen. 

”Artinya, memang untuk tumbuh 8 persen, kita membutuhkan tambahan kapital yang sangat luar biasa besar. Selain itu, kita punya banyak pekerjaan rumah untuk memperkuat neraca fiskal. Tax ratio kita yang masih di sekitar 10 persen perlu kita naikkan secara bertahap,” kata Budi.

Budi menambahkan, pemerintah juga menyadari tantangan terkait dengan deindustrialisasi yang tecermin dari penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB dari tahun 2001 hingga 2021. Padahal, kontribusi PDB manufaktur ditargetkan mampu mencapai 28 persen.

Maka dari itu, pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi dan transisi energi, dengan memastikan lapangan pekerjaan dan perputaran ekonomi yang dihasilkan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Hal ini ditempuh dengan mengembangkan komoditas sumber daya alam berdasarkan keunggulan atau potensi setiap daerah.

Selanjutnya, pemerintah akan memperkuat kesiapan sumber daya manusia, pendanaan, dan program research and development untuk memperkaya teknologi terkini sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ke depan. Selain itu, penurunan ICOR juga sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan.

”ICOR yang rendah menunjukkan efisiensi yang lebih tinggi dalam penggunaan modal dalam menghasilkan output ekonomi. Fokus pada peningkatan barang modal produktif perlu dilakukan untuk membantu menurunkan ICOR dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Oleh karena itu, kita memerlukan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi,” ujar Budi.

Beberapa kebijakan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi tersebut ialah dengan mengarahkan alokasi modal, terutama investasi di sektor-sektor yang berdampak luas bagi perekonomian. Kemudian, reformasi birokrasi dalam hal tata kelola serta percepatan proses perizinan.

Budi menambahkan, penciptaan iklim investasi juga perlu didukung, terutama sebagai tindak lanjut dari omnibus law. Selain itu, pengembangan teknologi dan inovasi harus didorong untuk meningkatkan adopsi teknologi terkini dan inovasi yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas ekonomi.

Friderica yang juga disapa sebagai Kiki menambahkan, upaya untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen membutuhkan kolaborasi dari berbagai sektor. Dalam program makan bergizi gratis, misalnya, pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dapat berkontribusi dalam hal pembiayaan terhadap program tersebut.

”PUJK berperan untuk bisa mendukung kesuksesan Astacita pemerintah. Kita melihat, berbagai program ini sangat baik, tetapi tentu saja perlu pendalaman pasar dan fungsi intermediasi di sektor keuangan dapat berperan untuk memberikan yang terbaik, serta saling mendukung supaya cita-cita pemerintah bisa tercapai,” tuturnya.

Adapun sektor jasa keuangan menunjukkan kinerja uang stabil dan kontributif terhadap perekonomian nasional, baik dari industri perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan nonbank.

Per Oktober 2024, kredit industri perbankan masih mencatatkan dua digit, yakni tumbuh sebesar 10,92 persen secara tahunan menjadi sebesar Rp 7.656,90 triliun, sedangkan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh sebesar 6,74 persen secara tahunan menjadi Rp 8.751,16 triliun.